NERACA

Jakarta – Grup Bakrie sedang merugi karena turunnya penjualan sektor tambang disebabkan turunkan harga batubara, menjadi momentum pemerintah untuk harus mengambil alih sisa saham di Newmont.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Katadata Metta Dharmasaputra di Jakarta, Kamis (6/9). Metta menjelaskan bahwa saat ini Grup Bakrie sedang terlilit masalah seperti beban utang yang menumpuk, seharusnya menjadi kesempatan untuk pemerintah untuk mengambil alih sisa saham. “Ini menjadi momentum emas bagi pemerintah untuk mengambil alihnya,”ungkapnya.

Sementara Financial Analyst dan Founder Katadata Lin Che Wei menjelaskan resiko gagal bayar dari utang Bakrie Group di tahun ini bisa mencapai Rp7,1 triliun atau US$ 275 juta. “Sebagian besar perusahaan Bakrie memang bermain di lini batubara dan saat ini harga batubara dunia sedang merosot tajam dari US$ 140 per ton menjadi di bawah US$ 90 per ton. Tren penurunan ini diperkirakan akan berlangsung lama,” kata Lin.

Dengan kondisi penurunan harga penjualan batubara, lanjut dia, maka secara otomatis kondisi keuangan Bakrie Group juga akan terganggu. Untuk bisa membayar utang jatuh tempo pun juga tidak akan sanggup.

Masalahnya, kata Lin, pemerintah harus mencermati potensi gagal bayar dari utang tersebut. Hal itu disebabkan sekitar 24% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang telah dibeli oleh PT Multi Daerah Bersaing (konsorsium Group Bakrie dan Pemerintah Daerah) sudah digadaikan ke Credit Suisse (Singapura).

Kata Lin, gadai tersebut telah dijadikan sebagai jaminan atas utang senilai US$ 360 juta. Jika akibat default, saham Newmont milik PT Multi Daerah Bersaing akan beralih ke tangan kreditor asing. Maka tujuan divestasi yang semula dimaksudkan untuk mengembalikan saham Newmont ke pihak nasional, tidak akan tercapai. “Dengan kondisi kas negara yang masih ada, pemerintah diminta untuk segera merealisasikan pembelian sisa divestasi saham Newmont itu,”tegasnya

Lebih lanjut lagi, Lin menjelaskan bahwa pembelian saham Newmount nantinya akan memasuki tahap yang cukup sulit yaitu memasuki dominasi nuansa politik di DPR. Pasalnya, bila sudah masuk arena DPR, maka akan ada bias politik dari kasus ini lantaran konsorsium akan didukung dari partai Golkar. “Sudah seharusnya fraksi-fraksi selain Golkar harus bisa lebih vokal menyuarakan untuk membeli sisa saham Newmont,” cetusnya.

Asal tahu saja, sisa saham 7% yang saat ini diperebutkan antara pemerintah pusat dengan konsorsium Bakrie adalah saham yang sangat strategis. Karena dengan memiliki sisa saham 7% maka banyak keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah pusat.

Keuntungan pertama, meskipun kepemilikan saham oleh pemerintah tidak mayoritas, tetapi kontrol terhadap pajak, royalti dan deviden yang harus disetorkan Newmont semakin kuat dan keuntungan yang kedua adalah pendapatan dari pajak, royalti dan deviden otomatis akan menjadi lebih tinggi. Ketiga potensi keuntungan capital gain dari kenaikan harga saham serta dan terakhir optimalisasi penguasaan sumber daya alam dan potensi penambahan cadangan emas dan tembaga. (bari)