Defisit Anggaran Optimis Tetap Terjaga

Meski Kouta BBM Naik

Kamis, 13/09/2012

NERACA

Jakarta—Kemenetrian Keuangan menjanjikan defisit anggaran tetap terjaga pada kisaran 2,3 % walaupun beban fiskal akan bertambah akibat peningkatan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. "Defisit anggaran tidak lebih dari 2,3 %," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Selasa.

Lebih jauh Agus Marto mengaku belum mengadakan pertemuan dengan Menteri ESDM terkait permintaan penambahan kuota BBM tersebut dan jumlah tambahan anggaran subsidi yang diperlukan sebagai implikasi fiskal dari rencana itu.

Namun, Mantan Dirut Bank Mandiri ini memastikan kuota BBM akan bertambah dan kelebihan anggaran akan diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum dibicarakan lebih lanjut pada pembahasan APBN Perubahan 2013. "Jumlah melampaui 40 juta kilo liter akan terjadi tapi jumlahnya masih dibicarakan, untuk sementara pemerintah fokus melakukan pengendalian BBM dan pemanfaatan energi alternatif," ujarnya

Sebelumnya, Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro memprediksi rencana penambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi sebesar empat juta kiloliter akan menambah beban fiskal sebesar Rp12 triliun. "Kira-kira Rp12 triliun, kalau satu juta kiloliter Rp3 triliun," ujarnya

Bahkan Bambang mengatakan pemerintah sudah memprediksi permintaan kelebihan kuota dan menghitung penambahan anggaran melalui outlook besaran dalam APBN dari segi kurs, harga minyak ICP dan volume BBM bersubsidi. "Sudah kami hitung. Yang penting defisitnya tidak melewati 2,3 %, bahkan di skenario terburuk sekalipun," jelasnya

Saat ini, subsidi energi untuk BBM bersubsidi dalam APBN-Perubahan 2012 ditetapkan sebesar Rp137,5 triliun.

Sementara itu, pemerintah khawatir dengan disparitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan non subsidi yang terlampau jauh. Disparitas harga BBM ini harus dikurangi karena menyangkut prilaku masyarakat dalam hal konsumsi BBM.

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan disparitas harga BBM subsidi dengan non subsidi jangan terlampau jauh, jika terus terjadi masyakarat yang sudah sadar menggunakan Pertamax akan tergiur kembali menggunakan premium. "Kalau terus-terusan disparitas BBM subsidi Rp 4.500 per liter dengan BBM non subsidi Rp 9.500 per liter, maka akan mendorong orang berpindah dari Premium ke pertama dan akan membuat peningkatan pengguna yang tidak berhak seperti kendaraan pemerintah dan mobil mewah menggunakan BBM bersubsidi," jelasnya

Oleh sebab itu lanjut Rudi, untuk mengurangi disparitas BBM, maka harga BBM subsidi dinaikkan secara bertahap Rp 500 per liter tiap triwulan/tiga bulan sekali dalam setahun. Sehingga harga Premium tercapai Rp 6.000 per liter. "Jadi langkah jangka panjang sesuaikan harga premium Rp 500 per liter tiap triwulan selama tiga kali sampai tercapai harga premium Rp 6.000 per liter. Pertama selain memperkecil disparitas harga tersebut, juga dengan kenaikan Rp 500 per liter tidak akan terlalu memberatkan masyarakat," ucapnya.

Rudi menambahkan dengan kenaikan Rp 500 per liter tersebut, dapat membuat negara bisa mengamankan uang puluhan triliun dalam setahun. "Pemerintah sudah hitung rinci, kalau BBM subsidi dinaikan Rp 500 per liter per triwulan dalam setahun maka negara bisa menghemat Rp 40-45 triliun. Sementara kalau langsung dinaikan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter maka negara bisa hemat Rp 56 triliun, " paparnya.

Sehingga,lanjut Rudi, penghematan tersebut juga akan dikembalikan pemerintah ke rakyat dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, pendidikan, dan banyak lagi. **bari/cahyo