NERACA

 Jakarta – Terkait rencana pemerintah untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM), Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) tidak keberatan dengan rencana tersebut. Namun penghapusan subsidi itu akan membuat harga premium dan solar menjadi lebih mahal dari saat ini Rp4.500 per liter, sehingga diperkirakan akan berdampak menurunkan angka penjualan kendaraan.

Ketua III Gaikindo, Johnny Darmawan memaparkan kebijakan pemerintah menghapus subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk menyelamatkan anggaran pendapatan dan belanja negara serta mencegah salah sasaran subsidi tersebut sudah tepat.

Lebih jauh lagi Johnny mengungkapkan,saat ini pelaku usaha dapat memahami kebijakan pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak, asalkan tidak dilakukan secara bersamaan dengan pemberlakuan kenaikan tarif dasar listrik atau biaya-biaya lain yang membebani ongkos produksi.

Kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL), akan berimbas pada ongkos produksi (production cost) sektor otomotif dan sektor lain yang pada akhirnya akan membebani konsumen dengan harga jual produk yang lebih tinggi. “Selama ini kenaikan harga kendaraan yang dipicu oleh peningkatan biaya produksi dapat berdampak menekan volume penjualan kendaraan, terutama untuk beberapa jenis mobil pada kurun waktu tertentu. Saat ini banyak konsumen yang sudah terbebani oleh kebijakan pembatasan uang muka (down payment) kredit kendaraan minimal menjadi 25-30% yang sudah diberlakukan sejak pertengahan bulan lalu,” paparnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Produsen otomotif dan konsumen, lanjut Johnny, sudah belajar dari pengalaman ketika beberapa tahun lalu pemerintah menaikkan harga BBM dengan dampak yang langsung dirasakan dalam beberapa saat dan tidak lama kemudian situasinya kembali normal. “Pengalaman yang lalu ketika pemerintah menaikkan harga BBM, penjualan mobil dan jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalan terlihat berkurang cukup banyak. Tetapi, kondisi itu hanya berlangsung sekitar tiga bulan, kemudian normal kembali seperti biasa,” ujarnya.

Johnny menyatakan para pengusaha industri otomotif dan seluruh agen pemegang merek (APM) di Indonesia menunggu perkembangan dari hasil pembicaraan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai kebijakan penghapusan subsidi BBM. “Kami masih menunggu hasil keputusan pemerintah dan DPR serta mengkaji dampaknya bagi industri otomotif nasional,” tuturnya.

Wajib Pertamax

Di tempat berbeda, Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Djoko Siswanto mengungkapkan kalau ada sekitar 40 jenis (berdasarkan merek dan tahun pembuatan) yang bakal wajib Pertamax Cs. "Pembatasannya berdasarkan merek mobil, jenis, dan tahun pembuatan. Rencananya, tahun pembuatannya di atas 2005," kata Djoko.

Dari kategori itu, pihaknya akan mengeluarkan larangan penggunaan BBM bersubsidi oleh kurang lebih 40 jenis kendaraan. Namun, dia masih enggan membuka merek-merek mobil tersebut. Djoko mengatakan, mekanisme ini akan lebih mudah diterapkan daripada pembatasan dengan ukuran mesin karena petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akan lebih mudah membedakan kendaraan yang dilarang.

Selain kendaraan mewah milik pribadi, Djoko mengatakan taksi eksekutif akan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. "Aturan ini akan kami buat bertahap, terus diperketat sampai mana batas kemampuan masyarakat. Misalnya sekarang Kijang Innova masih boleh pakai BBM bersubsidi, nanti perlahan-lahan kami batasi juga," kata Djoko.

Djoko mengatakan, saat ini draft aturan ini sudah siap dan akan dibahas lagi dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pekan depan mengenai merek-merek kendaraan yang beredar di Indonesia."September ini aturannya ke luar. Paling lambat akhir September, tetapi lebih cepat lebih baik," kata Djoko.

Rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan tertentu sempat muncul pada April 2012, namun tak kunjung direalisasikan. Ketika itu kendaraan dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas tidak lagi boleh mengonsumsi BBM bersubsidi.

Pembatasan ini dilakukan untuk mengerem penyaluran BBM bersubsidi yang diperkirakan tahun ini mencapai 46 juta kiloliter sampai 47 juta kiloliter. Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi diharapkan dapat menekan konsumsi sebesar 2 juta kiloliter sampai 3 juta kiloliter.

Namun, menurut pakar perminyakan, Kurtubi memaparkan rencana ini kemungkinan besar akan gagal lagi. “Karena, pembatasan BBM itu sudah kontraproduktif dan sangat tidak meningkatkan perekonomian rakyat. Entah itu dengan merk, dengan ukuran CC kendaraan atau pribadi, atau sekarang pakai ukuran tahun, tidak pernah efektif,” kata Kurtubi.

Menurut dia, segala ide yang bertujuan untuk membatasi konsumsi rakyat tidak akan pernah ‘berbuah manis’. Sebab, dengan pembatasan tersebut, sangta berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan. “Saya katakan, itu (pembatasan) jangan diterapkan,” ingatnya.

Bagaimana solusinya,Kurtubi menjelaskan, pemerintah seharusnya mendorong dilakukannya konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). Jika, hal tersebut dirasa memberatkan APBN, sarannya, pemerintah akan lebih bijak dengan menaikkan harga BBM. “Mending seperti itu (menaikkan harga BBM) daripada harus membatasi konsumsi rakyat, dan rakyat dipaksa harus membeli Pertamax,” pungkasnya.