NERACA

Jakarta--Rencana pemerintah menambah kuota bahan bakar minyak bersubsidi sebesar empat juta kiloliter, sebagai langkah tidak tepat, sebab masih ada persoalan yang harusnya bisa dibenahi terlebih dulu. "Kondisi saat ini sudah negatif, di mana subsidi pemerintah sudah terlalu tinggi sehingga menyebabkan APBN kita jebol dengan tidak bertanggung jawab. Pemerintah seharusnya membenahi terlebih dulu masalah-masalah yang saat ini terjadi baik di hulu maupun hilir," kata Pengamat ekonomi Indef, Didik Junaidi Rachbini di Jakarta,10/9

Masalah yang terjadi menurut Didik, salah satunya distribusi dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tidak tepat sasaran. "Ada BBM bersubsidi yang diselundupkan, belum lagi pemakaian BBM bersubsidi yang boros serta pemakaian oleh pihak-pihak yang tidak seharusnya. Masalah-masalah itu dulu yang harusnya bisa dibenahi, bukan justru menambah kuota BBM bersubsidi," tambahnya

Sebelumnya Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini mengatakan pemerintah mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi sebesar empat juta kiloliter ke DPR RI.

Menurut Rudi dengan tambahan empat juta kiloliter maka total kuota BBM bersubsidi yang akan diajukan pemerintah mencapai 44 juta kiloliter. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memprediksikan rencana penambahan empat juta kiloliter BBM bersubsidi akan menambah beban fiskal sebesar Rp12 triliun dengan asumsi satu kiloliter BBM bersubsidi seharga Rp3 triliun.

BKF menyatakan bahwa pemerintah telah memprediksi permintaan penambahan kuota dan menghitung perkiraan penambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari segi kurs, harga minyak (Indonesian Crude Price/ICP) dan volume BBM bersubsidi. **cahyo