RI Berpotensi Raih Keuntungan Bila Mampu Kelola Urbanisasi

Studi Bank Dunia:

Sabtu, 15/09/2012

Studi Bank Dunia mengatakan Indonesia berpotensi meraih keuntungan ekonomi lebih besar bila mampu mengelola urbanisasi dengan baik karena dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi regional dan menciptakan kawasan perkotaan dan metropolitan yang aktif dan semarak.

NERACA

Hal itu tertuang dalam laporan kertas kerja Bank Dunia berjudul Indonesia - The Rise of Metropolitan Regions: Towards Inclusive and Sustainable Regional Development yang dikutip dari laman Bank Dunia, akhir bulan lalu.

Dalam laporan kertas kerja tersebut, urbanisasi di Indonesia dalam jangka menengah ada kecenderungan meningkat dan bila dikelola dengan baik akan memberikan keuntungan meningkatkan produktivitas, membuka peluang-peluang bidang ekonomi serta dapat meningkatkan penghasilan penduduk perkotaan.

Laporan tersebut menemukan, kota-kota besar pada umumnya lebih produktif dan kompetitif secara ekonomi dibandingkan kota-kota kecil dan daerah pedesaan. Hal ini terjadi karena adanya fenomena pengelompokan yang dikenal sebagai aglomerasi (pemusatan ke dalam satu kawasan).

Dengan menggunakan metode Agglomeration Index, studi ini berhasil mengidentifikasi 44 area aglomerasi di Indonesia. Mayoritas area aglomerasi ini berada di pulau Jawa, Bali dan Sumatera.

Studi ini menunjukkan bahwa kota-kota berukuran menengah, dengan kisaran penduduk 0.5- satu juta orang memiliki kinerja ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan kota-kota lain.

Untuk itu, studi ini menyarankan, strategi pembangunan perkotaan sebaiknya tidak seragam, namun disesuaikan dengan karakteristik kota atau metropolitan area.

Hasil penelitian ini juga mengisyaratkan perlunya investasi di sektor infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan pesat di kedua metropolitan terbesar (megacities) dan kota-kota ukuran menengah.

Dukungan khusus dibutuhkan di daerah metropolitan berukuran besar dengan jumlah penduduk berkisar antara 5-10 juta orang yang pertumbuhannya tidak secepat kategori kota dan metropolitan area lainnya, sementara kota-kota kecil sebaiknya berfokus pada peningkatan akses kepada pelayanan umum.

Kondisi pertanahan nasional yang kurang efisien, keterbatasan konektivitas dan akses terhadap fasilitas kredit adalah faktor-faktor yang juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah perkotaan.

Belum Bisa Tekan

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Ryaas Rasyid mengatakan baha otonomi daerah yang diterapkan sejak lebih dari satu dekade lalu diakui belum bisa menekan angka urbanisasi. Pasalnya, pemerintah belum bisa mengoptimalkan pertumbuhan sektor industri dan jasa di daerah.

Hal itu diungkapkan Ryaas di Jakarta, Senin (27/8). Ia menegaskan, masih besarnya arus urbanisasi ke kota besar, utamanya Jakarta, karena disebabkan pertumbuhan ekonomi di kota besar jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Daerah berkembang, namun perkembangan ekonomi di kota besar jauh lebih cepat," kata Ryaas.

Ia menegaskan, di daerah bukannya tidak ada pekerjaan, namun mayoritas pekerjaan di daerah atau desa masih pekerjaan kasar, pertanian, perkebunan, sedangkan di kota besar yang banyak tumbuh sektor industri dan jasa, akan lebih dipilih oleh masyarakat desa.

"Itu Kecenderungannya alamiah. Urbanisasi di China seperti itu. Artinya otonomi daerah belum mampu menyerap tenaga kerja di daerahnya. Yang terjadi sekarang daya serap investasi terhadap tenaga kerja tidak seimbang. Belum bisa memenuhi," ujarnya.

Ryaas mengatakan, pemerintah pusat memang perlu ada gerakan, untuk mendongkrak otonomi daerah untuk pembangunan ekonomi mengarahkan ke sana. Namun, lanjut Ryaas, hal itu juga terhalang minimnya infrastruktur.

"Pembangunan infrsturktur. Infrastruktur perkotaan dan daerah yang masih timpang, sehingga perlu pengembangan lebih luas, sehingga investasi masuk ke daerah lebih besar. Urbanisasi otomatis akan menurun, kalau daerah berkembang. Industriliasi harus dibawa ke daerah. Menarik ke daerah sektor industri dan jasa," tandasnya.

Sistem otonomi daerah yang sudah berjalan selama lebih dari satu dekade ternyata belum mampu menghalau warga berbondong-bondong mengadu nasib ke Ibu Kota. Meski tren urbanisasi turun dari tahun ke tahun, puluhan ribu warga baru dari daerah masih mengalir ke Jakarta dalam arus balik Lebaran tahun ini.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Purba Hutapea memprediksi jumlah pendatang baru pada arus balik tahun ini sekitar 37 ribu orang. Jumlah itu menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sekitar 51 ribu orang.

Meski demikian, berapa pun jumlahnya, itu akan membuat Jakarta semakin sesak. Berdasarkan data pada akhir 2011, penduduk Jakarta tercatat 10,183 juta jiwa, sedangkan luas wilayahnya sekitar 661,52 km2. Jadi, 1 kilometer persegi rata-rata dihuni 15.394 orang.

(agus/dbs)