Dana APBD Jangan Untuk Kampanye

Selasa, 18/09/2012

NERACA

Jakarta—Pemilukada DKI Jakarta harus menjadi momentum Indonesia bersih dari politik uang dan sebagainya. Harus ada budaya baru dalam pengumpulan dana kampanye, terutama pada APBD "Lihat cara mencari dana, tidak ambil APBN atau APBD tapi menjual baju kotak-kotak. Ini mengajarkan politik bersih. Ini revolusional," kata pengamat Politik FISIP UI, Thamrin Amal Tomagola pada dialog Empat Pilar Negara yang diselenggarakan MPR di gedung MPR/DPR/DPD di Senayan Jakarta, Senin

Dialog empat pilar yang diselenggarakan MPR tersebut mengambil tema "Pemilukada yang Bersih" dan menghadirkan nara sumber, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, anggota tim kerja sosialisasi MPR Rahadi Zakaria dan sosiolog UI Thamrin Amal Tomagola.

Lebih lanjut Thamrin menjelaskan fenomena Joko Widodo telah memberikan pelajaran politik yang baik bagi masyarakat. Dengan cara seperti itu maka akan menjadi contoh bagi daerah lainnya untuk meniru.

Sementara Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan ada wacana pemilihan kepada daerah diserahkan kepada daerah-daerah untuk menentukan sendiri caranya apakah melalui pemilihan langsung, dipilih DPRD atau bentuk lainnya. "Bagi saya pemilihan tidak harus langsung atau tidak atau lewat DPRD, itu dikembalikan saja apa kemauan rakyat. Jadi di setiap daerah tidak harus sama, justru kebhinekaan kita, yang akan muncul," ujarnya

Lebih lanjut Lukman menjelaskan untuk menampung keinginan masyarakat itu bisa diatur dalam peraturan daerah. "Jadi tidak perlu diatur sama dalam UU. UU hanya mengatur pokok-pokoknya saja,” kata Lukman.

Namun tambah Lukman untuk merancang perda tersebut perlu melibatkan tokoh masyarakat, adat setempat. "Jadi tidak diserahkan pada DPRD saja tapi juga melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat dsb," tutupnya. **cahyo