NERACA

Jakarta - Faktor-faktor eksternal seperti perizinan, tumpang tindih lahan, ganti rugi dan isu sosial masyarakat lainnya ternyata masih menjadi kendala paling dominan dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi hulu minyak dan gas bumi, dari total 121 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang jangka waktu eksplorasinya sudah melebihi 3 tahun, terdapat 69 KKKS yang belum memenuhi komitmen pasti.

Hal ini terlihat dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) terhadap KKKS eksplorasi yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorasi.  “Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh BPMigas, faktor eksternal masih menjadi kendala utama yang dialami oleh 69 kontraktor wilayah kerja eksplorasi tersebut,” ujar Wakil Kepala BPMigas J. Widjonarko melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Minggu (9/9).

Kendala-kendala seperti perizinan, tumpang tindih lahan, dan lain-lain, terjadi pada setidaknya 33% dari 69 kontraktor eksplorasi yang belum memenuhi komitmen eksplorasi tersebut. Di saat yang bersamaan, kontraktor-kontraktor ini juga menghadapi lebih dari satu kendala. Untuk membantu KKKS mengatasi kendala-kendala eksplorasi tersebut, tahun lalu BPMigas membentuk Forum Operator KKKS Wilayah Kerja Operasi (FOKWE).

Komite Perizinan dan Sosial yang merupakan salah satu komite FOKWE telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain, menyusun strategi dalam pengurusan pengizinan serta menyelenggarakan sharing session mengenai isu sekuriti dan sosial yang melibatkan beberapa KKKS yang dianggap berhasil menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Wadah diskusi ini diharapkan bisa memberikan inspirasi bagi KKKS lain yang mengalami kendala yang sama.

Kendala Internal

Selain kendala-kendala eksternal, kendala kedua tertinggi adalah kendala internal KKKS sendiri, misalnya masalah operatorship dan finansial. Kendala tersebut terjadi pada 24% dari 69 kontraktor eksplorasi yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorasi. Kendala internal tersebut terkait dengan sifat industri hulu migas yang merupakan industri yang padat modal dan berisiko tinggi. Oleh karena itu, beberapa KKKS memiliki intensi untuk menawarkan share-nya ke pihak lain untuk berbagi resiko.

Widjonarko mengatakan, ketentuan yang ada, baik di peraturan pemerintah maupun di kontrak kerja sama, KKKS memiliki hak untuk berbagi risiko dengan pihak lain. “Namun demikian, berdasarkan aturan yang berlaku, selama 3 tahun pertama KKKS tidak boleh mengalihkan operatorship dan tetap menjadi pemegang interest utama,” terangnya. Dia menambahkan, BPMigas mendukung KKKS berbagi resiko selama mengikuti aturan yang berlaku.

Dalam rangka memfasilitasi kKKS untuk berbagi resiko  tersebut maka BPMigas mengadakan Farmout Forum 2012 yang merupakan salah satu program strategis FOKWE. Forum ini merupakan wadah untuk mempertemukan KKKS yang akan melakukan farm out dengan KKKS atau calon investor yang berminat untuk farm in. Sebanyak 22 kontraktor yang sedang mencari investor membuka booth untuk mempresentasikan wilayah kerjanya pada forum ini.

Widjonarko menegaskan semua upaya untuk memperlancar kegiatan eksplorasi harus didukung karena pemenuhan komitmen eksplorasi pada akhirnya akan meningkatkan cadangan dan produksi migas nasional.