KTI Butuh Infrastruktur Maritim

NERACA

Jakarta--Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, Kawasan Timur Indonesia (KTI) saat ini membutuhkan pembangunan infrastruktur maritim untuk menunjang kenektivitas. "Kawasan Timur kita secara geografis terdapat banyak perairan, sehingga kalau bicara konektivitas di kawasan ini (KTI) tentunya bicara juga mengenai infrastruktur maritim, jadi kita akan mulai bangun infrastruktur kemaritiman terutama di KTI karena sangat dibutuhkan," kata Direktur Transportasi Bappenas, Bambang Prihartono di Jakarta, Minggu.

Lebih jauh Bambang menjelaskan, beberapa waktu lalu Presiden SBY mengatakan bagi negara kepulauan seperti Indonesia tentunya diharuskan untuk lebih banyak membangun infrastruktur maritim. Jenis infrastruktur ini tentu tidak hanya memerlukan pendanaan yang sangat besar jumlahnya, tetapi juga teknologi dan keahlian yang tinggi.

Selain itu, lanjut Bambang, melalui infrastruktur maritim, wilayah-wilayah pantai di seantero Nusantara akan dapat terhubungkan. Tanpa faktor ini, industri di kawasan pantai dan lepas pantai akan sulit berkembang. Infrastruktur maritim juga penting bagi sustainability kota-kota di sepanjang garis pantai.

Bambang menambahkan, strategi pembangunan infrastruktur maritim nantinya tujukan pada dua titik pengembangan, yaitu pusat pelabuhan internasional di Kuala Tanjung, di Sumatera, untuk bagian Barat Indonesia, serta pusat pelabuhan internasional di Bitung, di Sulawesi, untuk bagian Timur Indonesia. "Kedua pelabuhan ini dapat menunjang lalu lintas laut ke daerah-daerah lainnya di Indonesia dan dapat mendorong berkembangnya sentra-sentra ekonomi di luar Jawa," ujarnya

Menurut Bambang, pemerintah akan mulai bangun infrastruktur kemaritiman, terutama di KTI, melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Misalnya dari sisi transportasi laut, yang utama akan dilakukan adalah pembangunan pelabuhan, pengadaan sarana angkutan lautnya, serta penyeberangannya yang jadi prioritas.

Kemudian, yang lebih penting lagi khusus di Papua adalah masalah bandara, termasuk di dalamnya pengadaan sarana udaranya juga, "Tapi, bukan berarti pembangunan infrastruktur jalan di KTI tidak menjadi prioritas pemerintah, jalan tetap dibangun tapi kalau kita mengandalkan transportasi jalan saja di KTI tentu sulit, karena pembangunan jalan di KTI memang sulit, seperti di Papua yang indeks kemahalannya masih tinggi. jadi transportasi laut memang andalan untuk KTI," tuturnya.

Dikatakan Bambang, berdasarkan kajian Bappenas, pembangunan infrastruktur maritim di KTI, moda transportasi laut mempunyai 'forward and backward linkage' atau manfaat ke depan dan akibat kegiatan yang dibelakangnya paling tinggi dibanding moda transportasi lainnya. "Itulah kenapa juga transportasi maritim jadi pilihan, misalnya, Bitung dijadikan pelabuhan hub internasional sekaligus untuk akses ke KTI,” pungkasnya. **bari

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Sanitasi - Cegah Stunting

Guna menangani masalah stunting atau kurang gizi kronis nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan infrastruktur air…

Kebijakan Impor Beras Butuh Sinkronisasi Data

NERACA Jakarta – Pemerintah perlu benar-benar melakukan sinkronisasi data terkait dengan kebijakan yang membuka masuknya beras impor agar jangan sampai…

Pembangunan GOR Kota Sukabumi Butuh Suntikan Anggaran Rp5 Miliar Lagi

Pembangunan GOR Kota Sukabumi Butuh Suntikan Anggaran Rp5 Miliar Lagi NERACA Sukabumi - Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kota Sukabumi ternyata…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Berantas Pungli, Pelindo I Luncurkan E-Berthing

  NERACA Riau - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 melakukan Launching E-berthing di Pelabuhan Sri Bintan Pura,…

Konsumen Berhak untuk Tarif Listrik Wajar

  NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumen berhak atas tarif listrik…

Proyek Irigasi di 2018 Bertambah 2.000

  NERACA Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah proyek irigasi nasional pada 2018 tercatat…