Logistik Perikanan Perlu Dimaksimalkan

Selasa, 18/09/2012

NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, bisnis pengolahan dan pemasaran perikanan sulit berkembang jika logistik perikanan tidak digarap maksimal. Pasalnya 90% persoalan perikanan bergantung pada logistik.

“Jika logistik perikanan bisa direalisasikan, maka 90% persoalan perikanan akan selesai. Di Indonesia, tangkapan ikan itu bersifat musiman, artinya saat musim maka ikan melimpah bahkan sampai terbuang tetapi saat paceklik maka sulit mendapatkan bahan baku, sampai harus impor,” kata Direktur Pengolahan Hasil Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Santoso di Jakarta, Senin (17/9).

Dengan logistik yang memadai, kata Santoso, maka ikan tangkapan nelayan bisa dikelola dengan baik. Artinya di saat musim panen melimpah, ikan bisa di stok di coldstorage untuk disimpan sedangkan saat paceklik stok bisa dikeluarkan. Dengan pengelolaan seperti itu, maka nelayan bisa mendapatkan harga yang wajar dalam penjualan hasil tangkapanya.

Untuk mendukung sistim logistik ikan nasional, kata Santoso saat ini sudah dibangun 200 pabrik serta puluhan coldstorage untuk tempat penyimpanan ikan. Dan saat ini Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil KKP juga mengalokasikan anggaran Rp 530 miliar salah satunya untuk mendorong pembangunan coldstorage. Selain terkait penyimpanan, logistik juga perlu dukungan transportasi pengangkutan dari wilayah tangkapan ikan di timur untuk didistribusikan ke pasar yang kebanyakan di kawasan barat.

“Jadi bagaimana menciptakan transportasi dari timur ke barat untuk mendukung distribusi. Kedepan kita siapkan sentra sentra pengolahan, misalkan sentra pengolahan ikan pindang, nantinya akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta menyiapkan pasarnya,” ujarnya.

Perlu Pembenahan

Di tempat yang sama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pemindangan Ikan Indonesia (Appikando) Hamidy mengatakan, perlu ada pembenahan, dan pihaknya berharap logistik tersebut tidak hanya diwacanakan tetapi direalisasikan.

“Menjaga pasokan bahan baku saat musim paceklik itu sulit, dan akibat managemen logistik belum tertata akhirnya untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan saat paceklik ya melalui impor. Saat ini karena bahan baku di dalam negeri terbatas kita sudah impor 50 ribu ton ikan untuk bahan baku pemindangan berjenis makarel dan salem,” paparnya.

Hamidy mencontohkan, saat ini di Kabupaten Banggai, di saat musim panen tangkapan ikan kemampuan daya tampung coldstorage hanya 150 ribu ton, padahal produksi saat panen bisa mencapai 400 ribu ton. Artinya infrastruktur yang tidak memadai membuat ikan yang tidak bisa ditampung akan cenderung terbuang atau dijual dengan harga yang murah. Untuk itu kedepan perlu disiapkan buffer stok.

Lebih lanjut Hamidy mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan pembangunan infastruktur pendukung mulai dari pelabuhan dan bandara di Kawarang, serta akses jalan tol dari Marunda Jakarta Utara hingga ke Karawang dan diteruskan ke Semarang. Dengan dukungan infrastruktur, maka distribusi ikan dari kawasan Timur ke Barat akan semakin mudah.

Dia mencontohkan, saat ini pengusaha pindang mengeluarkan ongkos pengiriman dari Banggai ke Jakarta sebesar Rp 1.700 perkilogram dan di saaat bersamaan biaya impor dari China ke Jakarta hanya Rp 700 perkilogram. Artinya biaya distribusi masih belum efisien.

Padahal jika sentra produksi di dukung coldstorage yang memadai dan transportasi mudah maka harga ikan akan kompetitif. Jadi, kata Hamidy membangun logistik itu perlu keterlibatan banyan stakeholder jadi ada dukungan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di saat infrastruktur sudah memadai, maka investor otomatis akan menanamkan investasinya.

Dia mencontohkan, untuk membangun coldstorage dibutuhkan dukungan berupa pasokan listrik, karena yang terjadi saat ini misalkan di Banggai, coldstorage tidak beroperasi penuh karena listrik byar pet. Padahal jika lebih dari empat jam maka ikan akan membusuk dan pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa diesel.

“Bayangkan, kita harus menjaga harga produk ikan pemindangan di level 12.000 rupiah perkilogram, tanpa dukungan memadai dari infrastruktur maka menjaga harga di level tersebut akan sulit. Dan jika harga diatas level tersebut maka konsumen lebih memilih mengkonsumsi ayam yang harganya murah, atau pengusaha menyiasati dengan membeli bahan baku dari impor yang harganya lebih murah,” ungkapnya.

Jadi pembenahan pelabuhan, infrastruktur dan coldstorage itu mutlak dilakukan untuk menjadikan produk perikanan kompetitif dan harga ikan dihargai sesuai keekonomisanya. Dan kedepan, pemerintah juga terlibat dengan mengeluarkan kebijakan mengenai buffer stok.