Negara Maju Sering Ingkari Komitmen APEC - AZAS RESIPROKAL BELUM DIPATUHI

Jakarta—Konferensi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) ternyata dinilai tidak menguntungkan buat Indonesia, bahkan negara-negara maju mengingkari komitmennya membuka pasar di negara berkembang. Padahal para pemimpin APEC ke depan dituntut untuk terus membangun dan menjaga kemajuan yang sudah dicapai selama ini di tengah kondisi ekonomi dunia yang masih suram.

NERACA

“Negara maju tidak membuka pasarnya dengan bebas. Tapi justeru negara berkembanglah yang membuka pasar. Inikan justru berbalik. Negara-negara maju belum menjalani komitmennya,” kata Purbaya Y. Sadewa, staf khusus Menko Bidang Perekonomian kepada Neraca di Jakarta, Minggu (9/9)

Dia mengakui, belakangan ini pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh APEC hanya pertemuan biasa saja. “Indonesia seharusnya bisa lebih tegas untuk menentukan komitmen yang telah disepakati bersama. Kalau bisa komitmen yang dahulu dikatakan oleh negara-negara maju untuk ditagih kembali,” tambahnya

Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam pernyataan pers di Vladivostok, Rusia, kemarin menegaskan para pemimpin 21 anggota APEC bertekad untuk terus membangun dan menjaga kemajuan yang sudah dicapai mereka selama ini, terutama ditengah kondisi perekonomian dunia yang masih suram.

Berkenaan dengan itu, para pemimpin APEC mendeklarasikan perlunya APEC bersiap menghadapi tantangan dan meredam risiko yang datang dari kondisi perekonomian global yang tak menentu itu.

Untuk itu, dalam deklarasi ini para pemimpin APEC menekan sejumlah langkah prioritas yakni liberalisasi investasi dan perdagangan yang juga bagian dari integrasi ekonomi kawasan; memperkuat ketahanan pangan; memantapkan jaringan pasokan yang meyakinkan: serta kerjasama intensif guna memperkuat pertumbuhan inovatif.

Lebih jauh kata Purbaya, kerjasama APEC belum terlalu optimal. Sehingga setiap keputusan atau kebijakan yang ditelurkan belum mendapatkan apresiasi dari para anggotanya. “Biasanya yang diperbincangkan dalam APEC adalah tentang perdagangan bebas serta bagaimana caranya memakmurkan negara-negara anggotanya. Namun belum optimal sehingga tidak terlalu terasa manfaatnya,” cetusnya.

Menurut Purbaya, APEC pada zaman Presiden Soeharto pernah mencetuskan suatu gagasan yang cemerlang karena pada waktu itu, timbul komitmen untuk membuka pasar bebas untuk semua anggotanya. “Pada waktu itu, komitmen negara maju harus membuka pasar seluas mungkin sementara negara berkembang baru membuka pasarnya setelah 5-10 tahun ke depan,” jelasnya.

Hal yang sama dikatakan Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi Universitas Paramadina, Dinna Wisnu, yang menilai kedatangan presiden SBY ke APEC harusnya bisa menjadikan Indonesia “mewarnai” kebijakan dunia internasional. “Namun yang perlu disikapi, bagaimana membuat kebijakan yang selama ini menguntungkan untuk dalam negeri sendiri. Bukan kebijakan yang menguntungkan negara lain,” ungkapnya kemarin.

Indonesia Belum Siap

Dinna memaparkan seharusnya Indonesia lebih fokus membicarakan masalah FTA (free trade area). Karena saat ini Indonesia mengalami defisit perdagangan.Pasalnya selama ini Indonesia belum siap dengan FTA yang ada,sehingga mengalami kejadian seperti itu.

Seharusnya, sambung Dinna lagi, sebelum pemerintah menandatangani FTA harus dipikirkan dengan matang terlebih dahulu. FTA itu harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dalam negeri dan sustainabel. “Pemerintah harus memikirkan industri dalam negeri juga. Sehingga bisa seimbang antara produksi dan penjualan untuk bisa bersaing dalam perdagangan internasional,” paparnya

Yang jelas, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur menilai pemerintah seharusnya memperhatikan ekonomi dalam negeri. Hal ini penting. Karena sebagai upaya yang bagus untuk menjaga agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada luar negeri.

Namun Natsir meminta Indonesia tak perlu menolak perdagangan internasional, aliran modal asing, dan arus tenaga kerja. Tapi jangan menjadi amat tergantung pada modal asing. “Dengan demikian, dukungan dalam negeri pada perekonomian Indonesia akan makin kuat dan perekonomian Indonesia tidak akan mudah digoyah oleh krisis ekonomi global,” paparnya.

Menurut dia, saat ini banyak pekerjaan rumah di dalam negeri yang memerlukan pembenahan secepatnya. “Yang utama, adalah masih tingginya biaya logistik, biaya produksi, suku bunga kredit perbankan dan energi (listrik dan gas),” tegasnya

Ekonom LIPI Latif Adam menilai, organisasi APEC berbeda dengan WTO dimana kesepakatan dari para anggotanya yang tidak mengikat seperti halnya di WTO, yang kesepakatan atau kerjasama antara para anggotanya mengikat satu sama lain.

Hal inilah, lanjut Latif, yang menjadi permasalahan bagi pemerintah Indonesia dalam menjalin kerjasama antara anggota negara APEC. Kesepakatan di APEC harus dilakukan follow up dari para anggota APEC dengan mengadakan pembicaraan bilateral antara anggota satu dengan yang lainnya. “Pemerintah Indonesia belum optimal dalam mengadakan kesepakatan bilateral sehingga tidak adanya kesepakatan yang terjadi yang menguntungkan Indonesia,” katanya.

Menurut Latif,seharusnya Indonesia mengambil kesempatan dalam melakukan kesepakatan bilateral dengan anggota APEC lainnya sehingga mendapatkan keuntungan ekonomi bagi Indonesia. Padahal ada beberapa negara anggota APEC yang sangat potensial dalam segi ekonomi untuk melakukan jalinan kerjasama dengan Indonesia. “Terdapat negara-negara Amerika Latin yang tergabung dalam anggota APEC yang mempunyai potensi perekonomian yang baik tetapi pemerintah belum mengoptimalkan kesepatakan atau kerjasama itu,” ujarnya.

Latif mengatakan, sejak dulu Indonesia sangat terpaku atau terpana atas investasi yang berasal dari Uni Eropa, Jepang dan Korea Selatan sehingga tidak melihat alternatif investasi di negara anggota APEC. ”Apabila pemerintah Indonesia serius melakukan kerjasama dengan anggota APEC maka kita tidak akan terbuai atau lebih senang berinvestasi dengan Uni Eropa,” ujarnya.

Dia juga menambahkan Pemerintah Indonesia jangan terlena atas investasi yang secara tradisional berasal dari Eropa sehingga apabila Eropa sedang krisis maka pemerintah mempunyai terobosan baru untuk menjalin kerjasama untuk investasi di Indonesia. Sekarang ini Pemerintah Indonesia sudah sadar akan potensi ekonomi yang bagus dari negara anggota APEC. “Tetapi pemerintah Indonesia kurang melakukan kerjasama yang optimal kepada anggota APEC,” ujarnya. mohar/bari/iwan/novi

BERITA TERKAIT

Negara Berkembang Paling Pesat Pertumbuhan Belanja Online

    NERACA   Jakarta - Survei terbaru Mastercard menyebutkan, pertumbuhan aktivitas belanja melalui gawai (smartphone) atau "mobile shopping" berkembang…

Belum Seutuhnya Merdeka

Oleh: Dhenny Yuartha Junifta Peneliti INDEF Sudah 72 tahun Republik ini memproklamasikan diri sebagai negara merdeka. Namun, seiring nafas perubahan…

Komitmen Anies-Sandi Ditunggu

  Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya resmi memegang tampuk kepemimpinan birokrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kita mendukung…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Sektor Industri Desak Pemberantasan Spekulan Gas

NERACA Jakarta – Dukungan terhadap pemberantasan praktik calo (trader) pada tata niaga hilir gas bumi terus bergulir, menyusul tingginya harga…

Kemenhub Rombak Aturan Taksi Online - DIBERLAKUKAN MULAI 1 NOVEMBER 2017

Jakarta-Kementerian Perhubungan akhirnya merampungkan rancangan peraturan menteri (PM), yang merupakan revisi dari aturan lama Permenhub No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan…

Media Asing Soroti Kebijakan Polkam dan Ekonomi RI

NERACA Jakarta - Hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator (I2) menyebutkan, kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah melewati…