NERACA

Jakarta – Wakil Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani mengatakan, sektor kelautan dan perikanan kian berpotensi besar sebagai salah satu sektor unggulan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kendati demikian diakui Abdul, tantangan utama yang kini dihadapi masyarakat di Provinsi Maluku Utara masih berkutat pada rendahnya pendapatan masyarakat sehingga taraf kesejahteraan mereka relative rendah. “Jika sektor ini dapat terus ditingkatkan, maka saya optimis akan membawa pengaruh multiflier effect yang begitu luas,” jelasnya seperti dikutip dari situs Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (12/9).

Sebab itu, Abdul meminta, agar KKP dalam hal ini agar terus mendorong sektor kelautan dan perikanan di wilayah timur Indonesia dengan mengembangkan produk perikanan yang berdaya saing tinggi dan secara berkelanjutan, sebagai penghela ekonomi di daerah. Langkah lainnya, yakni dengan merangsang sumber pertumbuhan daerah melalui peran serta sektor swasta.

Provinsi Maluku Utara memiliki luas wilayah laut 106.9 Km2 atau 76 persennya merupakan wilayah laut. Sementara potensi sumber daya ikan yang terkandung sebesar 644 ribu ton/tahun.Data Komnas Kajiskan dan Balitbang KKP menyebutkan potensi perikanan laut Maluku utara per tahunnya yaitu, pelagis besar sebanyak 106 ribu ton sementara potensi yang baru dimanfaatkan sebesar 35 persen, potensi pelagis kecil sebesar 379 ribu ton sedangkan 31,4 persennya baru dimanfaatkan dan demersal 83 ribu ton dengan tingkat pemanfaatan sebesar 38%.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP, Gellwynn Jusuf  mengatakan Provinsi Maluku Utara merupakan model percontohan yang telah menerapkan prinsip-prinsip dari  ekonomi biru (blue economy). “Provinsi Maluku Utara telah mengembangkan kawasan konservasi sumber daya alam laut dan wisata bahari yang sejalan dengan konsepsi ekonomi biru,” kata Gellwynn.

Gellywnn menjelaskan, Provinsi Maluku Utara termasuk dalam koridor 6 MP3EI dan masuk sebagai koridor Kawasan Perhatian Investasi (KPI). Hal ini terkait karena Provinsi Maluku Utara kaya akan sumber daya alam baik itu pertanian, perikanan perkebunan maupun hasil tambang. “Untuk itu, kita perlu mendorong sektor swasta untuk menanamkan investasinya untuk mengelola sumber daya alam yang terkandung. Tentunya pemanfaatan dan pengelolaan itu sesuai dengan koridor dari ekonomi biru tanpa meninggalkan aspek kelestarian lingkungan,” sambungnya.

Konsepsi ekonomi biru berperan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara efisien, rendah emisi karbon dan limbah (zero waste) yang sejalan dengan upaya pemeliharaan daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan. Kawasan Timur Indonesia memiliki sumber daya ikan yang menjanjikan dengan daya dukung perairan yang cukup melimpah.

Guna mempersiapkan desa tangguh bencana, KKP telah menelurkan sebuah program PDPT. “Program ini sebagai benteng ekologis dalam mengurangi risiko bencana dan dampak perubahan iklim, penguatan desa-desa pesisir terluar yang menjadi basis geopolitik untuk ketahanan nasional,” jelasnya.

Selama kurun waktu 2012 program Desa Pesisir Tangguh (PDPT) telah berhasil direalisasikan di 48 desa di seluruh Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada 2013 yang akan menargetkan 60 desa pada 20 Kab/kota Desa Pesisir Tangguh. Sasaran program pengembangan desa pesisir tangguh tersebut ditujukan untuk merevitalisasi kelembagaan di desa-desa atau koorporatisasi lembaga desa, dan memperbaiki infrastruktur di desa-desa itu.