KKP Akui Armada Perikanan Tangkap Masih Kurang

Selasa, 11/09/2012

NERACA

Jakarta - Sebagai penggerak ekonomi nasional, sektor kelautan dan perikanan masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya, jumlah penduduk miskin yang mencapai angka 2,1 juta rumah tangga sasaran (RTS) atau sekitar 12,29% dari RTS miskin nasional, penduduk miskin di pesisir sebesar 7,8 juta orang atau sekitar 13,05% dari jumlah penduduk miskin nasional yang tersebar di 10.639 desa pesisir.

Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menyoroti masih kurangnya armada perikanan tangkap yang masih didominasi kapal berukuran kurang dari 5 GT yang berjumlah 958.499 buah. Kemudian masih lemahnya pemanfaatan potensi tambak baik luasan maupun teknologi budidaya, yaitu sekitar 50,04 persen dari 1.224.076 hektar dari potensi yang ada.

Sementara untuk persoalan di sektor industri perikanan nasional yang mencapai 60 ribu unit setidaknya masih banyak didominasi oleh industri perikanan tradisional dengan skala usaha mikro, kecil dan menengah. Sedangkan untuk industri pengalengan ikan yang terdaftar sebanyak 50 perusahaan, tetapi yang berproduksi kurang dari 60% dengan produksi sekitar 60% dari kapasitas yang dimiliki.

Untuk itu Sharif menginginkan agar sektor kelautan dan perikanan, khususnya perikanan mampu memberikan kontribusi nyata dalam PDB. Dia pun menyampaikan harapannya pada 2014 kontribusi kelautan dan perikanan dapat mencapai angka Rp 65,84 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 6,75 persen dari PDB perikanan pada 2010 yang besarnya Rp 50,70 triliun.

Ekonomi Biru

Dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, konsep ekonomi biru (blue economy) diyakini mampu mengakselerasi industrialisasi kelautan dan perikanan sehingga sektor ini menjadi penggerak pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjamin kelestarian sumberdaya serta lingkungan pesisir dan lautan.

“Pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan melalui ekonomi biru merupakan model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan,” ungkap Cicip seperti tertuang dalam keterangan tertulis yang dikutip Neraca, Senin.

Lebih jauh lagi, KKP menganggap konsep ini merupakan suatu lompatan besar dalam pembangunan, dengan meninggalkan praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek serta menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (low carbon economy). Model pendekatan blue economy diharapkan mampu menjawab ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global.

Di samping konsep ekonomi biru, keberhasilan dari industrialisasi kelautan dan perikanan membutuhkan tenaga, aksi dan terobosan-terobosan seperti perbaikan rantai hulu hingga hilir, guna meningkatkan daya saing produk perikanan. Terkait hal itu, dibutuhkan sinergitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat, termasuk dunia pendidikan. “Dengan kata lain, daya saing harus dibangun berdasarkan atas keterpaduan,” ujar Cicip.

Dia mengakui program industrialisasi kelautan dan perikanan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, sekaligus meningkatkan daya saing yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Setidaknya ada tujuh hal yang ingin dicapai dalam industrialisasi perikanan seperti peningkatan nilai tambah, peningkatan daya saing, modernisasi sistem produksi hulu dan hilir, penguatan pelaku industri perikanan, berbasis komoditas, wilayah dan sistem manajemen, berkelanjutan serta transformasi sosial.

“Apabila potensi sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut dimanfaatkan secara optimal, maka sektor kelautan dan perikanan akan mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi nasional,” ungkapnya.