NERACA

Jakarta - Meski kondisi pasar global dalam keadaan krisis, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebagian besar dijalankan oleh pemodal kecil dan menengah, masih mampu bertahan. Keberadaannya memang diakui cukup banyak, demikian halnya dengan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Namun disisi lain, UMKM masih menghadapi kendala klasik, seperti masalah permodalan, penguasaan teknologi, akses informasi, permasalahan pemasaran, dan perlindungan hukum.

Salah satu kunci keberhasilan usaha mikro, kecil dan menengah adalah adalah tersedianya pasar yang jelas bagi produk UMKM. Pengamat Industri dan UMKM Tulus Tampubolon mengatakan, kelemahan mendasar yang dihadapi UMKM dalam bidang pemasaran adalah orientasi pasar rendah, lemah dalam persaingan yang kompleks dan tajam serta tidak memadainya infrastruktur pemasaran, serta lemahnya dukungan Pemerintah.

Padahal UMKM merupakan salah satu sektor yang diprimadonakan oleh Pemerintah sebagai tulang punggung perekonomian, bahkan diarahkan dapat memberikan kontribusi kinerja ekspor. “Pelaku UMKM mengeluhkan sulitnya meraih akses ke fasilitas perdagangan, paling banyak karena prosedur yang ruwet diikuti kurangnya informasi dan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Semua ini karena masih minimnya dukungan dari Pemerintah yang malahan lebih memberikan dukungan kepada pengusaha yang sudah besar,” ujarnya di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Selasa (18/9).

Tulus mengatakan, selama ini UMKM yang melakukan ekspor tidak pernah melakukan secara langsung alias selalu melalui perantara, hal ini yang menyebabkan UMKM tidak pernah berkembang dengan baik. “Apalagi dalam menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing,” terangnya.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh APEC, telah memposisikan daya saing  UMKM Indonesia paling terendah diantara Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Menurut Tulus, terdapat 2 faktor yang melemahkan daya saing, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. “Yang dialami UMKM Indonesia lebih banyak adalah akibat dari faktor eksternal, yaitu infrastruktur, kebijakan, punguntan, akses pasar, sistem pemasaran dan kelembagaan,” lanjutnya.

Identifikasi Pasar

Oleh karena itu, peran Pemerintah diperlukan dalam mendorong keberhasilan UMKM untuk memperluas akses pasar dengan melakukan kordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait, selain itu diperlukannya mengidentifikasi potensi pasar. “Seharusnya, sebelum memberdayakan UMKM dipetakan terlebih dahulu produk apa yang dibutuhkan di negara yang dituju, sehingga tidak serta merta mendirikan UMKM hanya karena paradigma membantu penyerapan tenaga kerja,” terang Tulus.

Sementara, Komite Kadin Bidang UMKM Gottfried Tampubolon mengakui, banyaknya keluh kesah pelaku UMKM menghadapi faktor eksternal yang dapat mengoyahkan kemampuan pengusaha untuk melanjutkan usahanya. “Tapi, kita tidak perlu lah mengandalkan Pemerintah. Jalani saja apa yang sudah berjalan yang penting ada kemauan. Memang perlu kreativitas menciptakan inovasi-inovasi, paling tidak untuk menciptakan daya saing,” ujarnya.

Walaupun dibanjiri produk impor, Gottfried tetap yakin UMKM masih mendapatkan tempat dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. “Kita harus lihat UMKM mana yang benar memiliki jiwa entrepreneur, karena yang terjadi saat ini terlalu banyak program untuk wirausaha pemula, tapi belum tentu semuanya bisa menciptakan UMKM. Jadi jangan ikut-ikutan karena terpaksa, harus jelas dulu kepentingannya untuk apa menjadi UMKM,” pungkasnya.