NERACA

Jakarta – Pajak bandara, alias passenger service charge (PSC) sebesar Rp40.000 yang dikenakan kepada setiap penumpang pesawat terbang ternyata digunakan untuk membayar jasa kebersihan dan listrik. “Itu cost recovery untuk AC, listrik, toilet, jasa kebersihan, intinya lebih kepada fasilitas bandara," kata Corporate Secretary PT Angkasa Pura II, Trisno Heryadi di Jakarta,6/9

Menurut Trisno, dana airport tax yang ditarik dari seluruh penumpang itu akan dipergunakan untuk membiayai fasilitas di bandara termasuk membayar kebersihan toilet dan listrik. Bahkan sebenarnya PSC yang dihimpun dari penumpang pesawat tidak masuk ke dalam pendapatan Angkasa Pura I dan II. "Ada pendapatan aeronatika dan non aeronatika, terbesar dari aero salah satu contohnya pesawat naik dan turun, serta parkir. Kalau non aero seperti sewa toko di bandara. Kalau PSC gak masuk ke dalam pendapatan," tambahnya.

Sementara itu, dari pihak Angkasa Pura I selaku pengelola bandara untuk wilayah Indonesia Timur merilis setidaknya penerimaan Pendapatan Operasional dari Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dari PSC pada tahun 2011sebesar Rp 1,22 T dan PJP2U sampai dengan Triwulan II Tahun 2012 sebesar Rp 654 miliar.

Ditempat yang sama Dirjen Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan Herry Bakti mengungkapkan tarif pajak bandara dari PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II dinilai telah sesuai oleh pemerintah. Bahkan evaluasi sudah dilakukan oleh pemerintah terkait besaran pajak bandara (passenger service charge/PSC) tersebut. "PSC sudah dievaluasi, tarif PSC masih sesuailah, jadi kita memutuskan PSC itu sudah ada dasarnya," imbuh Herry.

Saat ini pajak bandara di Soekarno-Hatta untuk penerbangan domestik adalah Rp 40.000, sementara untuk penerbangan internasional Rp 150.000 dinilai telah sesuai.

 Pajak bandara yang ditarik oleh Angkasa Pura digunakan untuk membiayai fasilitas dan operasional bandara itu. Pajak ini sebelumnya sempat diprotes oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan karena fasilitas toilet di bandara masih belum memuaskan.

Herry menegaskan, fasilitas pada bandara-bandara yang dikelola Angkasa Pura masih relatif baik termasuk toilet. "Masalahnya bukan itu (toilet), kalau masalah toilet sudah selesai. Soal PSC, itu masih sesuai, tapi memang ada layanan yang kurang tapi jangan satu titik merusak susu sebelangga," imbuhnya.

Yang  jelas DPR-RI akan memanggil PT Angkasa Pura (AP) I dan II terkait tarif passenger service charge (PSC) atau yang lebih sering dikenal airport tax. Hal ini bagian dari pengawasan dalam proses penarikan dana dari masyarakat.

Anggota Komisi V DPR RI, Malkan Amir menilai pihaknya ingin mempertanyakan pengelolaan PSC oleh Angkasa Pura selaku perusahaan plat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "DPR Komisi V akan mempertanyakan kepada Angkasa Pura karena selama ini kita selalu percaya kementerian lembaga kalau melakukan kebijakan pemungutan," cetusnya. **cahyo