NERACA

Jakarta—Pemerintah dinilai tidak fokus dalam pembangunan  Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta. Bahkan sejumlah lembaga ikut mengusulkan proyek infrastruktur, akhirnya tidak ada skala prioritas. Idealnya, pemerintah pusat seharusnya membuat prioritas utama dalam pembangunan MRT.

“Keuangan APBD harus dikeluarkan untuk infrastruktur transportasi missal, jangan dipergunakan untuk proyek-proyek besar saja,” kata pengamat transportasi dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna kepada Neraca, Kamis (13/9).

Tak hanya itu, tidak banyak perusahaan ikut mengusulkan proyek infrastruktur MRT. Hal inilah yang membuat pemangku kepentingan menjadi tidak konsisten dengan program yang telah dibuatnya. “Program pengembangan infrastruktur tak lagi sesuai dengan rencana awalnya. Padahal pemerintah sudah mempunyai cetak biru penanggulangan masalah kemacetan di Ibukota,” tambahnya

Melalui program Pola Transportasi Makro (PTM) DKI Jakarta dengan berbagai proyek mulai dari Mass Rapit Transit (MRT), Busway, dan Monorel yang sudah dirancang oleh para ahli dan berbagai instansi terkait. ”eluruh sistem transportasi di Ibukota ditargetkan selesai 2020. Bahkan Busway harusnya selesai 2010. Tetapi sampai saat ini belum selesai juga pengerjaan keseluruhannya,” ungkapnya.

Yang jelas, kata pengamat transportasi Danang Parikesit, Kunci pembangunan transportasi adalah sistem yang terintegarsi. Saat ini, moda transportasi yang dibangun hanya pendekatan fisik berupa jalan. “Pola pembangunan hanya menitikberatkan pada proyek. Sehingga memperbanyak kendaraan pribadi,” ujarnya, kemarin.

Padahal, menurut guru besar UGM ini, pembangunan jalan belum tentu akan menambah kecepatan kendaraan. Karena itu yang harus dilakukan adalah perbaikan sarana dan prasarana angkutan umum.” Kuncinya,  komitmen, baik pusat ataupun daerah dalam pembenahan transportasi. Banyaknya proyek angkutan massal yang belum terealisasi, menandakan manajemen dalam pengelolaan transportasi belum terintegrasi dengan baik,” paparnya

Harusnya, sambung Danang lagi, antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mengintegrasikan diri untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses transportasi.

Birokrasi Lamban

Pemerintah, melalui Menko Perekonomian Hatta Radjasa juga tak membantah pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) secara terintegrasi guna mengatasi kemacetan di DKI Jakarta ternyata kendala birokrasi yang belit-belit. Bahkan penyandang dana Japan International Cooperation Agency (JICA) mengeluhkan hal itu. "Memang harus diakui hal yang paling disoroti itu juga birokrasi. Tapi harus terus “diimprove” (diperbaiki). Jangan lelet, jangan lambat, harus lari cepat," ungkapnya

Namun kata Hatta, pembangunan MRT  masih tetap on the track (sesuai jadwal) pada 2013. Malah investor JICA juga telah memberikan dukungan dalam pembiayaan pembangunan MRT. "Iya, (JICA) ketemu saya juga, MRT tetap on track," tambahnya

Menurut Hatta, dana untuk pembiayaan MRT dari JICA telah tersedia, bahkan dalam cetak biru MRT yang baru. "Ya kan pembiayaan sudah tersedia, dalam blueprint yang baru juga ada," katanya.

Selain kendala birokrasi, menurut Humas Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bambang S. Erwan, masalah MRT di Jakarta diakui banyak cukup kendala, termasuk masalah teknis. Bukan lagi pada masalah pendanaan. Padahal kementerian Perhubungan sudah mempunyai road map sejak 1980. “Kalau ditahun 80 an kendalanya ada di pendanaan. Namun untuk saat ini lebih banyak kendalanya di teknis,” ungkapnya kemarin.

Lebih jauh lagi Bambang memaparkan masalah teknis yang dihadapi antara lain, utilitas bawah tanah. “Yang jadi kendala MRT mungkin lebih teknisnya seperti pemindahan utilitas dibawah tanah, seperti kabel optik telekomunikasi, pipa air bersih milik Palyja, pipa air limbah milik perusahaan daerah pengolahan air limbah (PD PAL) DKI dan listrik,” tambahnya.

Lambatnya pelaksanaan MRT, menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan DKI Jakarta Sarwo Handayani, katena MRT temasuk proyek monorail butuh kajian lebih mendalam. “Karena itu hingga saat ini, belum ada kesepakatan soal dana pengganti yang sudah diinvestasikan PT Jakarta Monorail, atas rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” tuturnya

Sampai saat ini, lanjut Sarwo, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta sedang melakukan pelebaran jalan sebanjang 1,7 km dari TB Simatupang-Cipete. Pelebaran jalan sebesar 1,5-2,5 meter di sisi-sisi Jl. Fatmawati diharapkan dapat meminimalisasi dampak pembangunan MRT Jakarta. Pelebaran jalan tersebut dilakukan selain untuk peningkatan pelayanan lalu lintas, bisa juga dijadikan sebagai area pejalan kaki setelah MRT beroperasi nanti.

Rencananya masing-masing stasiun yang dibangun akan berintegrasi dengan moda angkutan umum lainnya. Kan harus dipikirkan bagaimana agar stasiun yang ada tersebut bisa terintegrasi dengan moda angkutan umum lain. Kemudian, stasiun yang dibangun di bawah tanah (underground) juga dipikirkan bagaimana keterhubungan dengan bangunan-bangunan yang berada di sekitarnya.

Seperti diberitakan, pembangunan MRT telah lama diwacanakan. Saat ini, telah dalam tahap pembebasan lahan. Direncanakan pada 2013 akan dimulai pembangunannya. Pembangunan MRT tersebut dianggarkan sebesar Rp3,1 triliun.

MRT akan tahap pertama dibangun koridor Lebak Bulus - Dukuh Atas sepanjang 14,3 KM. Proyek ini nantinya direncanakan akan diteruskan ke Kampung Bandan, selain itu juga direncanakan koridor Balaraja hingga Cikarang. MRT Lebak Bulus-Dukuh Atas diperkirakan mampu mengangkut sekitar 200-300 ribu jiwa dalam satu hari sehingga diharapkan mampu menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan Jakarta. novi/iwan/mohar/cahyo