BI Menilai Belum Siap Go Public

IPO Perbankan Syariah

Senin, 10/09/2012

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai bahwa industri perbankan syariah belum siap untuk melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO). Direktur Direktorat Pengembangan Perbankan Syariah BI, Edy Setiadi mengatakan, sebaiknya perbankan syariah menahan diri dahulu agar industri mereka lebih dikenal di masyarakat.

“Lebih baik di konvensional saja dulu, karena rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) mereka lebih kuat. Apalagi saat ini masih ada beberapa masalah di bank syariah seperti dana haji, misalnya," ujar Edy di Jakarta, Jumat (7/9), pekan lalu. Apabila IPO tetap dipaksakan, sementara persoalannya masih ada, dirinya khawatir ke depan akan memberikan sentimen negatif kepada pergerakan saham bank bersangkutan.

Menanggapi rencana PT Bank Muamalat dan PT Bank Syariah Mandiri untuk IPO, Edy menyarankan agar bank konvensional yang menjadi induk usahanya saja yang sementara mencarikan pendanaan di pasar modal terlebih dahulu. Sementara khusus Bank Muamalat, lanjut Edy, bisa mencari pendanaan melalui penjualan sukuk seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.

Dia juga meminta perbankan syariah untuk bisa menekan ongkos dengan menggunakan kantor cabang yang dimiliki induknya. "Jadi, bank syariah tidak harus buka kantor cabang di daerah bila di sana sudah ada cabang bank konvensional. Kan, cost-nya bisa lebih rendah," tukas dia.

Berdasarkan data BI yang diolah Neraca, saat ini terdapat 11 bank umum syariah (BUS) dan 24 bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS). Edy mengungkapkan, aturan terkait loan to value (LTV) syariah rencananya akan diterbitkan sekitar Oktober-November 2012, namun bentuknya belum tentu berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI).

“Tidak harus PBI seperti di konvensional. Cukup surat edaran (SE) saja. Intinya, induk usaha mereka sudah ada di PBI manajemen risiko. Sebab, induknya mengacu pada pengelolaan risiko di bank itu sendiri,” jelasnya. BI, kata dia, masih membahas regulasi tersebut dengan industri perbankan syariah, karena ada beberapa skim yang berbeda.

Dia mencontohkan, skim bagi hasil, co-financing dalam musyarakah, serta ijarah atau sewa. Hal ini jelas berbeda dengan perbankan konvensional yang seluruhnya melalui pendanaan. Bank sentral juga masih mengkaji apakah aturan itu akan langsung diterapkan atau dilaksanakan secara bertahap.

“Itu termasuk yang kita rancang. Apakah akan diterapkan sekaligus atau ada suatu peningkatan yang sifatnya regular, termasuk bagaimana efeknya ke rasio pembiayaan bermasalah (nonperforming finance/NPF),” papar Edy. Bank sentral juga menyatakan akan tetap berkordinasi dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam mengatur regulasi untuk perusahaan pembiayaan syariah.

Dia mengatakan tanpa aturan LTV, pihaknya yakin target aset syariah tahun ini senilai Rp190 triliun bisa tercapai. Namun dengan regulasi tersebut, Edy berujar, kemungkinan tidak bisa tumbuh sebesar itu. Adapun per Juli 2012, total aset perbankan syariah sekitar Rp155,66 triliun. BI melihat sejak kebijakan LTV diterapkan di perbankan konvensional, terjadi perpindahan sebesar 20% ke perbankan syariah.

Edy menambahkan, bank sentral tidak ingin LTV konvensional menggelembungkan pembiayaan di sektor syariah, karena akan berdampak buruk bagi perekonomian nasional dan kredibilitas bank syariah. Terkait besaran LTV, dirinya menyebutkan sasaran akhir bank sentral sama dengan LTV konvensional. [ardi]