Genjot Hilirisasi Industri, Kemenperin Diguyur Rp 760 Miliar

Kamis, 13/09/2012

NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp 760 miliar di 2013. Tambahan anggaran ini berkaitan dengan program penguatan ekonomi domestik. Anggaran Kemenperin tahun ini sekitar Rp 2,4 triliun dan naik menjadi Rp 3,16 triliun untuk tahun depan.

Sekjen Kementerian Perindustrian Anshori Bukhori mengatakan tambahan anggaran akan diprioritaskan untuk mendukung penyebaran industri ke daerah-daerah serta menggenjot hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA).

“Anggaran RKP kita di 2013 itu kan penguatan ekonomi domestik atas dasar fokus itulah yang kemudian komisi VI DPR menyokong program yang terkait dengan ekonomi domestik lebih di prioritaskan," ungkap Anshari di Gedung DPR, Rabu (12/9).

Dengan tambahan anggaran, pihaknya juga akan memfokuskan pada pengembangan konverter kit yang diperlukan untuk mendukung program konversi dari BBM ke BBG. Untuk pengadaan konverter kit, Kementerian membutuhkan anggaran sekitar Rp 250 miliar.

“Yang besar itu pada penugasan khusus mengenai konverter kit. Tetapi kita melihat beberapa ada kegiatan yang perlu dukungan anggaran lebih lanjut terutama satu bagaimana memperkuat balai penerapan SNI wajib maupun menambah sarana dan prasarana di sekolah sekolah industri,” jelasnya.

Selain itu, tambahan anggaran juga akan digunakan untuk menyokong pertumbuhan industri kecil dan menengah. “Dan juga Ketiga terkait dengan penguatan sekolah sekolah industri menjadi sekolah berstandar internasional,” tambahnya.

Pemangkasan Anggaran

Sebelumnya Anggaran Kementerian Perindustrian akan dipotong 8% atau sekitar Rp 203,9 miliar. Pemotongan anggaran dilakukan untuk menambal kompensasi yang dikeluarkan pemerintah akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara. "Kami mendapat permintaan dari Kementerian Keuangan untuk melakukan penghematan," kata Ansari Bukhari.

Anggaran yang dipangkas terutama untuk perjalanan dinas pejabat. Sedangkan pengeluaran untuk biaya pendidikan dan pelatihan pegawai tidak akan dipotong. Kementerian Perindustrian memiliki pagu Rp 2,54 triliun. Dengan adanya pemotongan anggaran, pagu anggaran Kementerian Perindustrian dalam APBN Perubahan menjadi Rp 2,34 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pospos belanja yang akan dikurangi adalah belanja pegawai (transito) sebesar Rp 17,08 miliar dan belanja barang sebesar Rp 186,82 miliar. Belanja modal antara lain pos belanja perjalanan dinas, belanja bahan, belanja profesi, belanja sewa, dan belanja konsultan. Selain itu, pos belanja nonoperasional lainnya, yakni kegiatan penyelenggaraan pertemuan, seminar, workshop, pelatihan, serta monitoring dan evaluasi, akan dipotong atau ditunda pelaksanaannya ke tahun anggaran 2013.

Ansari mengatakan, pemotongan anggaran akan berdampak pada kinerja Kementerian. Antara lain, melambatnya realisasi serapan anggaran Kementerian karena perlu penyesuaian program kegiatan dan proses administrasi revisi daftar isian pelaksanaan anggaran.

Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara berencana membiayai pasar murah untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Pasar murah akan digelar di 400 titik. "Di Jakarta saja bisa sampai 20 titik pasar murah," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan kemarin.

Pasar murah ini akan diselenggarakan paling lambat sebulan setelah kenaikan harga bahan bakar minyak. Kementerian Negara BUMN telah menyiapkan dana Rp 300 miliar untuk membiayai program ini. Sumber dananya berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan pelat merah.