Prestasi Ekonomi Untuk Siapa?

Oleh: Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Akhir-akhir ini pemerintah Indonesia seperti basah kuyup oleh sanjungan yang datang hampir dari seluruh penjuru. Lantaran dinilai berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup gemilang di tengah badai krisis global, Indonesia resmi masuk dalam jajaran kekuatan ekonomi kelas dunia.

Tak tanggung-tanggung, Goldman Sach belum lama ini memasukkan Indonesia dalam kelompok kekuatan ekonomi baru bernama MIST (Meksiko-Indonesia-South Korea-Turkey). Kelompok baru ini sekaligus menggeser eksistensi kelompok BRIC (Brazil, Russia, India and China (BRIC) yang dalam satu dekade terakhir jadi primadona ekonomi dunia.

Masuknya Indonesia dalam MIST diprediksi bakal memicu sentimen positif bagi iklim investasi. Ke depan, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi target investasi para pemilik modal karena pertimbangan stabilitas dan fundamental ekonomi yang relatif stabil dan terus bergerak positif.

Status sebagai anggota MIST tersebut seperti menggenapi citra positif yang sebelumnya telah diberikan dua lembaga rating internasional, Fitch Ratings dan Moody's Investor Service. Kenaikan peringkat investasi Indonesia itu sekaligus menandai bahwa Indonesia masuk dalam kategori investment grade atau layak investasi.

Nah, yang juga menarik untuk disimak, organisasi asal Amerika Serikat yaitu US-ASEAN Business Council (USABC) dalam waktu dekat akan memberikan penghargaan “Pencapaian Ekonomi Abad 21” (21st Century Economic Achievement Award) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas prestasinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan iklim investasi yang kondusif.

Kabarnya, penghargaan USABC yang menjadi simbol peningkatan kerjasama ASEAN dan AS ini akan diserahkan kepada Presiden SBY pada 24 September mendatang di The Mandarin Oriental Hotel, New York.

Namun, uniknya, di tengah banjir penghargaan terhadap ekonomi Indonesia, prestasi pertumbuhan ekonomi negeri ini dinilai tidak berkualitas alias semu. Penilaian ini dibangun dari fakta mengenai kegagalan pertumbuhan ekonomi di atas 6% selama beberapa tahun belakangan dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

Angka kemiskinan seperti mengejek prestasi pertumbuhan ekonomi. Kalau kita melirik data kemiskinan pada rentang waktu 2004-2012, yaitu periode ketika SBY menjadi presiden, persentase orang miskin nyaris tak berubah. Pada 2003, kemiskinan tercatat 12,47%. Akan tetapi, setelah 8 tahun di bawah pemerintahan SBY, angka kemiskinan tetap berada di angka 12,5%.

Pertumbuhan ekonomi yang mengkilap juga berbanding terbalik dengan daya saing negeri ini. World Economic Forum (WEF) baru-baru ini menyebut daya saing Indonesia kembali merosot empat tingkat dibanding setahun sebelumnya, yaitu dari urutan ke-46 menjadi ke-50 dari 144 negara.

Jika hal ini mesti ditambah dengan buruknya infrastruktur, ringkihnya industri lokal, jeleknya pengelolaan APBN, maraknya praktik korupsi, rapuhnya ketahanan pangan berikut jauhnya rakyat dari kesejahteraan, lantas deretan prestasi ekonomi Indonesia ini sebenarnya untuk siapa?

BERITA TERKAIT

Idul Fitri Momentum untuk Instropeksi Diri

  Oleh : Sulaiman Rahmat, Mahasiswa Lancang Kuning Pekanbaru Momen Idul Fitri bagi masyarakat Indonesia menjadi salah satu moment penting…

Revolusi Industri 4.0 Untuk Bidik 10 Besar Dunia

NERACA Jakarta – Pemerintah telah menetapkan target Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia tahun 2030.…

IMF: Perang Dagang AS-China Tingkatkan Risiko - PENGUSAHA KHAWATIR PERLAMBATAN EKONOMI

Jakarta-Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) mengingatkan, kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menyatakan perang dagang dengan China dapat meningkatkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pemudik Kampungan

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca   Meski klaim pemerintah bahwa angka kecelakaan mudik tahun ini menurun cukup…

OTT Lagi

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Menjelang lebaran lalu KPK kembali melakukan OTT untuk…

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…