NERACA

Jakarta - Produsen pulp dan kertas di dalam negeri masih mengimpor komoditas pulp jenis serat panjang dari negara-negara yang memiliki empat musim. Karena, tidak semua bahan baku pulp yang dibutuhkan untuk produksi kertas bisa dipenuhi oleh industri di dalam negeri.

“Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia sendiri hanya bisa memproduksi pulp jenis serat pendek yang dihasilkan dari Hutan Tanam Industri (HTI),” ujar Direktur Corporate Affairs & Communication APP, Suhendra Wiriadinata, di Jakarta, Kamis (6/9).

Untuk komoditas pulp jenis serat panjang yang dibutuhkan untuk campuran produksi kertas tertentu, menurut Suhendra, masih harus diimpor dari negara-negara lain. “Impor masih dilakukan dari negara-negara di kawasan Skandinavia dan Eropa. Untuk kebutuhan pulp serat pendek biasanya diperoleh dari bahan baku kayu jenis Akasia dan Ekaliptus,” paparnya.

Berdasarkan data Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), saat ini Indonesia memiliki 14 industri pulp dan 79 industri kertas dengan kapasitas terpasang masing-masing 7,9 juta ton pulp per tahun dan 12,17 juta ton kertas per tahun.

Industri kertas di Indonesia saat ini sudah mampu menghasilkan hampir seluruh jenis kertas mulai dari kertas koran, kraft liner/medium, kertas kantong semen, kertas pembungkus, kertas tissue dan kertas sigaret.

Industri Pulp dan kertas memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja dengan jumlah sekitar 250 ribu karyawan, sementara di sektor penyediaan bahan bakunya yaitu sektor kehutanan menyerap 1 juta karyawan. Sedangkan penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung yang menyangkut kedua sektor tersebut sekitar 3,5 juta karyawan.

Tuduhan Dumping

Di tempat berbeda Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kemenperin, Benny Wachjudi optimistis sejumlah produsen kertas Indonesia akan lolos dari tuduhan dumping yang diadukan oleh para produsen kertas lokal di Jepang.

“Keputusan otoritas anti dumping Amerika Serikat (USITC) yang akhirnya mencabut pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan pengenaan Bea Masuk Imbalan (BMI) untuk produk Certain Lined Paper School Supplies (CLPSS) yang di impor dari Indonesia pada 2 Agustus lalu, bisa menjadi referensi bagi negara lainnya yang mengenakan tuduhan dumping terhadap produk kertas Indonesia,” kata Benny.

Tuduhan dumping, menurut Benny, pernah dialami para produsen kertas Indonesia di pasar Korea Selatan yang juga sempat dikenakan BMAD, namun karena tidak terbukti melakukan dumping, pengenaan BMAD tersebut akhirnya dicabut. “Kita juga pernah mengalami kejadian yang sama di Amerika Serikat dan Korea Selatan, tapi semua tuduhan dumping tersebut tidak terbukti. Saya optimistis tuduhan dumping di Jepang pasti lolos,” paparnya.

Besarnya potensi industri pulp dan kertas yang dimiliki Indonesia, lanjut Benny, membuat sejumlah negara pesaing kewalahan. Terlebih lagi, letak geografis Indonesia yang berada di iklim tropis membuat Indonesia lebih mudah memproduksi tanaman sebagai bahan baku dibandingkan negara yang tidak beriklim tropis.

“Di Indonesia tanaman untuk bahan baku sudah bisa dipanen dalam kurun waktu yang relatif singkat yakni 5-8 tahun, sedangkan negara yang tidak beriklim tropis tanaman untuk bahan bakunya baru bisa dipanen paling cepat 15 tahun,” ujarnya.

Salah satu produsen kertas yang produknya terkena tuduhan dumping di Jepang, Asia Pulp & Paper Group (APP) mendesak pemerintah untuk campur tangan dalam menyelesaikan tuduhan dumping tersebut.

Pemerintah Jepang sendiri menerapkan kebijakan perlindungan terhadap industri dalam negerinya dari imbas perdagangan bebas. Salah satunya dengan cara penyelidikan aspek dumping di produk kertas. Kertas fotokopi Indonesia yang tersebar di Jepang akan diselidiki pemerintah Jepang dengan dugaan melakukan dumping di negeri Sakura tersebut.