Sejak kemarin (18/4) hingga Kamis (21/4) siswa SMA, SMK dan SMALB di seluruh Indonesia melaksanakan ujian nasional (UN).  Berbeda dengan tahun sebelumnya, UN kali ini memperkenalkan pula format baru dengan mempertimbangkan ujian sekolah sebagai salah satu penentu kelulusan. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, UN masih tetap dibayang-bayangi adanya kecurangan dalam pelaksanaannya.

Tentu bagi siswa kelas XII (SLTA), pelaksanaan UN membuat berdebar. Pasalnya, mereka selama ini didoktrin oleh guru, sekolah, dan orangtua bahwa lulus UN adalah suatu keharusan, sementara kegagalan adalah “bencana” bagi siswa.

Melalui doktrin tersebut, maka target lulus menjadi suatu keharusan, bagaimanapun caranya. Tekanan berat pada UN pun menjadi teror psikis dan mental yang sangat berat bagi peserta didik. Tidaklah mengherankan bila banyak peserta didik yang stres karena betapa beratnya beban yang mereka tanggung demi nama baik sekolah, dinas pendidikan, pemerintah, orangtua, dan yang bersangkutan sendiri.

Kita melihat tidak ada beban berat yang ditimpakan kepada peserta didik selain UN. Karena itu, di kalangan pendidik muncul pemikiran agar UN tidak layak dilanjutkan, karena hanya membawa mudharat ketimbang manfaat bagi peserta didik. Ironisnya, pemerintah dan DPR masih beranggapan UN tetap harus dilaksanakan, dengan perbaikan di sana-sini.

Memang ada perbedaan penyelenggaraan UN 2011 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertama, standar kelulusan siswa sekarang mempertimbangkan juga ujian sekolah. Rumus yang dipakai adalah nilai gabungan = (60% x nilai UN) + (40% x nilai sekolah). Kedua, nilai standar minimal kelulusan tetap sama dengan tahun lalu, yakni 5,5. Ketiga, ditiadakannya ujian ulangan bagi mereka yang tidak lulus. Keempat, guna menghindari saling contek antarpeserta UN, variasi berkas soal dibuat dalam lima jenis.

Format baru UN 2011 ini tampaknya menjadi terobosan di tengah banyaknya kritikan. Namun, masih ada sejumlah masalah terkait UN yang belum terpecahkan. Misalnya UN mengabaikan unsur disparitas (kesenjangan sosial) antara sekolah di Jakarta dan sekolah di pedalaman Papua atau Kalimantan jelas sangat berbeda.

Di daerah-daerah, sarana dan prasarana pendidikan amat terbatas. Makanya menjadi sangat wajar ketika banyak peserta didik sekolah-sekolah favorit di kota-kota besar yang pandai dan lulus, tapi didak demikian halnya dengan anak-anak di sekolah pinggiran.

Kemudian UN terasa janggal sebagai alat evaluasi yang dapat dipercaya ketika dalam pelaksanaannya banyak kecurangan terjadi, baik yang sistematis maupun konvensional. Ironisnya, pemerintah sepertinya tidak peduli dengan banyaknya kecurangan dan selalu beranggapan persentasi kecurangan hanyalah kecil, sehingga tidak memengaruhi angka nasional.

Kita mendengar dari media elektronik, di beberapa daerah ada indikasi kecurangan seperti peserta ujian membawa HP dan pengawas membiarkannya. Ini tentu menimbulkan anggapan bahwa siswa yang lulus dengan kecurangan sama artinya dengan mereka yang bekerja keras. Dampaknya, siswa yang menyiapkan dengan serius belajar dan bekerja keras tidak merasa dihargai oleh penyelenggara UN.

Merajalelanya kecurangan menjadi promosi negatif yang menyebabkan daya juang peserta didik cenderung memudar atau menurun.  Dengan demikian, alasan bahwa UN dapat memacu kerja keras peserta didik yang berkontribusi dalam kehidupan selanjutnya tidak terbukti.

Jadi yang menjadi penting sekarang, adalah bagaimana menciptakan UN tanpa kecurangan, diselenggarakan dengan cara terhormat, dan kredibilitas tetap terjaga. Ini tentu tidak mudah, di tengah perilaku masyarakat yang semakin menginginkan suatu hasil yang instan. Meski demikian, kita tetap harus terus meningkatkan prestasi anak bangsa menjaga mutu dan martabat pendidikan di negeri ini.