DBS Minta Fit and Proper Test

Demi Aturan BI

Jumat, 07/09/2012

NERACA

Jakarta - DBS Group Holdings Ltd telah mengajukan permohonan persetujuan calon pemegang saham pengendali PT Bank Danamon Indonesia Tbk kepada Bank Indonesia (BI) pada 31 Agustus 2012. Alasanya hal tersebut dilakukan untuk memenuhi peraturan BI tentang uji kemampuan dan kepatutan (fit and profer test). ”Pengajuan ini tidak memiliki dampak hukum dan operasional bani bagi Bank Danamon maupun bagi DBS, ataupun pemegang saham pengendali Bank Danamon lainnya,” kata Corporate Secretary Bank Danamon, Dini Herdini di Jakarta,Kamis (6/9).

Beberapa waktu lalu BI memang sudah mengharuskan DBS Group Holdings Ltd (DBS) untuk kembali melengkapi beberapa persyaratan proses akuisisi Bank Danamon. Ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (BI) nomor 14/8/PBI/2012 tentang Pembatasan Kepemilikan Saham Bank Umum yang diterbitkan 13 Juli lalu.

Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Perbankan, menjelaskan jika proses kelengkapan dokumen DBS-Danamon telah selesai maka pihaknya dapat dengan cepat memproses perizinannya. ”Dokumen dulu kan sudah (masuk), mungkin sekarang kan dia harus nambah-nambah kan ada peraturan baru kan, ya pasti ada yang harus ditambah-tambah. Melengkapi surat-surat yang belum mengikuti aturan baru,” ungkapnya kala itu.

Seperti diketahui, pada 2 April 2012 lalu perseroan mendapatkan informasi dari Fullerton Financial Holdings Pte Ltd (FFH) yang telah menjalin kesepakatan penjualan saham bersyarat (conditional share purchase agreement) dengan DBS.

Adapun isi kesepakatan tersebut adalah FFH berencana menjual semua kepemilikan sahamnya di Asia Financial (Indonesia) Pte Ltd kepada DBS yang di dalamnya merupakan saham Bank Danamon. Meski demikian, transaksi ini sedikit tertunda setelah manajemen DBS menunggu BI mengeluarkan aturan terkait pembatasan kepemilikan saham perbankan domestik.

Pasalnya, keberhasilan akuisisi ini dapat difinalisasi setelah setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham DBS dan para regulator di Singapura dan Indonesia, termasuk BI. Kemudian, pada 13 Juli 2012, BI akhirnya menerbitkan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/8/PBI/2012 tentang Pembatasan Kepemilikan Saham Bank Umum, Dalam aturan tersebut, BI membatasi kepemilikan saham hingga maksimal 40%. Namun, ada perkecualian yang ditetapkan dengan sejumlah syarat tertentu. **ria