NERACA

Jakarta - PT Jamsostek (Persero) berharap Jamsostek Investment Company (JIC) bisa beroperasi mulai tahun ini. Dengan beroperasinya JIC, diharapkan bisa membuka lapangan kerja.

“Sesuai dengan amanah rapat umum pemegang saham (RUPS), Jamsostek Investment Company harus berdiri tahun ini,” ujar Direktur Investasi Jamsostek Jeffry Haryadi dalam diskusi bertajuk “Investasi Jaminan Sosial” di Jakarta, Senin (17/9).

Menurut Jeffry, dalam pembentukan JIC ini, Jamsostek menginginkan menjadi pemegang saham mayoritas, namun mitra kerja sama yakni Islamic Development Bank (IDB) juga menginginkan hal yang sama. Untuk itu, Jamsostek akan mengajak beberapa BUMN menjadi pemegang saham JIC. “Jadi kalau kita (Jamsostek) tidak mayoritas, tetapi dengan mengajak BUMN, maka BUMN yang mayoritas,” jelasnya.

Menurut Jeffry, untuk menjadi pemegang saham mayoritas, Jamsostek telah mengalokasikan dana sebesar Rp500 miliar untuk penyertaan modal pembentukan JIC. Adapun rencananya untuk mendirikan JIC modal disetor yang dibutuhkan mencapai Rp1 triliun.

Dia memaparkan, JIC akan melakukan investasi pada sektor infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan dan juga pertambangan. Untuk invesatsi tersebut, JIC akan membuat unit-unit usaha. “Diharapkan investasi langsung ini bisa membuka banyak lapangan kerja,” katanya.

Jeffry memaparkan, saat ini Jamsostek melakukan penyertaan langsung pada lima perusahaan. Di antaranya PT Bijak (anak perusahaan) dengan kepemilikan sebesar 99%, PT Asrinda Arthasangga dengan kepemilikan saham sebesar 11%, PT Bank Syariah Bukopin saham yang dimiliki 6,14%, PT Marga Mandala Sakti dengan kepemilikan 0,45% dan PT Bank Muamalat Tbk dengan kepemilikan 0,08%.

Sementara itu, pengamat ekonomi Yanuar Rizky berharap Jamsostek menanamkan investasinya untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. “Tapi sebaiknya yang terkait dengan ketahanan pangan dan energi,” katanya.

Dia menegaskan, JIC bisa menjadi inkubator dalam memberikan solusi intermediasi ke sektor riil. Pasalnya, selama ini hanya perbankan yang menjadi lembaga intermediasi untuk menggerakkan sektor riil.

Menurut Yanuar, potensi Jamsostek mengalokasikan dananya di pasar keuangan secara langsung sangat besar. Dia mencontohkan, seharusnya pemerintah bisa menerbitkan surat utang negara (SUN) yang fokusnya untuk penciptaan lapangan kerja. Misalnya untuk pembangunan proyek Mass Rapid Transport, pemerintah bisa menerbitkan SUN. “Nah SUN ini bisa langsung dibeli oleh Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Jadi akuntabilitas dana peserta tepat sasaran dengan risiko alokasi dijamin pemerintah. Selain itu, para peserta juga tidak akan marah karena pembangunan MRT sesuai dengan kebutuhan mereka,” terangnya.

Di sisi lain, imbuh Yanuar, dengan likuiditas yang dimiliki, Jamsostek dan bank akan menjadi stabilisator harga di pasar. Ini berguna sekali untuk mengurangi peran asing yang membebani operasi moneter Bank Indonesia (BI). **cahyo