Jakarta - Suatu waktu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Dahlan Iskan mengungkapkan pendapatnya soal pembangkit listrik tenaga nuklir. Pendek, cerdas dan menarik. ”PLTN itu bagus tapi Indonesia belum butuh,” katanya.

Meski hanya enam kata, kalimat singkat itu bakal berbuntut panjang jika menengok lebih lanjut perlu tidaknya nuklir bagi Tanah Air dan potensi energi terbarukan. Coba kita simak dulu paparan soal keunggulan nuklir dalam penyediaan listrik. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) )menyebutkan, satu unit reaktor menghasilkan 1.000 Mega watt electrical (MWe).

Sementara kebutuhan listrik di Indonesia pada 2025 mencapai  100 ribu Mwe. Dengan kapasitas penyediaan saat ini sebesar 30 ribu Mwe dengan rasio elektrifikasi 65% maka Indonesia akan mengalami kekurangan pasokan sebesar 70 ribu MWe.

Sementara energi geotermal hanya mampu menghasilkan pasokan listrik sekitar 27.000 MW. Sedangkan  potensi pembangkit tenaga air saat ini sekitar 75 ribu MW dan realisasinya hanya 10 ribu MW. Tenaga air terhitung memiliki biaya produksi paling rendah dengan perawatan relatif sederhana. Total dari gabungan kedua energi itu hanya menghasilkan 19 ribu MW atau masih ada kekurangan pasokan sekitar 50 ribu MW. BATAN yakin, pemenuhan itu kemungkinan hanya bisa didapat dari energi nuklir.

Paparan di atas seakan membelakkan mata. Ketika disodori angka, siapa yang yang tidak tergoda dengan gelontoran listrik dari nuklir. Apalagi, soal tren sumber energi, BATAN menyodorkan statistik PLTN dunia tahun 2002. Di seluruh dunia, terdapat 439 PLTN yang beroperasi dengan kapasitas total sekitar 360.064 GWe (gigawatt electrical).

Jumlah unit yang dalam tahap pembangunan sebanyak 35 PLTN dengan kapasitas 28.087 MWe. PLTN yang direncanakan untuk dibangun ada 25 dengan kapasitas 29.385 MWe. Kebanyakan PLTN baru dan yang akan dibangun berada di beberapa negara Asia dan Eropa Timur.

Dibalik angka kuantitatif yang terukur, kita mesti menancapkan tanda tanya di benak soal risiko. Dalam konteks manajemen risio, sering kita temui ungkapan bahwa risiko itu bisa terukur sehingga bisa diminimalisir dan dicegah. Ini lantas bermuara pada mitigasi risiko atau dalam hal ini mitigasi bencana.

Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulanan Bencana Pasal 1 Ayat 9, mitigasi bencana dimengerti sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Nah, pertanyaan besar selanjutnya adalah sudah adakah mitigasi risiko dari PLTN di Indonesia. Kita yakin, Jepang yang memiliki 56 unit PLTN dan memasok 33 persen listrik serta 40 unit di antaranya berjejalan di pulau Honshu, salah satunya Fukushima Daiichi, tentu memiliki mitigasi bencana.  

Sementara di Tanah Air, mitigasi masih merupakan barang baru seperti terlihat dari pembuatan Undang-undang mitigasi yang baru tersusun pada 2007 alias empat tahun lalu. Mari berhitung dengan sederhana soal risiko PLTN.

Kondisi geografis kita sebelas dua belas dengan Negeri Matahari yaitu berada di lingkar Cincin Pasifik atau Ring of Fire, deretan vulkanik yang melingkari Pasifik dari pantai barat Benua Amerika Selatan menjalar hingga Amerika Utara, memutar di Alaska, hingga sisi timur Asia termasuk Jepang, Filipina dan Indonesia. Belum lagi risiko gempa bumi yang mengintip dari balik pergeseran lempeng bumi yang menyangga Indonesia.

Paparan besaran realisasi energi terbarukan seperi air dan panasbumi yang masih di bawah potensi total seakan merupakan harga mati yang harus kita terima begitu saja. Kita seolah tidak memiliki daya untuk meningkatkan kapasitas produksi listrik. Energi dari PLTA masih bisa meningkat dengan membangun bendungan baru dan unit-unit pembangkit berisi turbin penggerak generator.

Lebih 20 tahun Indonesia tidak membangun bendungan baru. Lantas soal pasokan air, bisa digenjot dengan pemeliharaan lingkungan untuk menjaga debit air daerah serapan air di atas bendungan. Jika ilegal logging dan perubahan peruntukkan hutan terus dibiarkan, tentu saja tidak ada asa untuk PLTA.

Sedangkan listrik dari panasbumi atau geothermal hingga saat ini terus ditingkatkan melalui berbagai skema. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sengaja membentuk direktorat baru yaitu Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Panasbumi merupakan salah satu fokus perhatian.

Pelan namun pasti, aral yang melintang dipangkas misalnya soal harga jual yang kini dipatok US$ 9,7 sen untuk mengakomodasi keekonomian investasi. Lantas, regulasi penggunaan lahan hutan untuk instalasi panasbumi yang berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan.

Kedua energi terbarukan itu ada di sekitar kita, panasbumi menyelinap di balik batuan vulkanik dan gelontoran air masih identik dengan hutan hujan Indonesia, tergantung pengelolaan lingkungan. Sebaliknya, seperti diakui BATAN, uranium mesti dikapalkan dari luar negeri.

Di sinilah kita sampai juga pada risiko ketergantungan sumber energi. Apalah posisi tawar kita ketika negara pemilik uranium memilih menyimpan rapat-rapat daripada mengekspor ke Indonesia.  Sekali lagi, jauh lebih baik mengembangkan dan memanfaatkan sumber energi terbarukan yang berserak di Tanah Air. Inung