NERACA

Jakarta—Kalangan pelaku usaha meminta pemerintah tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk Industri Kecil Menengah (IKM) yang masih memerlukan dukungan untuk meningkatkan daya saingnya. "Untuk IKM sebaiknya ditangguhkan dulu. Daya saing kita di IKM ini masih sangat rendah. Kalau usaha besar, bolehlah," kata Ketua Bidang Energi BPP Hipmi Reza Rajasa di Jakarta, Minggu.

Lebih jauh Reza menyampaikan hal itu menanggapi rencana kenaikkan TDL oleh Pemerintah dalam waktu dekat. Apalagi subsidi energi masih sangat dibutuhkan oleh IKM dengan dua alasan, pertama karena akan menghadapi Asean Economic Community 2015 (AEC) sehingga perlu ditingkatkan daya saingnya.

Menurut Reza, alasan lainnya adalah karena insentif buat IKM saat ini belum cukup efektif mendorong daya saing IKM, seperti pajak dan perizinan yang masih belum jelas. "Jadi jangan sampai terjadi disinsentif, tapi insentifnya yang harus diperkuat," tambahnya

Bahkan Reza menambahkan, bila AEC diberlakukan, IKM Indonesia akan sulit bersaing dengan IKM-IKM dari Thailand, Malaysia, dan Singapura. "Bahkan dengan Vietnam saja kita bisa berat. Sebab itu, semua pihak mesti serius membenahi IKM nasional," ujarnya

Reza memperkirakan akan terjadi kenaikkan biaya produksi (cost production) hingga 20 % dari komponen energi di IKM bila TDL dinaikkan.

Reza mendorong agar pemerintah menuntaskan program efisiensi bahan bakar di PT PLN sehingga perusahaan itu mampu menyuplai listrik yang terjangkau buat masyarakat.

Beberapa hari lalu, Menteri ESDM, Jero Wacik mengatakan sekitar 39,18 juta pelanggan listrik tik terkena kenaikan tarif dasar listrik yang direncanakan sebesar 15 % pada 2013. Adapun jumlah tersebut berasal dari dua golongan rumah tangga yakni 450 VA sebanyak 22,17 juta pelanggan dan 900 VA sebesar 17,01 juta pelanggan. "Jadi, ada total 39,18 juta pelanggan," katanya.

Menurut Jero, pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA itu akan menerima subsidi sebesar Rp37,08 triliun atau 47,2 % dari kebutuhan subsidi listrik tahun 2013 sebesar Rp78,63 triliun.

Jero mengatakan, pemerintah merencanakan kenaikan tarif listrik sebesar 15 % dengan kebutuhan subsidi tahun berjalan sebesar Rp78,63 triliun. "Apabila tidak ada kenaikan maka kebutuhan subsidinya mencapai Rp93,52 triliun atau terdapat penghematan Rp14,89 triliun terhadap subsidi tahun berjalan," katanya.

Namun, kalau ditambah subsidi 2011 hasil audit BPK senilai Rp7,31 triliun, carry over subsidi 2013 ke 2014 Rp5 triliun, maka kebutuhan subsidi listrik menjadi Rp80,94 triliun. Dengan kenaikan 15 %, maka tarif tenaga listrik akan mengalami kenaikan dari Rp729 menjadi Rp814 per kWh.

Asumsi dasar subsidi listrik RAPBN 2013 adalah pertumbuhan penjualan listrik sembilan %, penjualan listrik 182,3 TWh, susut daya 8,5 %, dan marjin usaha tujuh %. Biaya pokok penyediaan (BPP) direncanakan Rp212,07 triliun atau Rp1.163 per kWh dengan rincian biaya energi Rp112,75 triliun, depresiasi dan administrasi Rp62,49 triliun, dan pembelian dan sewa listrik Rp36,82 triliun. **cahyo