Aturan Multi License Tak Perlu Diperdebatkan

NERACA

Jakarta--Bank Indonesia telah mengundang dunia perbankan untuk meminta saran mengenai peraturan lisensi berlapis (multi license) dan menghentikan perdebatan soal tersebut di media massa. "Selama ini perbankan cenderung untuk berpolemik di media massa, oleh karena itu Bank Indonesia merasa perlu mengundang mereka untuk mendengar langsung aspirasi mengenai aturan lisensi berlapis," kata Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution di Jakarta, Senin.

Langkah pemanggilan bankir domestik dan asing tersebut menurut Darmin bertujuan untuk membangun komunikasi yang produktif terkait dengan akan disahkannya peraturan lisensi berlapis. "Selain mendengar aspirasi dari perbankan, Bank Indonesia juga menjelaskan kepada mereka mengenai pokok-pokok yang akan diatur dalam lisensi berlapis," tambahnya

Darmin sendiri tidak memberi keterangan rinci mengenai hasil pertemuan tersebut dan hanya mengatakan jika salah satu poin penting pembicaraan berkaitan dengan permodalan.

Meskipun demikian, Darmin mengungkapkan jika aturan lisensi berlapis akan disahkan antara akhir bulan Oktober atau awal November tahun ini.

Darmin juga mengatakan bahwa Bank Indonesia akan bertemu kembali dengan bankir-bankir sebelum peraturan tersebut dikeluarkan.

Sebelumnya, aturan multi lisensi akan mengharuskan perbankan memberi layanan baru sesuai dengan tingkat kesehatan keuangan masing-masing bank. Salah satunya adalah membuka cabang di kota-kota kecil selain 14 kota besar. Aturan ini akan berlaku untuk semua bank, baik asing mapun lokal dan tidak berlaku surut.

Beberapa waktu lalu, Darmin sempat mengatakan aturan multiple license atau izin berlapis ini berlaku bagi bank asing dan lokal yang akan beroperasi di Indonesia. Izin tersebut akan dikeluarkan dengan persyaratan tertentu, salah satunya adalah kekuatan modal.

Dengan aturan tersebut, bank asing tidak akan mudah melakukan ekspansi bisnis di Indonesia. Bank tersebut akan dilihat dari sisi kesehatan dan kekuatan modalnya. Selama ini, Bank Indonesia memperkenankan bank dengan tingkat kesehatan di level 3 untuk ekspansi cabang.

Kedepan, kata Darmin, tidak diperkenankan lagi seperti itu. Dia menyebutkan, syarat minimal melakukan ekspansi bisnis adalah kesehatan bank harus di level 2 dan memiliki kekuatan dalam permodalan. "Artinya anda mau buka cabang maka, kalau dulu mungkin kategori kesehatannya kategori 2 atau 3, maka tidak bisa seperti itu anda harus sehat. Baru boleh nambah," jelasnya.

Darmin membandingkan dengan aturan berlapis yang berlaku di negara-negara lain. Singapura, kata Darmin, adalah salah satu negara yang memperketat berlakunya aturan berlapis ini untuk perbankan di negaranya. "Sebenarnya kalau di negara yang lain, multiple lisensi sudah lama, bahkan Singapura lebih detail tapi pada dasarnya di Malaysia dan Thailand itu, sudah berlaku lama," jelasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK NERACA Jakarta - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menilai keberadaan Komisi…

Jasa Marga Tegaskan Tak PHK Petugas Operasional - Elektrifikasi Gerbang Tol

  NERACA Jakarta - PT Jasa Marga Tbk menegaskan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.300 petugas…

UKM Berharap Ada Aturan Baku e-Commerce

Sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah berharap pemerintah segera membuat aturan baku perdagangan barang/jasa secara elektronik (sistem daring) demi…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Permintaan Kredit di 13 Sektor Meningkat

  NERACA   Jakarta - Bank Indonesia melalui surveinya mencatat permintaan kredit pada 13 sektor ekonomi meningkat sepanjang triwulan III…

Bangun Infrastruktur SID Butuh Rp650 miliar

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyatakan biaya untuk investasi pembangunan infrastruktur Sistem Informasi Debitur atau…

BNI Dukung Peremajaan Kelapa Sawit

      NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendukung program pemerintah dalam percepatan peremajaan…