OJK Siap Tinjau Ulang Kebijakan Keuangan

Agar Efektif 2013

Selasa, 18/09/2012

NERACA

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sedang menjalani proses transisi ini mengaku akan meninjau kembali (review) berbagai kebijakan bidang keuangan. Alasanya hal ini agar semuanya sesuai dengan Undang-Undang (UU) OJK. Sehingga menjelang 2013 semuanya bisa langsung aktif.

“Untuk sekarang, OJK hanya diajak serta me-review. Kalau nanti (setelah aktif), iya (akan kita review semuanya sendiri). Karena setelah berlakunya UU OJK itu, mau tidak mau banyak UU yang harus disesuaikan, dan ini memang perlu. Karena bakal memperkuat payung hukum industri keuangan ke depan,” kata Muliaman Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, ketika ditemui wartawan di acara Indonesia Investment Forum 2012, di Jakarta (17/9).

Menurut Muliaman, OJK tentu akan melakukan berbagai perubahan kebijakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “Karena mandat UU OJK itu, bahwa OJK harus bisa mengawasi secara terintegrasi. Kita akan melakukan perubahan kebijakan atau peraturan yang ada supaya sesuai UU OJK,” ujarnya

Lebih jauh Muliaman menambahkan salah satu yang akan di-review adalah kebijakan dalam sektor asuransi. “Seperti misalnya UU asuransi, yang sekarang rasanya sudah sangat perlu disesuaikan. Karena selain tidak sejalan dengan UU OJK, yaitu tidak memayungi industri asuransi syariah yang sekarang sudah berkembang. Tetapi juga tidak menjawab pertumbuhan yang sangat cepat di sektor asuransi itu sendiri. Selain itu, juga UU yang lainnya, seperti UU pasar modal dan dana pensiun,” terangnya

Berbagai kebijakan atau UU tersebut, menurut Muliaman, akan di-review secara menyeluruh ataupun satu per satu. Oleh sebab itu pihaknya sangat menekankan mengenai kejelasan dalam setiap kebijakan yang nantinya dikeluarkan OJK. “Menurut saya nanti tentu saja harus dilihat secara menyeluruh satu per satu. Menyeluruh bagaimana untuk memperkuat sektor keuangan di Indonesia, terutama baik untuk kepentingan konsumen, regulator, kepentingan pemilik, dan sebagainya. Clarity atau kejelasan kemudian menjadi penting,” paparnya.

Nantinya OJK akan membuat berbagai variasi kebijakan atau peraturan. Karena itu, sambung Muliaman, akan sulit jika semua aturan dijadikan satu. Namun walaupun banyak. Tetap saja berbagai kebijakan itu harus harmonis antara satu sama lain, terutama dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh lembaga regulator keuangan lainnya, seperti BI dan Bapepam-LK. “Kalau dibuat satu regulasi mungkin akan terlalu sulit, variasinya akan sangat banyak, tetapi tetap saja aturan seperti sekarang. Namun nanti disejalankan atau diselaraskan saja dengan UU OJK,” jelasnya

Mantan Deputy Gubernur BI ini menekankan sinkronisasi itu dilihat dalam bentuk harmonisasi berbagai macam aturan. OJK kan punya kesempatan membuat ini, karena OJK ada dalam satu atap. Kalau sebelumnya mungkin agak sulit dibuat sinkron karena masing-masing berdiri sendiri. “Dengan OJK sebetulnya untuk mempercepat sinkronisasi agar kemudian ada pengawasan yang lebih terintegrasi itu, menurut saya sangat mungkin dilakukan,” tandasnya

Kemudian untuk lima sampai sepuluh tahun ke depan, kata Muliaman lagi, rencana OJK adalah mendorong institusi keuangan bukan bank untuk juga membiayai pembangunan Indonesia. Serta mengawasi dengan lebih ketat lagi supaya penerapan GCG di setiap institusi keuangan lebih baik. “Bagi OJK, isu GCG itu menjadi penting karena fokus OJK itu bisa akan menjadi warna dari berbagai macam kebijakan keuangan pada lima sampai sepuluh tahun ke depan. Karena penerapan GCG itu yang sangat menentukan apakah prestasi di bidang financial,” pungkasnya. **ria