Hanya Buang Anggaran, Program Pemberdayaan UKM Hit and Run

NERACA

Jakarta – Pemerintah dinilai belum serius dalam mendukung sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pasalnya, pembinaan sektor UKM masih bersifat hit and run, bahkan cenderung hanya sekedar membuang anggaran negara.

“Dukungan untuk UKM belum sepenuh hati. Lihat saja contohnya, belum ada bantuan untuk UKM yang mau melakukan ekspor. Akibatnya UKM harus menanggung risiko besar,” kata pemerhati UKM dan Koperasi Nining Indroyono Soesilo saat dihubungi Neraca, Senin (10/9).

Menurut Nining, selama ini dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk UKM masih terpecah akibat banyaknya Kementerian/Lembaga yang mempunyai program untuk UKM. Dampkanya, penyaluran bantuan untuk UKM pun tidak terfokus.

“Idealnya penyaluran dana UKM lewat satu pintu saja, agar semuanya bisa terintegrasi  dengan baik sehingga akan membuat managemen penyaluran dana  lebih bagus dan efisien,” tandas Nining.

Nining bahkan menyebut, penyaluran dana UKM harus satu pintu. Bahkan sebaiknya yang menyalurkan dana UKM hanya lembaga keuangan saja. Alasannya, pemikiran masyarakat Indonesia bisa dikatakan buruk, karena masyarakat masih menganggap bantuan kredit dari pemerintah hanya hadiah. Sehingga tidak perlu dikembalikan ke negara. “Karena itu, penyaluran dana UKM ini lebih jauh dari pemerintah akan lebih baik,” ucapnya.

Sementara Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada (UGM) Revrisond Baswir menyatakan, bukan program UKM saja yang tumpang tindih antar kementerian, tapi juga dana bantuan sosial. Kondisi itu merupakan dampak dari salah kaprah dalam pembagian fungsi Kementerian. Hal seperti ini jelas tidak efektif di mana semua Kementerian mengurusi UKM.

“Kementerian itu sudah dibagi fungsinya sesuai namanya masing-masing. Namun jabatan kementerian dibagi-bagi sesuai partai politik (parpol). Kementerian dikelola oleh menteri dari parpol yang berbeda. Jadi ini tumpang tindih (dalam kepentingan dan program),” terangnya.

Revrisond memberi contoh, program Bansos harusnya urusan Kementerian Sosial, namun Kementerian lain juga ingin ada program yang sama. “Ini bisa dibilang sebagai proyek CSR-nya Parpol. Karena menteri ingin meminta jatah untuk berkomunikasi langsung dengan konstituennya,” jelas Dia.

Menurut dia, hal ini memang akibat ego masing-masing parpol. "Masing-masing menteri dari parpol berbeda itu bagi-bagi dana. Kalaupun tidak disetujui APBN, mereka menyuruh bawahannya untuk mencari dana dari sumber lain seperti BUMN,” tandasnya.

Hal seperti ini, imbuh Revrisond, sudah terasa sejak pembahasan APBN, di mana para anggota dewan menitip anggaran untuk daerah pemilihannya. “Jadi mereka bancakan uang negara,” tegasnya.

UKM Satu Pintu

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarief Hasan mengungkapkan, pengajuan anggaran untuk program pengembangan dan pemberdayaan UKM, akan lebih efisien kalau diurus satu lembaga saja. “Saat ini 17 kementerian yang juga memiliki program tentang UKM,” ujarnya, kemarin.

Menkop UKM mengaku, Presiden sudah setuju agar semua yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan UKM diurus Kementerian Koperasi dan UKM saja. Sebagai contoh, dalam anggaran APBN-P 2012, anggaran koperasi senilai Rp57 miliar yang tadinya dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekarang sudah diurus oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Selanjutnya, anggaran UKM di 17 kementerian itu, secara bertahap akan diurus oleh Kemenkop UKM.

Syarief mengatakan, saat ini keluhan UKM umumnya kesulitan dalam masalah finansial saat melakukan pengembangan usahanya. “Nanti dari kami bisa bantu, sehingga bisa jadi lebih mudah dalam mengajukan program-programnya,” ujarnya.

Menkop UK menambahkan, Kementeriannya memiliki dana anggaran program UKM pada tahun ini sebesar Rp 1,2 triliun. Tahun depan, jumlahnya naik menjadi sekitar Rp 1,7 triliun.

Senada dengan Syarief, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Euis Saedah menegaskan, penyaluran dana untuk Industri kecil menengah (IKM) atau pun UKM sebaik disentralkan saja. Alasannya, masyarakat akan lebih untuk mendapatkannya. Pasalnya selama ini masyarakat mengeluh karena mereka sulit mendapatkan dana bantuan tersebut.

Di sisi lain, Euis mengungkap, realisasi penyaluran kredit untuk sektor Industri Kecil Menengah (IKM) pada periode Januari – Agustus 2012 hanya sekitar 2,5%, suatu jumlah yang sangat kecil. “Banyak pihak tidak mau mengambil risiko menyalurkan kredit langsung ke IKM. Kebanyakan mereka hanya memberikan bantuan Kredit  kepada IKM  berkualitas dan memiliki pasar yang besar saja,” tuturnya.

DPR Menolak

Berbeda dengan sikap Pemerintah, kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justeru menolak anggaran program untuk sektor UKM hanya dikelola oleh satu kementerian/lembaga saja.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto beralasan, masing-masing UKM punya jenis usaha yang berbeda-beda, seperti nelayan ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerajinan tangan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan yang lain-lainnya.

“Karena instrumennya beda-beda dan kebutuhan masing-masing jenis UKM tidak bisa disamakan,” paparnya.

Agar UKM tak lagi sulit memperoleh dana bantuan program dari Pemerintah, Airlangga menukas, sesuai dengan jenis usahanya, pengajuannya harus ke Kementerian yang terkait. “Tapi kalau masalah kredit itu kan berbeda karena lebih di sektor perbankan,” tutup Airlangga. novi/iwan/ria/kam

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…