Bank Syariah Minta "Kelonggaran" Aturan Gadai Emas

Selasa, 18/09/2012

NERACA

Jakarta—Kalangan Industri perbankan syariah Indonesia meminta Bank Indonesia (BI) melonggarkan aturan gadai emas. Karena itu perbankan syariah minta agara batas maksimal pembiayaan gadai emas dinaikkan dari Rp 250 juta. "Kami sudah sampaikan ke BI untuk pelonggarannya,” Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Yuslam Fauzi di Jakarta, Senin (17/9)

Lebih jauh kata Yuslam, usulan pelonggaran tersebut juga mencakup loan to value ratio (LTV). Karena aturan LTV ini membuat gerak perbankan syariah menjadi agak “menyempit”. “Pelonggaran ini bisa dari segi LTV (loan to value), segi platform juga bisa lebih dan juga jatuh temponya," tambahnya

Diakui Yuslam, peraturan gadai emas saat ini sangat berdampak terhadap penurunan transaksi pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri. Sehingga dikhawatirkan berdampak pada kinerja. "Memang ada penurunan yang signifikan,” ungkapnya.

Dikatakan Yuslam, sebelum terbitnya aturan gadai emas tersebut, transaksinya cukup menggiurkan. Karena bisa mencapai Rp1 miliar. “Karena dulukan banyak yang gadai emas di atas Rp 250 juta, bahkan sampai 1 miliar," imbuhnya

Sebelumnya, aturan LTV yang diberlakukan Bank Indoneya terhadap perbankan syariah terkait pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) diyakini bisa menghambat pertumbuhan industry bank syariah. "Rencananya aturan LTV di bank syariah akan dirilis di kuartal III 2012," kata Gubernur BI, Darmin Nasution di Jakarta

Lebih jauh Mantan Dirjen Pajak ini menjelaskan, kebijakan tersebut juga untuk melengkapi aturan uang muka minimal yang sebelumnya berlaku di perbankan konvensional. Aturan ini menyusul telah diterapkannya aturan LTV di bank konvensional pada pertengahan Juni lalu. “Sekarang pastinya di perbankan syariah, harus ada cara yang membuat LTV juga berlaku. Jadi, jangan lagi ditanya caranya bagaimana, ya, kita akan buat, supaya dia berlaku karena dia syariah,” tambahnya

Setelah diterapkan pada bank konvensional, Darmin menganggap, aturan ini juga selayaknya diterapkan juga di bank syariah. Sebab ada sinyalemen dari bank konvensional yang telah menolak memberikan KPR dan KKB, lantas mengalihkan ke bank syariah atau anak usaha bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS) atau bank umum syariah (BUS).

Namun, untuk menerapkan aturan baru tersebut, Darmin mengaku tidak akan gegabah. Pihaknya menginginkan agar tidak ada satu bank syariah pun akan dikecualikan dalam aturan LTV ini. "Intinya, jangan sampai ada arbitrase, ada dari jalur perbankan lolos, perbankan yang ini tidak lolos. Jadi, kebijakan itu tidak boleh ada pintu yang menutupnya, ada pintu yang membukanya," tambahnya.

Kendati demikian, Darmin enggan menjelaskan aturan LTV di bank syariah secara lebih rinci. Apalagi, penjelasan soal besaran LTV di bank syariah. "Sekarang pastinya di perbankan syariah, harus ada cara yang membuat LTV juga berlaku. Jadi, jangan lagi ditanya caranya bagaimana, ya, kita akan buat, supaya dia berlaku karena dia syariah," tambahnya.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah mengatakan, draft aturan LTV di bank syariah ini masih dikaji. "Kami berupaya merilis secepatnya," tegasnya

LTV bank syariah kemungkinan besar mengikuti bank konvensional, yakni 30% untuk KPR. Namun, Halim bilang, besaran LTV untuk bank syariah belum diputuskan. Tapi, pihak BI yakin, aturan tersebut tidak akan menganggu target pembiayaan bank syariah.

Selain mengatur LTV bank syariah, BI juga akan melarang pemberian kredit tanpa agunan (KTA) untuk uang muka KPR. Ide ini merespons "terobosan" bank yang mengakali aturan LTV dengan memberikan KTA ke calon debitur yang tak sanggup menyetor uang muka sesuai peraturan. **ria/cahyo