NERACA

Jakarta – Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan segera mengeluarkan aturan larangan mobil mewah di DKI Jakarta membeli BBM bersubsidi pada September 2012.  "Akan segera keluar aturan pelarangan mobil mewah beli BBM bersubsidi khususnya premium, paling cepat September ini sudah keluar dan berlaku," kata Direktur BBM BPH Migas, Djoko Iswanto di Jakarta

Menurut Djoko, aturan tersebut akan berlaku secara bertahap dan daerah yang pertama kali diberlakukan adalah DKI Jakarta. Alasanya kuota BBM subsidi di Jakarta makin menipis dan tiap bulan konsumsinya selalu over kuota. "Diberlakukan bertahap, awalnya di DKI Jakarta dulu karena kuotanya makin menipis dan sering jebol,” tegasnya.

Lebih jauh kata Djoko, dasar aturan ini tidak lain Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2012, sebagai salah satu program penghematan BBM subsidi yang awalnya untuk kendaraan dinas Pemerintah, BUMN dan BUMD pada 1 Juli 2012 dan 1 September 2012 untuk kendaraan Perkebunan dan Pertambangan, selanjutnya untuk mobil mewah.

Oleh karena itu, kata Djoko, pihaknya akan mengundang Pertamina dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) untuk memberi masukan merek mobil apa saja yang dimasukan dalam kategori mewah. "Rabu nanti kita akan undang Pertamina dan Gaikindo untuk membeli masukan mobil apa saja yang dikategorikan mewah," jelasnya

Diakui Djoko, metode menggunakan merek yang dilarang membeli BBM bersubsidi dianggap relatif lebih mudah dari pada harus berdasarkan centimeter cubik (CC)/kapasitas mesin karena akan menyulitkan petugas SPBU dilapangan. "Waktu BBM akan dinaikan beberapa waktu lalu, kami sudah hampir selesai membuat aturan pembatasan BBM subsidi melalui cc yakni 1.500 cc- 2.000 cc dilarang pakai BBM subsidi, tapi itu sukar dilapangan khususnya bagi petugas SPBU sebagai ujung tombak pelaksanaan aturan tersebut, dengan berdasarkan merek akan sangat mudah membedakan ini mobil Alphard, Camry, BMW, Mercy, dan mobil-mobil mewah lainnya," jelasnya lagi.

Dikatakan Djoko hingga sampai saat ini masih banyak ditemukan mobil-mobil kelas mewah masih mengisi premium Ron 88 yang diketahui berkualitas rendah dibandingkan Pertamax cs. "Sampai sekarangkan masih banyak itu mobil mewah pakai premium, padahal itu bisa merusak mesin mobil mereka sendiri,” imbuhnya

Sedangkan pengamat transportasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Heru Sutomo mengatakan larangan pembelian BBM bersubsidi bagi mobil pribadi di ruas tol harus diimbangi dengan pembangunan transportasi massal. "Untuk membatasi volume kendaraan, tidak cukup hanya dengan mencabut subsidi bahan bakar, tetapi juga harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur transportasi massal yang mumpuni," katanya.

Heru menambahkan, infrastruktur transportasi massal di Indonesia masih compang-camping. Larangan pembelian BBM bersubsidi bagi mobil pribadi merupakan langkah tepat yang dilakukan pemerintah untuk mengefisiensikan sistem transportasi Indonesia. "Selain handal, moda transportasi massal tersebut juga harus berbiaya lebih murah dibandingkan jika menggunakan angkutan pribadi. Pencabutan subsidi akan membatasi penggunaan angkutan pribadi. Selama ini masyarakat cenderung enggan menggunakan moda angkutan massal karena ongkos yang dikeluarkan justru lebih mahal dibandingkan menggunakan angkutan pribadi," pungkasnya. **bari/cahyo