Kemenkeu Siap Pangkas Perjalanan Dinas - Capai Rp21 Triliun

NERACA

Jakarta –Kementerian Keuangan siap melakukan penghematan terhadap anggaran perjalanan dinas Kementerian/Lembaga (K/L) pada 2013 bisa mencapai Rp21 triliun. “Itu untuk semua K/L, baik DPR maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), itu juga untuk perjalanan dinas baik ke luar negeri maupun dalam negeri,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis (13/9).

Menurut Agus, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan seluruh K/L untuk bisa melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas. “Kami berharap tetap dapat melakukan penghematan perjalanan dinas pada tahun depan, makanya akan ditindaklanjuti dengan pembicaraan kepada masing-masing K/L,” ujarnya.

Agus menjelaskan dana perjalanan dinas tersebut untuk lembaga pemerintahan, DPR, BPK dan lembaga-lembaga lainnya. Pada tahun ini, anggaran perjalanan dinas mencapai Rp18 triliun, namun tahun depan anggaran tersebut naik menjadi Rp21 triliun. “Bahwa anggaran non operasional yang tidak utama untuk melakukan penghematan itu selama tiga tahun terakhir ini sudah terus-terusan kita lakukan,” jelasnya.

Dalam nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2013 pemerintah mengalokasikan anggaran belanja barang sebesar Rp159,2 triliun. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp27,4 triliun atau 14,7% dari APBNP 2012 yang sebesar Rp186,6 triliun. Penyebab turunnya anggaran belanja barang dikarenakan efisiensi belanja perjalanan dinas, seminar, dan konsinyering. Seperti diketahui, pemerintah menganggarkan dana Rp20,9 triliun di tahun 2011 untuk biaya perjalanan dinas PNS. Jumlah ini meningkat Rp 1,3 triliun atau 6,7% dibandingkan 2010 yang sebesar Rp19,6 triliun.

Sebelumnya, Sekretaris Menpan-RB Tasdik Kinanto menjelaskan dalam surat edaran tersebut berisi tentang pembatasan penggunaan anggaran untuk konsinyering, rapat diluar kota, pemakaian fasilitas kedinasan dan jasa konsultan.

Menurut dia, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang langkah penghematan. “Nantinya akan dikaji dan dievaluasi pada instansi masing-masing,” ujarnya.

Tasdik menambahkan, pihaknya juga sudah mengirimkan surat ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengevaluasi anggaran belanja tersebut. “Ini upaya kebijakan pemerintah terkait penghematan anggaran belanja sehingga lebih efektif dan mengamankan fiskal. Apalagi kondisi ekonomi sedang tidak menentu seperti saat ini,”ujarnya.

Menpan dan RB Azwar Abubakar juga menjelaskan, penghematan dilakukan dengan mengurangi jumlah dan peserta perjalanan dinas. Rapat-rapat dengan mengundang orang daerah juga harus dikurangi. Bila memang sangat perlu mengadakan kegiatan,sebaiknya dilakukan dengan koordinasi dan sinergi antara kementerian, lembaga serta pemerintah daerah. “Jangan mengadakan kegiatan sendiri-sendiri sehingga tidak berulang-ulang mengundang orang,” pungkasnya. **bari

BERITA TERKAIT

BNI Siapkan Corporate Card untuk Kemenkeu

      NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyiapkan BNI Corporate Card yang…

Dishub Sukabumi Siap Pasang Stiker Angkutan Online Yang Berizin

Dishub Sukabumi Siap Pasang Stiker Angkutan Online Yang Berizin  NERACA Sukabumi - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi akan memberikan tanda…

Pemerintah Serap Dana Rp8,47 triliun dari Lelang SBSN

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp8,47 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…