Pakar: Pengelolaan Sektor Perminyakan Bermasalah - Kontroversi Pembatasan BBM Bersubsidi

NERACA

Jakarta - Kendati Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral telah menegaskan bahwa belum ada rencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 2013 mendatang, namun dampak penggunaan BBM bersubsidi yang telah melebihi kuota menyebabkan pemerintah meminta kuota tambahan sebesar 4 juta kilo liter kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pakar perminyakan Kurtubi tetap menyatakan, tidak sepakat dengan pembatasan BBM bersubsidi yang akan diberlakukan terhadap kendaraan pribadi. Dia menilai, kebijakan tersebut merupakan kesalahan pemerintah yang dilimpahkan kepada masyarakat dalam pengelolaan BBM. “Akhirnya, rakyat juga yang menanggung,” tegasnya di Jakarta, Senin (10/9).

Seharusnya, lanjut dia, Pemerintah memberikan kecukupan kepada masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, khususnya BBM. Dia mengatakan, kebijakan tersebut harus ditentang karena telah menyengsarakan hajat hidup orang banyak. “Ini kesalahan pengelolaan, akibatnya produksi minyak kita anjlok. Beban yang diderita masyarakat semakin bertambah,” tandasnya.

Walau sudah dilakukan beberapa upaya Pemerintah dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi terhadap kendaraan plat merah serta kendaraan pada sektor perkebunan dan pertambangan. Serta akan dilanjutkan dengan membatasi kendaraan pribadi menggunakan BBM bersubsidi dengan 10 liter per kendaraan per hari. Namun, apakah upaya tersebut dapat menurunkan penggunaan BBM bersubsidi, karena pada kenyataannya hampir tiap tahun permintaan tambahan kuota tetap dilakukan, hal ini mengakibatkan anggaran subsidi APBN semakin tidak jelas kemana peruntukannya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai permintaan tambahan kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur. Ketua Apindo Sofjan Wanandi mengatakan permintaan penambahan itu bertolak belakang dengan upaya penghematan bahan bakar yang selama ini direncanakan. "Mau minta kuota berapa banyak lagi, subsidi sekarang sudah mencapai Rp300 triliun. Apabila subsidi ditambah, tidak ada lagi untuk biaya pembangunan," katanya.

Sofjan mengatakan konsumsi BBM akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penjualan sepeda motor. Kondisi ini, akan berdampak pada melonjalnya konsumsi bahan bakar. "Orang tidak akan merasa berhemat ketika harganya murah. Lihat saja, program penghematan konsumsi BBM selama ini kan belum efektif," paparnya.

Naikkan Harga BBM

Dia mengatakan pemerintah sebaiknya mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak agar tidak membebani anggaran untuk subsidi. Pemerintah bisa menaikkan BBM secara bertahap, misalnya pada kisaran Rp500-Rp1.000 per liter agar tidak membuat masyarakat kaget. "Masyarakat pasti kaget kalau naiknya langsung 30%. Bertahap saja," ujarnya.

Senada dengan Sofjan, menurut pengamat kebijakan perdagangan Centre for Strategic International Studies (CSIS) Titik Anas, Pemerintah perlu mengambil keputusan radikal yang dapat menekan pertumbuhan konsumsi minyak dalam negeri ini perlu diambil seperti halnya menaikan harga BBM bersubsidi. Karena tingkat permintaan terhadap penggunaan BBM bersubsidi sangat elastik dengan pertumbuhan ekonomi, bila pertumbuhan ekonomi tumbuh 6% akan meningkatkan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 12%.

“Harga BBM bersubsidi yang murah pun juga memberikan imbas terhadap peningkatan pemakaiannya, akibatnya impor minyak akan terus meningkat,” ujarnya. Sehingga, lanjut dia peningkatan impor minyak salah satu penyebab neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit, maka diperlukan kebijakan radikal dari pemerintah untuk menekan angka defisit di tahun ini.

BERITA TERKAIT

KSDAHE Didasarkan Pengelolaan Ekosistem Utuh

KSDAHE Didasarkan Pengelolaan Ekosistem Utuh NERACA Jakarta - Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) didasarkan pada pengelolaan…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

Sektor Otomotif - Realisasi Kendaraan Listrik Hemat Rp798 Triliun dari Impor BBM

NERACA Jakarta – Pemerintah segera menyiapkan regulasi terkait penggunaan kendaraan motor listrik yang dapat menghemat sekitar Rp798 triliun dari impor…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Pendidikan Vokasi Industri Wilayah Sulawesi Diluncurkan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan…

Pemerintah Akselerasi Pengembangan Kendaraan Listrik

NERACA Jakarta – Pemerintah segera menyiapkan fasilitas insentif fiskal dan infrastruktur dalam upaya mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Untuk…

Kebutuhan Gula Seiring Kinerja Positif Industri Pengguna

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian memproyeksi kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk sektor industri makanan dan minuman serta industri farmasi…