Masalah urbanisasi, atau berpindahnya penduduk dari perdesaan ke perkotaan, di  Indonesia yang pada 2012 diperkirakan mencapai 1 juta orang bersamaan dengan arus balik dari mudik Lebaran 2012, banyak faktor yang menjadi sebab. Sebab yang paling menonjol, adalah karena tidak adanya pemerataan pembangunan di daerah-daerah.

NERACA

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan,  masalah urbanisasi sebenarnya klasik dan disebabkan tak ada pemerataan pembangunan di daerah-daerah. Karena tidak ada pemerataan pembangunan, maka lapangan kerja di daerah juga sangat minim, sehingga mendorong orang desa mencari kerja ke kota.

“Intinya cuma satu, pemerintah harus membangun infrastruktur di daerah-daerah. Karena pemerintah tidak melakukan hal itu selama puluhan tahun, sehingga tidak ada pemerataan pembangunan,” ujarnya belum lama ini.

Agus menuturkan, infrastruktur merupakan syarat utama peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi saat ini justru pemerintah menambah masalah dengan menyerahkan pembangunan infrastruktur kepada swasta.

”Hal itu terlihat dari kemitraan pemerintah dan swasta untuk membangun infrastruktur,” tambahnya.

Menurut dia, pemerintah terlalu mengurusi subsidi BBM, padahal infrastruktur lebih penting. Sangat disayangkan pemerintah justru menyerahkan kepada swasta, ya tidak akan pernah selesai.

Agus mengatakan, kegagalan otonomi daerah juga menjadi faktor mengapa urbanisasi sulit untuk dicegah. Karena urbanisasi tidak ada leadership. Selain itu alokasi dana APBN-P 2012 untuk infrastruktur dinilai kurang.

“Dana infrastruktur hanya Rp 168,6 triliun sangat kecil dibanding alokasi dana pendidikan Rp 286,6 triliun. Padahal dana pendidikan hanyalah pembohongan publik, karena dipakai untuk belanja pegawai dan lainya,” tambahnya.

Sebelumnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan arus urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota pascaLebaran mencapai satu juta orang.

"Arus urbanisasi pascaLebaran tahun 2012 ini kemungkinan bisa mencapai satu juta jiwa," kata Kepala BKKBN Sugiri Syarief di Jakarta, Senin (13/8).

Sugiri menjelaskan, kota-kota besar khususnya Jakarta masih menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat yang melakukan urbanisasi. "Orang-orang dari luar Pulau Jawa menganggap Jakarta itu lokasi yang tepat untuk mencari lapangan pekerjaan," tambahnya

Sedangkan ekonom UGM, Revrisond Baswier mengakui Jakarta sebagai ibu kota negara, terlalu mencolok dalam hal pembangunan dan segala hal. Misalnya saja perputaran uang di Indonesia yang sebagian besar ada di Jakarta.

“Sedikitnya 80% perputaran uang ada di Jakarta, itulah yang menyebabkan Jakarta masih menjadi tujuan utama. Lalu sekitar 65% Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ada di Jakarta. Artinya pembangunan belum merata. Kesempatan kerja mayoritas juga berada di Jakarta,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata Revrisond lagi, perlu ada penambahan alokasi anggaran untuk daerah-daerah agar bisa berkembang dan melakukan pembangunan. “Pembangunan itu bisa menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Selain itu, bagi hasil kepada daerah penghasil SDA seperti Riau, Papua atau Kaltim untuk bisa mengelolanya sendiri,” katanya.

Sementara itu, Guru Besar FE Univ. Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika mengatakan meskipun dana transfer ke daerah dalam RAPBN 2012 mencapai Rp513 triliun, pemerintah tetap dinilai gagal melakukan pembangunan ekonomi di daerah. Pasalnya, derasnya pemudik kembali ke Jakarta merupakan indikasi pembangunan ekonomi di daerah tidak bergerak.

“Kembalinya pemudik ke kota seperti Jakarta, menjadi bukti kegagalan pemerintah dan bukti nyata konsentrasi ekonomi tidak berjalan di daerah,” tegas Erani.

Menurut Erani,  selama ini pemerintah hanya bisa menciptakan konsentrasi ekonomi di kota-kota besar di Jawa seperti Jakarta, Bandung, Surabaya.

“Karena terjadi konsentrasi ekonomi di kota-kota tersebut, otomatis orang berbondong-bondong datang,” tuturnya.

Menurut dia, pemerintah harus serius menciptakan kantung-kantung atau pusat perekonomian daerah. Sehingga fenomena arus mudik dan balik dalam skala masif akan terus terjadi. Mestinya, sektor ekonomi produktif yang menjadi basis kawasan pedesaan seperti pertanian dikembangkan.

“Hanya dengan cara itu urbanisasi bisa dikurangi,” tambahnya lagi.

Menurut Erani, penyebab urbanisasi a.l. minimnya lapangan kerja di daerah khususnya di sektor formal, tidak menjanjikan. Apalagi di daerah, orientasi perekonomian masih didominasi sektor informal seperti pertanian.

Pemerintah, katanya, harus memperbaiki infrastruktur atau memberikan insentif fiskal bagi investor yang menanamkan modalnya di daerah. “Insentifnya bisa berupa apa saja. Asalkan menarik, pasti banyak investor yang mau,” ujarnya.

Otonomi Gagal

Walau demikian, pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menilai, kebijakan pembangunan wilayah lebih sering hanya wacana. Otonomi daerah jelas gagal dalam menumbuhkan peluang usaha yang lebih besar di daerah. “Sebagian besar dana APBD hanya dinikmati oleh elit saja dan tdak mengatasi masalah daerah,”tukasnya.

Untuk menghambat urbanisasi, menurut dosen FT Univ.Trisakti itu, petani harus diberi insentif agar mau menggarap tanahnya di musim kemarau. "Kemudian Kementan harusnya bisa meminta Kemendag untuk membatasi impor hanya untuk komoditas yang penting saja," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memperkenalkan sistem yang mempermudah investor dalam pengurusan izin ketika investor tersebut akan menanamkan modalnya di Indonesia. "Kami telah membuat sistem baru, sistemnya itu namanya tracking system untuk mempermudah perizinan investasi," kata Kepala BKPM Chatib Basri di Jakarta

Menurut dia,  tracking system ini bertujuan menolong para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia sehingga mereka tidak bingung lagi bagaimana masuk ke Indonesia.  Sistem itu, kata dia, tidak jauh berbeda dengan sistem yang telah diterapkan di perbankan karena para investor akan diberikan sebuah personal identification number (PIN) yang berfungsi sebagai username.

 (agus/dbs)