Reformasi Birokrasi Tak Minimalkan Anggaran

NERACA

Jakarta--Reformasi birokrasi yang berjalan beberapa tahun ternyata belum efektif. Karena tidak tercermin pada program dan kegiatan nyata di alokasi anggaran pemerintah. "Intinya ketika pemerintah sudah berniat untuk mereformasi birokrasi seharusnya tercermin minimal di dalam alokasi anggaran. Ada penyederhanaan birokrasi dan outputnya adalah peningkatan pelayanan," kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati di Jakarta,11/9

Menurut Enny, justru yang terjadi malah belanja pegawai terus naik tinggi. Namun tidak mendorong peningkatan kualitas pelayanan, karena pelayanan publik masih tetap lama dengan kualitas yang tidak membaik. "Orang mau berinvestasi prosedurnya masih berbelit-belit, artinya reformasi birokrasi tidak terefleksi di dalam implementasinya," tambahnya

Lebih lanjut kata Enny, tolok ukur reformasi birokrasi seharusnya belanja pegawai pemerintah tidak naik. Saat ini %tase belanja pegawai masih di angka 25 %. "Di dalam belanja tidak hanya belanja pegawai, ada belanja barang di mana pada 2012 naiknya 35 %. Jadi ini yang tidak tercermin antara programnya dan implementasinya tidak nyambung," terangnya

Dikatakan Enny, penurunan daya saing ekonomi Indonesia lebih disebabkan tingginya angka birokrasi dan korupsi, sehingga meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi manfaatnya kepada masyarakat terganjal birokrasi dan korupsi.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan reformasi birokrasi merupakan prioritas utama dari 11 prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II. "Penempatan reformasi birokrasi sebagai prioritas pertama mengandung makna bahwa keberhasilan 10 program pembangunan lainnya sangat tergantung pada keberhasilan program tersebut, yang bertujuan mewujudkan birokrasi bersih, berintegritas tinggi, dan melayani," ujarnya

Azwar menambahkan penempatan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama seharusnya mudah dipahami oleh berbagai pihak karena peran birokrasi sangat besar dalam proses implementasi berbagai sektor pembangunan. "Reformasi birokrasi adalah kerja berat yang baru dapat dilihat hasilnya secara nyata dalam jangka panjang. Melalui implementasinya diharapkan terjadi perubahan yang positif dalam bidang kelembagaan, SDM dan akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik," ujarnya.

Oleh karena itu, lebih lanjut dikatakannya, untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi, Kementerian PAN dan RB telah menyusun sembilan program percepatan refromasi birokrasi.

Beberapa program percepatan tersebut antara lain, penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi pegawai negeri sipil (PNS), sistem seleksi calon PNS dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan sistem elektronik pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, efisiensi penggunaan fasilitas. **cahyo

BERITA TERKAIT

Air Jahe Tak Sekadar Hangatkan Badan

Salah satu upaya yang bisa Anda lakukan agar saluran pencernaan Anda lancar adalah rutin mengonsumsi wedang jahe, kata ahli nutrisi…

PENYEBAB PERTUMBUHAN EKONOMI TAK BISA TUMBUH TINGGI - Bappenas: Produktivitas SDM Masih Rendah

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro kembali mengingatkan, pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia…

Tak Hanya Make Up Artis, HelloBeauty Hadirkan Beragam Layanan Kecantikan

Tak Hanya Make Up Artis, HelloBeauty Hadirkan Beragam Layanan Kecantikan NERACA Jakarta - Tampil cantik bak artis idola tentunya menjadi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Produksi Migas Pertamina EP Lampaui Target

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Menkeu : Tekanan Global 2019 Tak Seberat 2018

      NERACA   Jakarta - Kebijakan Dana Moneter Internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini…

BMKG – BPPT Kembangkan Sistem Deteksi Dini Tsuname Bawah Laut

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan BMKG bersama Badan Pengkajian…