Subsidi Mestinya Untuk Transportasi Umum

NERACA

Jakarta—Pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik sebaiknya difokuskan untuk membangun infrastruktur dan pengembangan transportasi umum. "Subsidi BBM dan listrik yang saat ini mencapai Rp250 triliun lebih baik dievaluasi dan dikurangi untuk membangun jaringan jalan hingga ke pelosok daerah dan mengembangkan alat transportasi umum," kata Pakar ekonomi Ninasapti Triaswati di Jakarta, Senin.

Dosen FEUI ini menambahkan subsidi yang diberikan pemerintah menyebabkan harga BBM menjadi murah sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor. "Karena itu, lebih baik subsidi BBM diarahkan untuk membangun jalan dan alat transportasi massal. Pemerintah jangan hanya melarang menggunakan premium," tambahnya

Menurut Nina, Indonesia bisa mencontoh pemerintah Singapura yang mengembangkan alat transportasi umum dan membatasi kepemilikan kendaraan. Namunpembatasan kendaraan itu baru bisa dilakukan bila pemerintah sudah bisa menyediakan alat transportasi umum yang aman, nyaman dan bisa mengakses seluruh wilayah bagi masyarakat. "Bila transportasi umum sudah bagus, aman, nyaman dan murah pasti akan menjadi pilihan masyarakat daripada menggunakan kendaraan pribadi," ujarnya.

Lebih jauh kata Nina lagi, lebih baik juga hanya diperuntukkan bagi kendaraan umum. Namun, itu pun harus dibatasi, misalnya ada pembatasan sekian liter per unit per hari. "Perlu ada penggunaan teknologi untuk itu, misalnya 'smart card'. Jadi setiap kendaraan umum tercatat jelas penggunaan BBM bersubsidinya," tuturnya

Bila jatah BBM bersubsidi setiap unit kendaraan umum itu sudah terlampaui, maka harus membeli BBM nonsubsidi. Dengan begitu, kata Nina, subsidi BBM yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran.

Hal yang sama dikatakan Direktur indef Enny Sri Hartati, yang menilai penaikan harga merupakan langkah paling efektif dan ideal untuk menghemat BBM karena akan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar tersebut. "Penaikan harga BBM merupakan pilihan ideal karena akan meningkatkan efisiensi penggunaannya yang berdampak pada nilai ekonomis," katanya

Menurut Enny, efisiensi nilai ekonomis tersebut dapat terwujud berawal dari kesadaran masyarakat secara individu dan berdampak pada masyarakat secara umum, seperti transportasi sebagai pengguna terbesar BBM.

Namun, Enny menilai penaikan harga tersebut tidak mudah karena dampaknya besar dan luas, baik dari segi riil maupun dari segi psikologis masyarakat. "Akan terjadi 'multiplyer effect' (dampak berlapis -red) yang luar biasa apabila kebijakan penaikan harga BBM dilaksanakan," jelasnya

Dia menjelaskan dampak tersebut akan terjadi karena daya beli masyarakat yang masih rendah. "BBM kita ini didatangkan lewat impor dan harganya sangat mahal dan masyarakat tidak akan mampu untuk membeli jika tidak disubsidi dan jangan dibandingkan dengan orang luar negeri," ucapnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Dana Desa untuk Pembangunan Terbukti Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat - Wakil Ketua MPR

Dana Desa untuk Pembangunan Terbukti Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Wakil Ketua MPR NERACA Sukabumi - Pembangunan desa melalui penggelontoran Dana Desa…

Dirut PT SMART Disebut Setujui Suap untuk DPRD Kalteng

Dirut PT SMART Disebut Setujui Suap untuk DPRD Kalteng NERACA Jakarta - Direktur Utama (Dirut) PT SMART Tbk Jo Daud…

Menteri Sosial - Pengawalan Bansos untuk Capai 6T

Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Sosial Pengawalan Bansos untuk Capai 6T  Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kerja sama…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bantuan 50 Ekor Ayam Kementan Bantu Kehidupan Masyarakat

    NERACA Tasikmalaya - Kehidupan Cicih, seorang buruh tani di Desa Kiarajangkung, Kec. Sukahening, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi…

Utang Luar Negeri Naik 7% Jadi Rp5.220 Triliun

  NERACA Jakarta - Utang luar negeri Indonesia naik tujuh persen secara tahunan menjadi 372,9 miliar dolar AS per akhir…

PII Ingin Berikan Kenyamanan Berinvestasi - Indonesia PPP Day 2019

  NERACA Singapura - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day 2019 di Singapura pada Selasa, (15/01)…