Salah satu alasan utama Indonesia perlu memikirkan untuk memanfaatkan nuklir sebagai sumber energi, adalah untuk menguatkan energy security di masa depan. Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dianggap akan melepaskan Indonesia dari ketergantungan energi fosil, meski premis ini belum sepenuhnya benar.

Namun patut diingat, PLTN  memang untuk saat ini bisa menghasilkan energi yang nyaris tak terbatas jika dibandingkan dengan teknologi  pada pembangkit jenis lainnya, tetapi kita juga harus paham bahwa potensi katastrofi yang dibawanya juga tak terperikan. Bahkan di Jerman, salah satu pengguna PLTN besar di dunia, Kanselir Angela Merkel sudah melakukan moratorium pembangunan PLTN dan memberikan subsidi pada pembangunan energi terbarukan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat “haus” sumber energi. Berdasarkan perhitungan Business Monitor International (BMI), konsumsi listrik nasional akan meningkat 24% dari 141,7 TWh pada 2010 menjadi 187,2 TWh pada 2015.

Nah, diperkirakan Indonesia akan mengalami kekurangan sebesar 2 TWh pada 2015 dengan asumsi pertumbuhan konsumsi listrik tahunan rata-rata 5,4% pada periode 2010–2015. Sementara negeri ini terancam krisis bahan bakar fosil. Padahal saat ini minyak masih menjadi sumber energi utama Indonesia yang mencapai 45,9%, diikuti batu bara (25,1%), gas bumi (25%), tenaga air (2,3%), dan sisanya beberapa energi lain seperti geotermal, tenaga angin,tenaga matahari.

Sehingga tidak aneh jika nuklir tampaknya sangat menggiurkan. PLTN menjadi tumpuan harapan sumber energi Indonesia masa depan, apalagi diduga kemampuannya menghasilkan listrik dengan harga sekitar US$5 sen per KWh.

Hal ini baru memungkinkan jika kita bisa mendapatkan teknologi PLTN dari hulu sampai hilir,mulai dari pengayaan uranium, pembangunan reaktor, rekayasa reaksi nuklir, pengolahan limbah nuklir, dan pengembangan sistem PLTN itu sendiri. Sayangnya yang bisa didapatkan adalah sebuah PLTN siap pakai yang akan dibangun oleh pihak asing, sedangkan Indonesia hanya bisa turut serta tanpa mendapatkan ilmu lengkapnya.

Hanya masalahnya, perhitungan pembangunan PLTN umumnya berupa perhitungan teknis ekonomis yang acap mengabaikan risiko kerugian ketika kecelakaan terjadi. Walau secara teknologi sudah terbukti bahwa PLTN aman apabila beroperasi dalam kondisi normal, kecelakaan yang terjadi justeru di luar ketangguhan teknologi nuklir itu sendiri. Contoh mutakhir adalah PLTN Fukushima Daiichi di Jepang.

Di sisi lain, kita membaca artikel sangat menarik soal PT PLN yang akan memasang 340.000 panel surya untuk beberapa daerah di Indonesia Bagian Timur dengan total investasi mencapai Rp1,2 triliun. Sekalipun skala panel surya yang dipasang masih kecil hanya untuk tiga lampu, hal itu sudah bisa mengurangi pengeluaran rakyat dari semula menghabiskan Rp.90.000 per bulan untuk membeli minyak tanah bahan bakar lampu petromaks menjadi biaya bulanan Rp35.000 ke PLN. Jelas langkah itu sangat ekonomis.

Tenaga surya kini jadi sumber energi yang kian booming. Instalasi tenaga surya di dunia meningkat 369% dari 1.425 MW di tahun 2000 menjadi 5.266 pada 2005 dan kembali meningkat 435% menjadi 22.928 MW pada 2009 (BP Statistical Review of World Energi 2010). Kita tentu harus mengembangkan sistem yang dikenal dengan nama solar home system (SHS) ini. Karena SHS bisa menjadi salah satu pintu kemandirian energi.

Kita juga harus ingat bahwa cara terbaik dalam menyediakan energi adalah dengan tidak menggantungkan pada satu sumber saja. Selain tenaga surya, masih ada tenaga angin, tenaga panas bumi dengan potensi 28 GW, air 75 GW, serta arus laut 240 GW. Semuanya itu  harus dikembangkan secara paralel. Daripada kita hanya membeli teknologi PLTN yang sudah jadi sehingga hanya akan terjebak menjadi negara konsumen, lebih baik kita ikut berlomba melakukan riset energi terbarukan dengan negara maju.