Indonesia-Vietnam Perkuat Kerjasama Sektor Energi

NERACA

Jakarta – Tidak hanya membahas mengenai upaya penyelesaian hambatan-hambatan arus perdagangan, termasuk trade remedies (antidumping dan safeguards) antara Indonesia dan Vietnam. Sepertinya Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam Vu Huy Hoang tengah menyoroti tentang pentingnya kerjasama di pemenuhan energi kedua negara tersebut, untuk mendorong agar perusahaan minyak dan gas kedua negara, yaitu Pertamina dan Petrovietnam.

Hal ini terkait kerjasama Tripartite Agreement on Oil and Gas yang ditandatangani pada bulan November 2007 lalu, bersama Petronas Malaysia agar dapat menjadi model untuk dikembangkan di ASEAN. Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan mengatakan, secara khusus Menteri Vu Huy Hoang meminta Indonesia untuk tetap menyuplai Vietnam dengan energy-coal untuk menjamin pasokan bahan bakar pembangkit listrik Vietnam. “Di sisi lain, Indonesia juga meminta Vietnam untuk menyuplai Indonesia dengan anthracite coal,” ujarnya di Kementerian Perdagangan, Selasa (18/9).

Selain itu, kedua negara juga tengah membahas mengenai upaya serta perkembangan kerjasama sektor antara lain investasi, pertanian, perikanan, tranportasi, parawisata, industri, dan konstruksi. Untuk bidang parawisata, Vu Huy secara khusus juga menyampaikan keinginannya agar Indonesia dapat membantu Vietnam membangun sektor parawisatanya dengan menyediakan tenaga ahli di bidang industri pariwisata di Bali.

Di akhir pertemuan, kedua Menteri melakukan penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman tentang perdagangan beras antara kedua negara yang intinya adalah adanya komitmen Pemerintah Vietnam untuk memperpanjang masa penyediaan beras kepada Indonesia dari 1 Januari 2013 hingga 31 Desember 2017. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu Indonesia memerlukan beras dalam rangka memenuhi cadangan beras nasional dengan mempertimbangkan kondisi pasokan, kebutuhan, produksi di kedua negara dan tingkat harga beras internasional.

Opsi Terakhir

Tentunya instrumen impor merupakan opsi terakhir yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhan beras dengan harga yang tetap bisa terjangkau tanpa merugikan petani Indonesia. Gita menjelaskan, penandatanganan tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan beras dari satu negara. Dengan demikian, apabila Indonesia terpaksa harus melakukan impor beras, dapat mengimpor dari negara yang memberikan penawaran harga yang lebih murah dengan kualitas yang cukup baik.

“Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini diharapkan dapat mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagaimana diketahui penandatanganan nota kesepahaman seperti ini telah kita lakukan dengan beberapa negara produsen beras di ASEAN antara lain dengan Kamboja dan Thailand, yang dimaksudkan untuk menyediakan alternatif cadangan beras bagi Indonesia dikala Indonesia memerlukannya,” jelas Gita.

BERITA TERKAIT

Itang Yunasz Yakin Indonesia Jadi Kiblat Fasyen Muslim Dunia

  NERACA Tangerang – Salah satu desainer senior Indonesia, Itang Yunasz merasa yakin bahwa Indonesia bakal jadi kiblat fesyen muslim…

Cara PLN Dorong Ekonomi Indonesia Jadi Top Ten Dunia

  NERACA Jakarta - Konsumsi listrik yang besar selama ini dianggap sebagai pemborosan. Namun rupanya, data yang ada memperlihatkan, semakin…

Sumbangkan Dana US$ 1 Juta - Google.org Bantu Persiapan Bencana di Indonesia

Menyadari Indonesia menjadi negara rawan bencana dan bencana sendiri tidak bisa diprediksi kapan datangnya, maka kesadaran masyarakat akan potensi bencana…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Sektor Pangan - Kebijakan Impor Bawang Putih Diharapkan Adil Bagi Sektor Swasta

NERACA Jakarta – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Sugiyono Madelan mengingatkan rencana pemerintah mengimpor bawang putih…

Ekspor Kentang 5.000 Ton Dilepas ke Singapura

NERACA Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara resmi melepas ekspor kentang hasil produksi petani Kabupaten Garut, Jawa…

GAPKI Dukung Pemerintah Lawan Kebijakan Diskriminatif Uni Eropa

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Umum II Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Pusat, Susanto Yang mengatakan, pihaknya mendukung…