Indonesia Tak Siap Hadapi ASEAN Connectivity - PEMERINTAH HANYA TURUTI GENGSI

NERACA

Jakarta – Kalangan pengamat menilai, Indonesia belum siap menghadapi ASEAN Connectivity yang merupakan program kerjasama antarnegara ASEAN untuk menggabungkan antara people to people connection, fiscal connection dan institution connection demi mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) pada 2015.

Ekonom EC-Think Indonesia Dr. Telisa Aulia Falianty berpendapat, ketidaksiapan Indonesia menghadapi konektivitas ASEAN lantaran kebijakan itu belum dikaji dengan cukup baik melalui riset yang mendalam. Alasan lainnya, walau ASEAN Connectivity ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, tetapi kerugian jelas mengancam di depan mata. “Dengan adanya ASEAN Connectivity tadi Indonesia akan hanya menjadi pasar di kawasan itu, sementara added value-nya orang lain yang akan rasakan, bukan malah Indonesia,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (11/9).

Selain itu, jika ASEAN Connectivity diterapkan saat ini akan menjadikan ekonomi Indonesia tidak terintegrasi. Karena kawasan-kawasan yang dekat dengan negara tetangga seperti Batam lebih dekat dengan Singapura. Untuk itu sebaiknya sebelum menandatangai itu pemerintah harusnya meningkatkan terlebih dahulu interconnectivity dalam negeri Indonesia, setelah kuat baru melangkah ke Asean. Sementara perihal penandatanganan ASEAN Connectivity, Telisa menyebutkan kalau pemerintah Indonesia sekedar gengsi saja sebagai pelopor berdirinya organisasi kelompok negara tersebut.

Senada dengan Telisa, secara terpisah, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI Eugenia Mardanugraha mengatakan, kewajiban Indonesia untuk membangun jembatan Selat Malaka dalam program itu bakal sulit dilaksanakan. “Saya rasa Indonesia belum siap. Jangankan yang untuk AEC, yang untuk keperluan domestik saja masih amburadul. Kalau ternyata Indonesia tidak mampu mambangunnya, seharusnya bisa direnegosiasi secara diplomatis. Tapi perlu dipertanyakan lagi, apakah Indonesia bisa tidak negosiasi secara diplomatis?” sindir dia.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengkajian Peneliti dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin, Prof. Dr. Didiek J Rachbini, mendorong Indonesia agar dipaksa siap menghadapi integrasi ASEAN. “Tinggal masalah bagaimana pemerintah memilah mana yang memang baik untuk Indonesia sebaiknya dilanjutkan. Di samping itu yang buruknya Pemerintah harus mengkaji lagi agar dampaknya tidak makin meluas, seperti nantinya merugikan industri dengan masuknya produk dari negara Asean lainnya ke pasar domestik,” jelasnya.

Ikuti MP3EI

Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lucky Eko Wuryanto mengatakan seharusnya master plan yang disepakati antara negara-negara di ASEAN untuk mengembangkan connectivity seharusnya mengikuti konsep MP3EI yang Indonesia sudah buat. Padahal Indonesia adalah negara yang cukup luas bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. "Masa kita mengikuti kecepatan ekonomi mereka yang lebih banyak daratannya. Seharusnya mereka yang mengikuti kita," tegas Lucky.

Lebih lanjut lagi, dia menjelaskan salah satu contoh dalam master plan ASEAN Connectivity adalah pembangunan jembatan Selat Malaka. Menurut dia, Indonesia secara tegas menolak Jembatan Selat Malaka yang nantinya akan menghubungkan antara Sumatera (Indonesia) dengan Malaysia. "Kita secara tegas menolak usulan tersebut sebelum dua hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu perekonomian Sumatera yang terintegrasi dan pembangunan Jembatan Selat Sunda. Kalau jembatan Selat Sunda belum dibangun maka Jembatan Selat Malaka tidak akan dapat persetujuan," tukasnya.

Lucky beralasan kalau pembangunan Jembatan Selat Malaka terwujud maka akan semakin banyak barang-barang yang akan lari ke Malaysia. Dia pun mengakui, tekanan untuk membangun jembatan Selat Malaka cukup besar, namun bagi pemerintah, menurut dia, harusnya lebih solid. "Karena kita tidak hanya berbicara tentang Sumatera saja. Tapi ada Sulawesi, Papua, Maluku yang jaraknya cukup jauh. Kita mengharapkan Asean Connectivity bisa menyentuh daerah Indonesia bagian timur sehingga bisa menguntungkan. Oleh karena itu, pemerintah harus cermat mengusulkan program-program untuk mengembangkan Indonesia timur," imbuhnya. bari/novi/ahmad/munib

BERITA TERKAIT

Penerimaan Pajak Ditaksir Hanya 90%

  NERACA   Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun memperkirakan pencapaian target pajak hingga akhir tahun 2017…

Pemerintah Pastikan Pajak E-Commerce Tak Rugikan WP

  NERACA   Jakarta - Pemerintah memastikan pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) nantinya tidak akan merugikan Wajib Pajak (WP)…

Himbara Siap Implementasikan GPN

NERACA Jakarta - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Presiden Tidak Pernah Intervensi Data BPS

  NERACA Jakarta-Pejabat BPS mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Pasalnya, kualitas data pertumbuhan…

GLOBAL BOND JAGA ARUS KAS PEMERINTAH - Kemenkeu Kejar Utang 22 Obligor BLBI

Jakarta-Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu terus mengejar 22 obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini belum…

TERKAIT RENCANA KEBIJAKAN GOLONGAN TARIF - Regulator Minta Pelanggan Listrik Tak Khawatir

NERACA Jakarta – Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan program penyederhanaan golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) belum dijalankan dan masih…