Penurunan Daya Saing Tak Ancam Investasi

NERACA

Jakarta—Pemerintah yakin penurunan indeks daya saing Indonsia dalam laporan World Economic Forum (WEF) takkan mengancam masuknya arus investasi. "Itu (penurunan daya saing) tentu tidak mengancam, tidak akan langsung mengancam investasi seperti itu," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis.

Dalam laporan terbaru Global Competitiveness 2012-2013 World Economic Forum (WEF) menyatakan, daya saing Indonesia untuk 2012-2013 menempati peringkat ke-50 dari 144 negara, turun dibanding tahun lalu di posisi ke-46. Laporan WEF yang dilansir tersebut didasarkan pada data yang tersedia untuk umum dan survei pada 15.000 pemimpin bisnis di 144 negara.

Namun demikian Hatta mengakui pemerintah merasa prihatin dengan adanya laporan tersebut, terlebih lagi yang menjadi penyebab turunnya daya saing Indonesia ternyata terkait dengan pelayanan publik. "Kita patut prihatin dengan laporan itu, dan ini sesuatu yang memang menjadi pekerjaan rumah, terutama yang disoroti itu adalah masalah pelayanan publik, masalah birokrasi dan itu jadi pekerjaan besar kita sekarang ini," ujarnya.

Untuk itu, sambung Hatta, pemerintah akan melakukan suatu improvement atau program-program yang disebut dengan birokrasi yang efisien, yang melayani bukan yang menghambat atau yang koruptif. "Jadi dalam menyikapi laporan tersebut pemerintah berorientasi agar pelayanan publik bisa lebih cepat, tanggap, responsif, sehingga penting bagi kita untuk memiliki aparatur yang mempunyai kualifikasi profesionalisasi yang tinggi," jelasnya

Hatta mengakui, penurunan daya saing memang memiliki keterkaitan terhadap investasi, namun hal ini perlu cepat diperbaiki agar iklim investasi di Indonesia tidak terganggu. "Saya tidak ingin ketika investasi kita saat ini sedang bagus-bagusnya diganggu dengan hal seperti itu, jadi kita perlu introspeksi diri, semua harus bekerja keras, terutama di daerah, karena ujung-ujungnya pelayanan publik ada di daerah, kabupaten, provinsi dan sebagainya," ujarnya.

Menurut Hatta, saat ini Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi, jadi orang tidak akan menurunkan minatnya berinvestasi di Indonesia karena memang Indonesia menjadi negara tujuan investasi yang baik. "Sekalipun memang di dalam 'doing business' itu kadang-kadang lambat, terutama di pelayanan, ini yang memang pada akhirnya kita harus melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh," pungkasnya.

Ditempat terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemerintah akan melakukan langkah pengamanan untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi dunia terhadap Indonesia demi memperkuat perekonomian domestik. "Terkait dengan langkah-langkah memperkuat perekonomian domestik, kami akan selalu menjaga agar dampak ekonomi dunia kepada Indonesia dapat kami antisipasi dengan melakukan pengamanan ketika melakukan perubahan APBN 2012," ungkapanya

Menurut Agus, salah satu langkah antisipasi yang akan dilakukan pemerintah adalah penghematan penggunaan anggaran. "Kami akan melakukan penghematan dengan memotong anggaran-anggaran dari kementerian dan lembaga, khususnya untuk program-program yang kurang prioritas," ucapnya. **bari

BERITA TERKAIT

Literasi Investasi Mahasiswa Harus Ditingkatkan

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kantor perwakilan Surakarta menyatakan, literasi keuangan dan investasi di kalangan mahasiswa harus ditingkatkan karena sektor…

Kejagung Usut Usulan Investasi Pertamina di Australia

Kejagung Usut Usulan Investasi Pertamina di Australia  NERACA Jakarta - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) mengusut…

BEI Sayangkan Masih Listing di Negara Lain - Miliki Return Investasi Tinggi

NERACA Jakarta – Melesatnya pertumbuhan industri pasar modal menjadi ketertarikan investor asing menanamkan modalnya tanah air, namun ironisnya masih ada…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…