Mengapa Jakarta tetap jadi magnet para pendatang? Pertanyaan itu tetap menjadi tantangan petinggi negeri ini ke depan. Pasalnya, sudah puluhan tahun kita tidak berdaya mengatasi urbanisasi masif. Sepertinya ada persoalan ketidakmampuan kita membangun ekonomi perdesaan sehingga menciptakan kesenjangan kota-desa yang terkait dengan pola pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.

Konsep yang kita kenal selama ini tentang urban-rural linkages tidak berjalan karena kenyataannya kota kian perkasa, sedangkan desa justeru makin tenggelam  dan tertinggal. Ada alasan logis untuk menjelaskan gerak urbanisasi masif ke Jakarta selama ini. Pertama,ketidakseimbangan pembangunan antara Indonesia Bagian Barat dan Timur.  Disparitas antardaerah ini sebetulnya sudah terjadi sejak awal pembangunan. Ironisnya, hingga kini belum ada perbaikan berarti, bahkan kesenjangan makin melebar.

Meski para pendatang itu bermukim di pinggiran Jakarta,mereka tetap mencari  rezeki di Jakarta. Kemudahan akses transportasi, walau macet, memungkinkan hal itu terjadi. Data Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (2010) menunjukkan, komuter melakukan mobilitas 1,1 juta perjalanan setiap hari dari tempat bermukim di Bodetabek ke lokasi pekerjaan  di Jakarta.

Dari sisi teknis terlihat kerangka demografi Jabodetabek (Jakarta- Bogor-Depok-Tangerang- Bekasi), Jakarta tetaplah tujuan utama urbanisasi. Bandingkan saat tahun 2000, migrasi ke Bodetabek masih sekitar 37% dari total migrasi Jawa Barat dan Banten. Lima tahun berikutnya, arus migrasi ke wilayah ini naik jadi 49%. Peningkatan arus migrasi ini tecermin pada pesatnya laju pertambahan jumlah penduduk di delapan wilayah administrasi sekeliling Jakarta.

Sebaliknya,ketertinggalan luar Jawa dan daerah perdesaan menjadi faktor pendorongnya. Jutaan manusia mengadu nasib ke kota dan daerah hinterland karena impitan kemiskinan di desa. Daerah-daerah maju menarik jutaan tenaga kerja terdidik dan terlatih meninggalkan daerah miskin sehingga semakin tertinggal.

Tak mengherankan jika menurut Khudori, pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menyebutkan derap pembangunan di daerah maju tidak menyebarkan manfaat (spread effect), termasuk sekadar menetes dalam bentuk trickle down effect, sebaliknya justeru mengisap sumber daya perekonomian sehingga terkonsentrasi di daerah-daerah kaya.  Akibatnya,  perdesaan makin marginal dan tak mampu mengatasi ketertinggalan. Inilah akar dan wajah urbanisasi selama ini.

Secara struktural, ekonomi di Indonesia memang bermasalah. Sektor pertanian masih menyerap sekitar 43% dari total tenaga kerja, sementara sumbangan PDB hanya 15%. Sebaliknya, sektor industri menyerap 12% tenaga kerja, tapi kontribusi terhadap PDB sebesar 25%. Sektor industri yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja baru ternyata jauh panggang dari api. Ini terjadi karena dua hal. Pertama, sektor industri yang dikembangkan jauh dari sektor pertanian (non-resources based) sehingga kurang, atau tidak menyerap tenaga kerja. Kedua, tenaga kerja di Indonesia sekitar 70% hanya lulusan SLTP ke bawah.

Kalaupun lapangan kerja tersedia, mereka akan kesulitan masuk ke sektor industri/jasa. Transformasi struktural pembangunan ekonomi Indonesia hanya akan terjadi jika  ada perubahan signifikan arah pembangunan,  dari sektor non-tradable (sektor keuangan, jasa, real estat, transportasi dan komunikasi, serta perdagangan/ hotel/restoran) yang bersifat padat modal, teknologi, dan pengetahuan ke sektor tradable (pertanian,pertambangan,dan manufaktur) yang padat tenaga kerja dan berbasis lokal.