Empat Masalah Teknis Hambat Industri Pangan - Pemerintah Wajib Turun Tangan

NERACA

Jakarta – Industri makanan dan minuman dalam negeri masih terbelit sejumlah masalah. Oleh karena itu, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) meminta pemerintah untuk segera mengatasi kesulitan dan hambatan tersebut, serta memberi kontribusi positif dalam membangun industri pangan di Asean.

Ketua Umum Gapmmi, Adhi S. Lukman memaparkan setidaknya ada empat permasalahan teknis (technical barriers to trade) utama yang dipandang menjadi masalah yang paling mendesak bagi pertumbuhan industri pangan seperti otorisasi bahan pangan, penetapan batas kontaminan, kerumitan sertifikasi impor maupun ekspor, serta sistem standar label yang tidak konsisten.

Asean, menurut Adhi, merupakan pasar yang besar dengan jumlah penduduknya mencapai 8,34% penduduk dunia atau mencapai lebih dari 586 juta pada tahun 2012 dengan nilai produk domestik bruto US$2,093 miliar atau sekitar 2,99% PDB dunia. Apabila disatukan dengan mitra utama, mencapai US$16,374 miliar dan berkontribusi sekitar 23,4% PDB dunia.

“Kondisi ini tentunya sangat berperan dalam mewujudkan rumusan Asean Economic Community (AEC) 2015 yang menargetkan sebagai highly competitive region serta single market and production base. Untuk itu kita perlu terus bersinergi untuk menyamakan visi serta mengatasi segala hal yang dapat menghambat tujuan ini, baik di internal dalam negeri masing-masing maupun hambatan antar negara,” paparnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Diharapkan Usaha Kecil Menengah (UKM), lanjut Adhi, bisa memperkuat industri pangan dan berkontribusi ke pemerintah dalam pembangunan ekonomi. “Kami harap, masukan-masukan ini akan memperkuat sinergi di antara negara-negara Asean,” ujarnya.

Lebih jauh lagi Adhi menambahkan permasalahan tata ruang di negara-negara Asean sangat mengganggu ketahanan pangan.“Pemerintah sudah mempunyai aturan yang jelas mengenai peruntukan lahan, tetapi di tingkat pemerintah daerah masalah tata ruang masih menjadi kendala. Ketahanan pangan sangat bergantung pada luasnya lahan pertanian,” tambahnya.

Harus Fokus

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin menilai kebijakan ketahanan pangan ke depan perlu lebih membumi dan harus fokus untuk membangun keempat dimensi, yaitu ketersediaan, aksebilitas, stabilitas dan utilitasasi pangan secara lebih komprehensif. “Hanya dengan langkah yang komprehensif itu lah, keberdaulatan pangan dan kemandirian suatu bangsa dapat diraih oleh Indonesia,” jelas Arifin.

Di bidang produksi, lanjut Arifin, sebagai salah satu ujung tombak ketersediaan pangan, perbaikan manajemen usaha tani, peningkatan produktivitas dan inovasi kelembagaan wajib diteruskan dan diperbaiki sesuai dengan tuntutan jaman, termasuk mengakomodasi dan memanfaatkan kearifan lokal yang umumnya kompatibel dengan strategi keberlanjutan pembangunan ekonomi secara umum.

“Pemanfaatan anggaran negara untuk meningkatkan kapasitas petani dan SDM pertanian, bahkan jika harus memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk memperbaiki infrastruktur pertaninan dan pencetakan sawah-sawah baru di luar Jawa,” tambahnya.

Arifin juga menghimbau, agar ketahanan pangan bahkan kedaulatan pangan dapat dirintis dan ditegakkan dari upaya aksi di lapangan yang mengarah pada pembangunan cadangan pangan pokok di setiap pemerintah daerah. Cadangan pangan ini dapat menjadi alternatif terbaik untuk stabilitasasi apabila terjadi bencana alam atau musim paceklik yang berkepanjangan.

Sejak 60 tahun lalu Bung Karno telah mengungkapkan keresahannya karena pemerintah harus membeli 700 ribu ton beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. Banyak hal dimasa lalu dapat dijadikan pelajaran untuk menyusun masa depan yang lebih baik. Sementara di masa kini, pangan menjadi sangat strategis karena dua persoalan nasional yang terkait erat didalamnya, yaitu masalah pasokan pangan dan kemiskinan.

Sebelumnya Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi memaparkan “pangan sebagai persoalan hidup mati bangsa kiranya tidak akan berhenti di suatu masa saja, tetapi akan tetap menjadi masalah bangsa yang perlu dijawab sepanjang masa. Sekali kita lengah maka masalah tersebut dapat menjerumuskan bangsa kita pada situasi yang tidak diinginkan,” papar Bayu.

Menurut Bayu, pangan saat ini bukan hanya sekedar jumlah atau jenis, tetapi juga menyangkut kualitas, ketersediaan sumber daya, kondisi kehidupan petani, perkembangan teknologi yang tidak berhenti, politik ekonomi dan berbagai dimensi sosial kemasyarakatan yang jalin menjalin dalam saling ketergantungan yang dalam. “Seberapa kecil pun aspek yang diajukan memiliki potensi untuk memberi kontribusi solusi atau tambahan masalah, menjaga ketersediaan pangan untuk rakyat,” tutupnya.

Related posts