Masalah Lahan Ganjal Pengembangan Kawasan Industri - Investasi Terhambat

NERACA

Jakarta - Kawasan industri berbasis crude palm oil (CPO) di Sei Mangkei, Sumatera Utara masih menghadapi kendala hak guna usaha (HGU) ke hak pengelolaan (HPL). Kendati berbagai proyek untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana kawasan industri Sei Mangkei tidaklah mudah, namun yang paling krusial dan harus segera diselesaikan adalah persoalan alih fungsi lahan kawasan industri Sei Mangkei dari HGU menjadi HPL dan percepatan pembangunan infrastruktur di luar kawasan industri menuju pelabuhan.

Masalah alih fungsi lahan, menurut Dedi, akan menghambat investasi di kawasan Sei Mangke. “Investor yang semula antusias melihat prospek kawasan industri tersebut akan ragu menanamkan modalnya di tanah air,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan dan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Dedi Mulyadi di Jakarta, kamis (13/9).

Semua rencana pengembangan kawasan industri, lanjut Dedi, dilakukan dengan pendekatan perwilayahan. Hal itu, untuk memacu percepatan industrialisasi secara merata di seluruh daerah Indonesia. “Jika terjadi penolakan oleh masyarakat di daerah setempat, biasanya karena tidak disiapkan fasilitas transformasi seperti pusat pelatihan dan inovasi. Namun, akan dibangun Politeknik untuk jurusan kimia berbasis CPO dengan anggaran sekitar Rp50 miliar oleh Ditjen Dikti dan akan dibangun pusat inovasi dengan anggaran senilai Rp40 miliar dari Kemenperin,” paparnya.

Dedi menambahkan, permintaan kelapa sawit dunia terus mengalami pertumbuhan sebesar 5% per tahun. “Pemenuhan permintaan kelapa sawit dunia didominasi oleh produksi Indonesia. Indonesia memproduksi sekitar 43% dari total produksi minyak mentah sawit (CPO) di dunia,” tandasnya.

Pembangunan Terlantar

Sebelumnya Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit (Gapki) Fadhil Hasan memaparkan kalau sampai saat ini pemerintah menelantarkan pembangunan perkebunan kelapa sawit menyusul lemahnya dukungan riset ke subsektor per kebunan itu, yang 60% di kuasai rakyat dan menyumbang pendapatan dari bea keluar cru de palm oil Rp8,03 triliun.

Kalangan pengusaha kelapa sawit menilai dana riset untuk pengembangan kelapa sawit dari pemerintah selama ini belum mencukupi sampai tahap implementasi di petani. Selama ini telah ada Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan, Sumatra Utara. Selain itu juga ter dapat pusat penelitian per kebunan di bawah Kementerian Per tanian di Bogor.

Fadhil mengakui dana penelitian dari kedua pusat penelitian sawit itu sangat tidak memadai, karena orientasinya hanya pada riset bukan pada implementasi di petani sawit. Perkebunan sawit milik swasta, kata dia, biasanya sudah memiliki pusat penelitian sendiri. “Namun, petani sawit rakyat atau perkebunan rakyat yang belum memiliki pusat penelitian, perlu dibantu pemerintah,” ujarnya.

Ketua Masyarakat Perkelapa sawitan Indonesia (Maksi) Gumbira Said memaparkan pengembangan riset saat ini baru dilakukan di sisi hulu seperti pembibitan yang berjalan cukup baik bekerja sama dengan pemerintah, peneliti, dan perusahaan swasta. Namun, penelitian disektor hilir seperti pengolahan produk turunan CPO, belum berjalan, sehingga produk turunan CPO belum berkembang.

Fadil mengatakan kegiatan riset dan pengembangan cenderung dianggap sebagai beban bagi pengusaha karena tidak menjanjikan hasil dalam jangka pendek. Dengan kondisi itu, pengusaha tidak banyak memberikan perhatian dan dana untuk kegiatan tersebut.

“Padahal R&D itu sangat penting.Kondisi ini me nunjukkan pemberian insentif, seperti pajak oleh pemerintah, sangat dibutuhkan agar industri hilir bisa tumbuh,” tuturnya. Kepala Pusat Research and Development (R&D) Sime Darby Plan tation Bhd Khairudin Hashim mengatakan pemerintah negeri jiran itu memberikan dukungan penuh terhadap usaha sawit dan menjadikan komoditas itu sebagai primadona ekonomi Malaysia.

Salah satu dukungan nyata adalah keringanan pajak bagi perusahaan yang mengembangkan R&D. Pada saat membayar pajak, 50% biaya riset dikembalikan oleh negara kepada perusahaan. Kebijakan ini memacu perusahaan untuk mengembangkan R&D. “Setiap perusahaan sawit di Malaysia mengembangkan riset sendiri dan selalu menempatkan riset sebagai prioritas,” kata Khairudin.

Menurut Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, DMSI Franky Widjaja, lembaga riset dan pengembangan sangat penting untuk mendukung peningkatan produksi dalam negeri.

Dalam rangka menghadapi persaingan industri kelapa sawit yang makin gencar, pemerintah pernah menjanjikan akan membangun Lembaga Riset dan Pengembangan Kelapa Sawit berskala besar. Lembaga ini akan berstatus BUMN. Tekad itu dikemukakan oleh Menteri Per tanian terdahulu, AntonApri yantono. Namun, hingga kini tak kunjung berdiri.

Related posts