Prediksi Dana Pensiun PNS Capai Rp74,3 T - Pada 2013

NERACA

Jakarta – Dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terus meningkat bisa menjadi beban bagi APBN. Terlebih dalam pagu tahun ini dialokasikan sebesar Rp66,5 triliun bisa meningkat sebesar Rp7,75 triliun. Yang jelas anggaran pensiun setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. “Untuk 2013 akan terjadi kenaikan beban pembayaran pensiun sebesar Rp8 triliun atau naik dari Rp66,5 triliun menjadi 74,3 triliun,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo di Jakarta,12/9

Menurut Herry, berdasarkan kajian Kementerian Keuangan, dengan asumsi penambahan jumlah pensiunan lebih dari 10%, kenaikan pokok pensiun lebih dari 10%, dan jumlah pensiunan lebih dari 2 juta orang, peningkatan pembayaran manfaat pensiun mencapai Rp7,75 triliun per tahun. “Ya saya kira itu yang terjadi ya. Memang ternyata seperti itu pertumbuhan dana pensiunnya,” ujarnya

Untuk mengendalikan risiko fiskal yang dapat ditimbulkan dari program pensiun PNS, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga Kementerian Dalam Negeri tengah menyusun RUU Aparatur Sipil Negara yang mencakup sistem pembayaran pensiun yang baru. “Nah, tentu ke depannya, pemerintah sedang memikirkan bagaimana membuat desain yang lebih baik lagi agar tidak membebani,” ujarnya.

Tujuannya, kata Herry, dalam rangka menjaga efek pembayaran dana pensiun terhadap kesehatan fiskal. Pasalnya, kalau tidak dikendalikan dengan kebijakan yang tepat, akan menimbulkan risiko fiskal terhadap APBN.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelumnya mengatakan Pengelolaan dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak efektif berpotensi besar akan membebani anggaran negara. “Jumlah pegawai yang besar, ditambah kenaikan jumlah pensiun yang besar, akan mengakibatkan pembayaran yang besar,” tuturnya belum lama ini.

Namun Agus belum dapat memastikan sistem pengelolaan pensiun seperti apa yang akan dipilih pemerintah. “Bentuknya adalah pengelolaan pensiun dalam arti sistemnya, apakah masih tepat menggunakan defined benefit. Apakah akan diubah menjadi defined contribution,” katanya.

Dalam RAPBN 2013, anggaran belanja pegawai mencapai Rp241,12 triliun, atau 14,54% dari total belanja negara sebesar Rp1.657,9 triliun. Dimana Rp74 triliun diantaranya dialokasikan untuk pensiunan PNS. Belanja pegawai pada 2013 itu meningkat 13,6%, dari belanja pegawai tahun ini yang mencapai Rp212,26 triliun.

Seperti diketahui, dalam UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), jaminan pensiun akan diselenggarakan dengan masa transisi 15 tahun bersifat wajib, manfaat pasti, dan menerapkan funded system. "Dengan ketentuan seperti itu, diperlukan berbagai pembaruan bahkan koreksi atas penyelenggaraan jaminan pensiun selama ini,” kata pengamat SJSN Sulastomo.**bari

BERITA TERKAIT

Nilai Emisi Obligasi Capai Rp 115,03 Triliun

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total emisi surat utang atau obligasi sejak awal tahun hingga Oktober 2017 ini mencapai…

KSPPS/USPPS Bisa Kelola Dana Zakat dan Wakaf

KSPPS/USPPS Bisa Kelola Dana Zakat dan Wakaf NERACA Bogor - Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam…

Akhir Tahun Apex Dana Bergulir Terbentuk

  NERACA   Jakarta - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarif Cukai Rokok Naik 10% di 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah secara resmi akan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen mulai…

Menyampaikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Lewat Kesenian

    NERACA   Jakarta – Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief menyampaikan bahwa pendiri bangsa…

Grand Eschol Residences & Aston Karawaci Hotel Kembali Dibangun - Sempat Tertunda

    NERACA   Jakarta - PT Mahakarya Agung Putera, pengembang Grand Eschol Residence & Aston Karawaci City Hotel, menegaskan…