Kebutuhan Kredit Infrastruktur Cukup Besar

NERACA

Jakarta-- PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengungkapkan pipeline kredit infrastruktur perseroan mencapai Rp56,6 triliun. Namun outstanding yang sudah ada saat ini mencapai sebesar Rp36,3 triliun. Artinya jumlah porsi kredit yang belum ditarik sekitar Rp20,3 triliun. “Karena adanya penjadwalan ulang penarikan. Kebutuhan likuiditas untuk sektor infrastruktur memang besar, terlebih bank BUMN ini punya pipeline yang cukup banyak,” kata Direktur Keuangan & Strategi Bank Mandiri Pahala N Mansyuri di Jakarta,18/9

Lebih jauh Pahala, masalah penyediaan dana terkait untuk proyek infrastruktur, perseroan tak mengandalkan dana pihak ketiga (DPK). “Tapi juga dengan cara mengoptimalkan berbagai layanan seperti transaksional banking dan mengoptimalkan penerbitan surat utang,” tambahnya.

Dengan transactional banking misalnya, yang aktif dikembangkan sejak dua tahun lalu, membuat nasabah korporasi dapat mengoperasikan keuangannya melalui channel-channel di Mandiri. Akibatnya, dana mengendap lebih banyak untuk mendukung pendanaan, khususnya ke infrastruktur. "Kegiatan operasionalnya jadinya di Mandiri, cash management sistem, itu mendukung kegiatan operasional nasabah," ujarnya

Menurut Pahala, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) setiap tahun sebenarnya sangat memadai, tapi ke depan diharapkan DPK baik dalam bentuk dana transactional atau DPK lainnya bisa meningkat terus. Selain itu upaya meningkatkan pendanaan dapat pula dilakukan melalui pendanaan pasar modal.

Misalnya saja di 2009 perseroan telah mengeluarkan surat berharga hingga Rp3,5 triliun. Menurut Pahala saat ini merupakan kesempatan yang baik dalam menerbitkan surat berharga, terlebih dengan rating Indonesia dan bank yang juga baik. "Ini (surat utang) kan bisa juga sebagai bentuk pendanaan, tapi kita belum ada rencana di 2012, tapi untuk 2013. Kita kaji dulu karena kita lagi menyusun anggaran. Bisa senior atau subdebt, dalam rupiah, nilainya belum, masih dikaji," urainya

Sedangkan Wakil Direktur Utama Mandiri Riswinandi mengungkapkan, pada prinsipnya perseroan selalu melihat sebuah proyek untuk pembiayaan feasible (layak) atau tidak. Pasalnya, dalam melihat proyek itu harus dilihat berbagai aspek seperti bentuk proyek, izin tanah yang dibangun, teknologi, distribusi dan lain sebagainya. "Jadi kalau ditanya untuk infrastruktur berapa, kita punya pipeline sampai akhir tahun Rp56,9 triliun. Jadi kalau ditanya untuk ini (infrastruktur) berapa kita siap, tapi kita melihat proyek itu feasible atau tidak," paparnya

Namun demikian, kata Riswinandi, perseroan mengaku akan memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) lagi ke depannya. Serta ukuran-ukuran seperti pertumbuhan masing-masing debitur.

Yang jelas Riswinandi mengaku lebih berhati-hati, terlebih pengalaman di 2008, saat itu dari beberapa proyek jalan tol yang sudah disepakati hampir Rp10 triliun, ternyata hingga saat ini masih tersisa Rp4 triliun yang belum dicairkan. "Jadi Mandiri siap untuk tumbuh sesuai dengan batas BMPK-nya sepanjang tadi, feasible enggak proyeknya, karena kalau kita sebutkan siap salurkan segini tapi kalau tidak jalan-jalan kan percuma juga," imbuhnya. **

Related posts