Belasan Ribu Angkutan Umum Tak Layak Jalan - Permasalahan Transportasi

NERACA

Jakarta - Masalah kemacetan di Jakarta, tidak terlepas dari buruknya pelayanan dan kondisi transportasi angkutan umum. Data dari hasil kalkulasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan Organda DKI Jakarta menyebutkan 22.776 angkutan umum dari berbagai jenis usianya sudah tua. Ironisnya, dari jumlah tersebut, 16.460 unit angkutan diantaranya sudah tak lagi layak beroperasi.

Tak heran, masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan dengan angkutan umum. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan, persoalan transportasi Jakarta yang tidak layak jalan merupakan masalah lama, namun tidak pernah ada penyelesaiannya.

"Untuk mengatasi hal tersebut harus ada campur tangan pemerintah baik pusat atau daerah. Untuk mengatasi ini, pemerintah bisa memberikan perhatian dengan insentif pajak untuk angkutan umum atau bantuan fasilitas berupa bunga kepada pengusaha angkutan. Sebab selama ini penghasilan yang diterima awak transportasi angkutan tak sebanding dengan biaya pengoprasian kendaraan," jelasnya di Jakarta, Kamis (13/9).

Danang menjelaskan, keadaan transportasi di Jakarta secara kinerja kecepatan kendaraan pribadi dengan tidak mencapai 15 km per jam. Sehingga, hal ini yang membuat posisi daya saing sudah tidak kompetitif lagi. “Karena, akibat kemacetan ini, sejumlah kerugian akan melanda. Salah satunya adalah kerugian secara ekonomi. Bahkan jika dikalikan setahun, kerugian secara ekonomi bisa mencapai triliunan rupiah. Bahkan, telah menghabiskan 6-8% PDB untuk biaya transport, padahal standar internasional hanya 4%,” terangnya.

Armada Tambahan

Menurut dia, paling tidak Jakarta membutuh tambahan 20-30 ribu angkutan umum, tapi sangat disayangkan, 30% dari separuh pengguna kendaraan umum kini sudah beralih menjadi pengendara mobil pribadi dan kendaraan bermotor. Padahal, sepuluh tahun lalu, dari 20 juta pengguna jalan, 50% menggunakan angkutan umum.

Pindahnya para pengguna kendaraan umum ke moda angkutan motor roda dua, karena ongkos yang dikeluarkan menjadi lebih murah. Selama ini, para pengguna sepeda motor memilih bekerja menggunakan transportasi kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. Karena pengguna kendaraan pribadi masih menganggap transportasi publik belum nyaman. Maka, kendaraan pribadi dianggap lebih nyaman dan efisien. Walau, tidak seluruhnya benar.

Lalu, bagaimana penyelesaian kemacetan di Jakarta. “Kalau bicara tentang menyelesaikan transportasi, harus dipastikan orang yang ada di dekat Jakarta misalnya Jabodetabek, mengalami kemajuan. Misalnya dalam kurun waktu 5-10 tahun, kecepatan tempuh meningkat dari 13 km per jam menjadi 18 km per jam,” ujar Danang.

Tapi, lanjut dia, tidak ada progress, dulu macet dan sekarang tambah macet. Salah satu sebabnya adalah arus urbanisasi semakin lama semakin bertambah, dan kecenderungannya mereka memiliki mobilitas yang tinggi. Mengingat kendaraan massal kurang memadai maka, mereka lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. “Inilah salah satu sebab, kemacetan, setiap hari bertambah. Jika hal ini terus dibiarkan, saya khawatir kondisi di Jakarta akan semakin parah, karena masyarakat akan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi,” tandasnya.

BERITA TERKAIT

Tunjukkan Tren Positif di 2018 - Lorena Optimalkan Layanan Angkutan Bandara

NERACA Jakarta – Ketatnya persaingan bisnis layanan jasa moda transportasi publik mendorong PT Eka Sari Lorena Transport Tbk (LRNA) untuk…

Transportasi Massal Gunakan Satu Kartu Bank

Pengoperasian uji coba LRT di Rawamangun, Jakarta, harusnya bersamaan dengan uji coba pelaksanaan pembayaran kartu bank seperti e-money, flash, Brizzi…

Tangerang Alokasikan Rp65 Miliar Pelebaran Jalan Tigaraksa-Cibadak

Tangerang Alokasikan Rp65 Miliar Pelebaran Jalan Tigaraksa-Cibadak   NERACA Tangerang - Aparat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, telah mengalokasikan dana sebesar…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - Pemerintah Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Halal

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi pembangunan kawasan industri halal di dalam negeri. Kawasan industri halal merupakan sebagian atau…

Agar Petani Lebih Dominan Gunakan Pupuk Organik

NERACA Jakarta – Petani di Kabupaten Lebak diminta menggunakan pupuk organik untuk usaha pertanian pangan, palawija, dan hortikultura guna mencegah…

KKP Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia…