SBY Respon Soal "Perbankan Infrastruktur"

 Jakarta--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merepon positif terkait usulan pembentukan Bank Pembangunan Indonesia yang diusulkan Kadin. Bank tersebut diusulkan khusus menyediakan pendanaan untuk pembangunan proyek infrastruktur.  Namun Presiden meminta dilakukan studi terlebih dahulu. “Usulan perlu dibentuk bank baru, bisa saja pemerintah mendirikan bank baru tetapi studi kelayakan harus bagus," katanya pada penutupan rapat kerja dunia usaha dengan pemerintah di Istana Bogor, Selasa, 19/4.

 Lebih jauh presiden malah mendorong Kadin untuk mengajukan proposal dan sekaligus melakukan studi kelayakan dan mengajukan proposal tentang usulan pembentukan bank tersebut. “Silakan ajukan proposal dan pihak perbankan juga mengkaji dengan obyektif pula,” tambahnya.

 Namun presiden mengakui dirinya belum bisa memberikan jawaban sekarang atas usulan tersebut. Alasannya keputusan pemerintah terkait pembentukan bank tersebut tentunya bergantung pada hasil kajian. "Saya tidak bisa mengiyakan sekarang, tetapi saya terbuka dengan usulan itu. Kalau baik,  bisa didirikan, kalau tidak kenapa alasannya," jelas Presiden.

 Sementara itu, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto menegaskan peran penting dukungan pendanaan pinjaman jangka panjang dengan bunga relatif rendah untuk pembangunan proyek infrastruktur. "Kadin dewasa ini sedang mempersiapkan konsep pendirian bank tersebut yang akan kami sampaikan dalam waktu dekat kepada pemerintah," ujar Suryo.

 Menurut Suryo, dunia usaha benar-benar berharap agar pemerintah dapat merealisasikan pembentukan Bank Pembangunan Indonesia guna mendukung pendanaan proyek pembangunan. “Perlu juga dipertimbangkan soal alternatif pembiayaan lain seperti `development bond` yang khusus ditujukan untuk pembangunan infrastruktur," paparnya.

 Disisi lain, lanjut Suryo, Kadin berharap agar institusi keuangan seperti lembaga-lembaga asuransi, pengelola dana pensiun dan jaminan sosial dapat didorong untuk memulai penempatan dana pada deposito dan instrumen investasi lain yang bersifat jangka menengah dan panjang. “Sehingga bisa menjamin ketersediaan dana untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat jangka menengah dan panjang seperti proyek infrastruktur,” ungkapnya.

 Oleh karena itu,Suryo mengingatkan agar pemerintah berani mengubah cara pandang dan miliki paradigma baru dalam kebijakan perpajakan. “Kebijakan itu terutama tidak semata-mata bertujuan meningkatkan penerimaan negara tetapi juga memiliki misi pembangunan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur,” tandasnya.

 Dunia usaha yang menyatakan komitmen investasi senilai Rp1.350 triliun dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) itu juga mengajukan usulan agar investor yang menanamkan modalnya di daerah perbatasan diberikan insentif karena hambatan dan tantangannya lebih tinggi.

 Sedangkan Presiden Yudhoyono menyatakan meski MP3EI bukan produk undang-undang namun tetap mengikat untuk dijalankan bersama baik oleh pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha karena sudah berbentuk komitmen.

 Kepala Negara menegaskan MP3EI tidak menggantikan rencana pembangunan yang sudah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang maupun Rencana Kerja Pemerintah."MP3EI ini yang bukan substitusi kita keluarkan karena kita ingin melakukan percepatan dan perluasan pada sektor-sektor tertentu dari ekonomi kita dengan sasaran dan arah yang jelas, `timeline` yang jelas, siapa berbuat apa, siapa berinvestasi berapa dan di mana, itu dituangkan dalam MP3EI," demikian Presiden. **cahyo