NERACA 

Jakarta—Pemerintah menilai pemberian subsidi energi yang tidak tepat sasaran akan menjadi beban bagi anggaran pemerintah. "Subsidi yang tidak tepat sasaran membebani negara. Subsidi itu perlu, cuma jangan subsidi yang tidak tepat sasaran," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana di Jakarta, Selasa.

Untuk itu, lanjut Armida, pemerintah saat ini sedang merumuskan kembali efektivitas pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik agar benar-benar dapat dimanfaatkan kepada masyarakat yang membutuhkan. "Efektivitas dari pemberian subsidi itu harus dikaji lagi. Itu harus ada framework besarnya, subsidi yang tepat sasaran deliverynya bagaimana," tambahnya

Menurut Armida, Bappenas sedang menyiapkan skema ataupun model agar pemberian subsidi dapat tersalurkan secara maksimal dan dana yang tidak terpakai untuk subsidi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat. "Ruang kajian itu harus dibuka. Dari Bappenas yang kita siapkan adalah bagaimana semacam subsidi yang tepat sasaran, delivery mekanisme dan sebaliknya dana-dana yang tidak tepat sasaran itu sebaiknya untuk apa," ujarnya

Selain itu, kata Guru Besar FE Unpad ini, pemerintah terus menyiapkan berbagai alternatif lain seperti penggunaan energi ramah lingkungan dan memperbaiki layanan transportasi umum agar masyarakat memiliki opsi lain dan tidak bergantung pada BBM bersubsidi.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan pemerintah sulit menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Alasanya, kenaikan harga minyak harus melihat dampak krisis di pasar global dari masing-masing negara. "(Kenaikan dilakukan) dengan melihat pasar global maupun di masing-masing negara, yang penting ada hal-hal yang diperkirakan," ujar

Mahendra mengatakan, saat ini keadaan kondisi global memang melemah, serta harga minyak sedang turun. Namun di sisi lain, ada persoalan risiko keberlangsungan pasokan lantaran adanya ketegangan atas nuklir di Iran. "Ternyata yang bagian pasokan, untuk menentukan permintaan terlalu cepat bagi kita memutuskan apa akan naik atau turun harga minyaknya," jelasnya

Mahendra mengatakan, pemerintah akan memakai satu harga dalam asumsi makro. Harga tersebut, yang dijadikan acuan bagi pemerintah. "Terlepas dari itu yang penting bagi kita di luar perkembangan kita menjaga keberlangsungan fiskal, untuk bicarakan listrik dan kemungkinan BBM," imbuhnya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan adanya kelebihan kuota penggunaan BBM bersubsidi sebesar 3-4 juta kiloliter yang dapat membebani anggaran negara karena adanya perubahan asumsi ICP harga minyak dan tidak tercapainya lifting minyak pada tahun ini. "Asumsi ICP 105 dolar AS per barel, saat ini ICP realisasi rata-rata 110 dolar AS per barel. Lifting minyak rencananya 930 ribu barel tapi realisasi 900 ribu barel per hari. Akibatnya akan ada tekanan ke anggaran karena ternyata BBM subsidi kita lebih besar dari yang direncanakan," jelasnya

Untuk itu, Agus mengharapkan adanya pengendalian dalam konsumsi BBM bersubsidi hingga akhir tahun ini terutama masalah pendistribusian yang masih memiliki banyak kekurangan terutama di daerah.

Namun, Menkeu memastikan kondisi anggaran belanja negara secara keseluruhan akan tetap terkendali dan defisit tetap terjaga sesuai asumsi dalam APBN-Perubahan 2012 sebesar 2,3%. "Dari sisi keuangan kondisi itu tetap terkendali meski ada tekanan, tapi defisit Indonesia tidak lebih 2,3%,” pungkasnya. **bari/cahyo