Risiko Globalisasi Ekonomi

Sejumlah pemimpin Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada akhir pertemuan mereka, Minggu (9/9) di Vladivostok, Rusia, menyerukan untuk selalu siap menghadapi tantangan dan meredam risiko yang di tengah lingkungan ekonomi global termasuk pasar keuangan yang masih rentan.

Langkah ini diperlukan dalam upaya memperkuat kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik dan kepemimpinan kawasan ini dalam global ekonomi. Ini tidak lain sebagai tekad untuk terus membangun dan menjaga kemajuan yang sudah dicapai mereka selama ini, terutama di tengah kondisi perekonomian dunia yang masih suram.

Tidak hanya itu. Hal ini juga menunjukkan bahwa perdagangan dunia dan aliran modal global tidak hanya berlangsung lebih intensif, tetapi juga mempunyai tingkat kecepatan dan besaran yang jauh melampaui masa-masa sebelumnya. Tentunya, pergerakan perdagangan dan modal global ini akan mempunyai dampak yang serius terhadap perekonomian dalam negeri nasional masing-masing negara, terutama negara yang telah mengintegrasikan diri ke dalam perekonomian global.

Di sini, dampak globalisasi bagi ekonomi nasional akan berlangsung melalui tiga mekanisme yakni tekanan perdagangan yang semakin kompetitif, multinasionalisasi produksi, dan integrasi pasar keuangan. Kompetisi ini telah diakui secara umum meski sebenarnya kompetisi itu tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam memperebutkan investasi. Mekanisme lainnya berhubungan erat dengan multinasionalisasi produksi dan berikut ancaman perusahaan multinasional yang dapat memindahkan lokasi produksinya dari satu negara ke negara lain dalam rangka mencari keuntungan terbesar.

Jadi secara umum, sikap yang sebaiknya harus diambil Indonesia adalah fleksibel, akomodatif tetapi cerdik dalam menghadapi arus perubahan yang diakibatkan perubahan dinamika internasional. Namun semuanya itu memerlukan prasyarat yaitu diperlukan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, ke depan Indonesia perlu secara lebih serius memperbaiki sektor pendidikan, karena jika tidak mampu dihadapi secara cerdik, kecenderungan dinamika internasional justeru akan lebih banyak membawa dampak negatif ketimbang aspek positif yang menguntungkan.

Karena itu, untuk membantu pemulihan perekonomian nasional, serta berupaya memulihkan kembali citra Indonesia di mata internasional. Maka tidak dapat ditawar-tawar lagi, politik luar negeri Indonesia juga perlu diarahkan untuk memaksimalkan pencapaian sasaran tersebut.

Ini penting, sebab esensi dari total diplomacy dalam politik luar negeri adalah “diplomasi yang melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi dan memandang substansi permasalahan secara integratif”. Diplomasi ini tidak lagi melihat adanya pemisahan yang rigid antara isu domestik dan eksternal.

Terkait dengan APEC, Indonesia perlu melakukan pendekatan bilateral dapat dijadikan sarana dalam upaya peningkatan bobot kerjasama perdagangan internasional yang saling menguntungkan, dan mengoptimalkan perjanjian dagang lintas batas. Pendekatan bilateral sangat efektif untuk melakukan diversifikasi pasar ke pasar ekspor nontradisional, karena peran pemerintah dalam diplomasi perdagangan sangat signifikan dalam membuka akses pasar.

BERITA TERKAIT

Konsistensi Kebijakan Ekonomi

Ketika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman RI mengendus kebijakan impor berbagai komoditas pangan tampaknya terdapat  kekurangsinkronan antara Kementan,…

Permudah Transaksi di Pasar Modal - Menakar Risiko Beli Saham Pakai Kartu Kredit

NERACA Jakarta – Meskipun wacana agar transaksi saham di pasar modal bisa menggunakan kartu kredit masih dalam kajian dan belum…

Ekspansif, Industri Manufaktur Dongkrak Ekonomi

NERACA Jakarta – Industri manufaktur di Indonesia masih menunjukkan geliat yang positif untuk terus meningkatkan investasi dan ekspansi. Guna mendukung…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Pelaksanaan Pemilu dan Pileg yang bersamaan pada 17 April 2019 akan menjadi perhatian apparat keamanan, khususnya Polri. Faktor keamanan dan…

Konsistensi Kebijakan Ekonomi

Ketika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman RI mengendus kebijakan impor berbagai komoditas pangan tampaknya terdapat  kekurangsinkronan antara Kementan,…

Menata Utang Negara

Persoalan utang luar negeri Indonesia tidak terlepas dari perjalanan siklus kepemimpinan dari masa ke masa. Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya kini menanggung…