Kapasitas Indonesia dan APEC

Indonesia yang digadang-gadang akan menjadi tuan rumah APEC 2013 di Bali, setidaknya membawa konsekuensi kapasitas ekonomi yang patut diperhitungkan oleh para petinggi negeri ini, khususnya para menteri di bidang ekonomi. Sebagai ketua APEC nanti, Indonesia tentu akan dihadapkan isu penting seperti twin deficit di tengah sistem perdagangan regional yang terbuka, daya saing infrastruktur dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tampaknya cukup diperhitungkan kalangan internasional. Walau tingkat kualitas pertumbuhan itu belum jadi isu strategis, keanggotaan Indonesia dalam berbagai forum ekonomi internasional seperti G-20 juga membuat Indonesia diperhitungkan negara-negara lain.

Kendati demikian, pandangan dan pemikiran Indonesia juga menjadi perhatian peserta forum internasional yang bergengsi itu. Karena semua pencapaian itu merupakan hasil tren positif pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Banyak negara mengakui Indonesia sebagai negara yang memiliki pertumbuhan positif di tengah krisis ekonomi global selama 2008-2009.

Namun yang patut jadi perhatian pimpinan kita, adalah upaya yang sistematis yang berkesinambungan untuk memperbaiki peringkat daya saing Indonesia di mata internasional, setidaknya menjadi target yang signifikan. Hal yang sama juga terhadap masalah twin deficit dalam neraca transaksi perdagangan dan APBN harus segera diminimalisasikan, dan meningkatkan IPM Indonesia supaya kredibilitas negeri ini menjadi lebih tinggi lagi.

Artinya, pemerintah Indonesia tidak lupa untuk memperhatikan kondisi internal tersebut di tengah semakin terintegrasinya perekonomian anggota APEC. Apalagi ke depan berupaya membangun sebuah komunitas ekonomi agar kerja sama ekonomi di kawasan ini naik ke level berikutnya. Indonesia dapat memanfaatkan momen APEC 2013 untuk mencanangkan gagasan Komunitas Ekonomi Asia Pasifik dan membuat sejarah baru di APEC.

Bagaimanapun, ada hal yang membedakan antara APEC dan organisasi antarpemerintah lain, termasuk WTO, adalah tidak ada ikatan pada anggotanya untuk melaksanakan sejumlah kesepakatan. Semua keputusan diambil lewat konsensus dengan semangat "regionalisme terbuka" sehingga anggota terhindar dari pemaksaan agenda kekuatan eksternal.

Hal ini memang tidak mudah karena setiap negara tentu juga memiliki kepentingan masing-masing. Tetapi kemandirian harus terus kita pegang sebagai prinsip diplomasi bebas aktif yang kita anut. Sepanjang Indonesia menjalankan prinsip tersebut secara lurus, negara mitra justeru memberikan respek dan apresiasi. Ini terbukti dari penghormatan yang diberikan APEC dalam CEO Summit, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didaulat memberikan keynote speech.

Penghargaan internasional yang tinggi itu bukan sebagai respon yang basa basi dari negara lain terhadap Indonesia, tapi lebih merupakan cermin apresiasi buat negeri ini. Karena Indonesia dipandang bukan termasuk kelompok follower negara tertentu dan tidak akan bermain api dengan agenda ekonomi politik mereka.

Untuk merealisasikan itu semua membutuhkan soliditas para menteri ekonomi kita, selain kemampuan bernegosiasi dengan negara-negara lain dalam upaya menjaga keseimbangan pertumbuhan di kawasan APEC. Ini supaya forum APEC 2013 tidak sekadar menjadi arena seremonial, tapi harus mampu menjadi pendorong mesin pertumbuhan kawasan regional dan internasional, serta menaikkan mutu daya saing Indonesia di masa depan. Semoga!

BERITA TERKAIT

Niaga Komoditas - Indonesia Berpotensi Membawa Kebijakan Sawit Uni Eropa ke WTO

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pihaknya berpotensi untuk membawa kebijakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit yang dikeluarkan oleh…

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

KAMPANYE HITAM KELAPA SAWIT - Indonesia Siapkan 5 Sikap Tegas Hadapi UE

Jakarta-Pemerintah Indonesia akan menempuh segala cara untuk menentang rencana kebijakan Uni Eropa tersebut, bahkan akan membawanya ke forum WTO, jika…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Pelaksanaan Pemilu dan Pileg yang bersamaan pada 17 April 2019 akan menjadi perhatian apparat keamanan, khususnya Polri. Faktor keamanan dan…

Konsistensi Kebijakan Ekonomi

Ketika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman RI mengendus kebijakan impor berbagai komoditas pangan tampaknya terdapat  kekurangsinkronan antara Kementan,…

Menata Utang Negara

Persoalan utang luar negeri Indonesia tidak terlepas dari perjalanan siklus kepemimpinan dari masa ke masa. Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya kini menanggung…