NERACA

Jakarta--Pengelolaan keuangan dengan kualitas meningkat terkait erat dengan nasib masa depan Negara. Sehingga harus benar-benar dikelola dengan baik dan jangan disalahgunakan. “Saya katakan kalau anda sekalian mengelola keuangan negara dengan baik, maka akan saya beri nama negarawan tapi kalau saudara tidak mengelola dengan baik apalagi menggerogoti keuangan negara maka dia bukan negarawan," kata Wakil Presiden di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa.

Dikatakan Wapres, sejarah membuktikan bahwa pengelolaan keuangan yang tidak baik di sejumlah negara mengakibatkan terjadinya keuangan negara hingga terjadi perang, bahkan mulai zaman Romawi.

Boediono mengatakan pada abad 18 misalnya terdapat dua revolusi besar akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak baik. Di Prancis tahun 1789 saat Raja Louis ingin terapkan pajak yang tak bisa diterima oleh masyarakat karena kesulitan keuangan negaranya. "Kesulitan keuangan negara disebabkan macam-macam karena watak raja yang terlalu royal hingga penerimaan kurang hingga akhirnya menimbulkan revolusi yang luar biasa," ujarnya

Demikian juga revolusi Amerika Serikat yang terjadi 1776 yang awalnya juga karena pengenaan pajak pada ekspor yang kemudian meletus menjadi revolusi yang besar sekali.

Dikatakan Boediono pula, pada tahun 1930-an Jerman merupakan negara yang demokratis akhirnya jatuh ketangan Hitler. Karena masalah keuangan negaranya amburadul.

Penyebabnya waktu itu, kata Wapres, beban utang yang luar biasa karena pemerintahnya harus membayar kerugian akibat perang dunia I. "Terjadi kesulitan keuangan luar biasa di negaranya dan akhirnya Nazi menawarkan solusi yang dalam tanda petik untuk keluar dari itu. Memang bisa keluar dari masalah keuangan negara, mereka tak lalgi bayar utang, malah mereka menasionalisasi berbagai macam sektor tapi akhirnya menjurus kepada peperangan," kata Wapres.

Pasang surut Dari berbagai kejadian tersebut, Wapres mengingatkan mengapa mengelola keuangan negara menjadi sangat penting karena dalam sejarah dunia naik turunnya atau pasang surut suatu negara selalu diikuti naik turunnya keuangan negara.

Dari laporan yang diterima, Wapres mengatakan sudah ada kemajuan pengelolaan keuangan dari semua instansi baik pusat maupun daerah dan alami kemajuan cukup berarti. "Saya kira kita perlu melanjutkan bahkan kalau perlu meningkatkan," jelasnya

Opini WTP Target yang dibuat pemerintah pada 2014 adalah semua kementerian dan lembaga telah berhasil mencapai opini WTP atau 100%. Saat ini, sudah 67 kementerian/lembaga mendapat opini WTP dari total jumlah 80 institusi. Sedangkan untuk pemerintah daerah, target yang ingin dicapai adalah 60 persen, atau sekitar 300-an dari 500-an lembaga pemerintahan daerah.

Salah satu yang menghambat, kata Wapres, adalah ketika anggaran sudah diblok atau dialokasikan untuk tahun tertentu namun ekor dari siklus yang semestinya dipenuhi pada tahun yang sama masih berlanjut pada bulan-bulan bahkan tahun-tahun berikutnya. Hal seperti ini yang menghambat. "Jadi tolong diupayakan caranya agar pada 2013 nanti kita semua bisa berlari lebih cepat," tandasnya

Wapres meminta para pejabat kementerian dan lembaga yang telah mencapai opini WTP agar terus melanjutkan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaannya dengan memperbaiki keseluruhan siklus keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian, pengawasan dan pelaporan.

Dalam kesempatan itu Wapres Boediono menyaksikan penyerahan 67 anugerah WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (kota, kabupaten dan provinsi) dan 67 anugerah WTP untuk 67 kementerian dan lembaga. **cahyo