Penambahan Kuota BBM Capai Rp12 Triliun

Jumat, 07/09/2012

NERACA

Jakarta—Kementerian Keuangan berencana menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar empat juta kiloliter. Hal ini tentu akan menambah beban fiskal sebesar Rp12 triliun. "Kira-kira Rp12 triliun, kalau satu juta kiloliter Rp3 triliun," kata Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis.

Bambang mengatakan pemerintah sudah memprediksi permintaan kelebihan kuota dan menghitung penambahan anggaran melalui outlook besaran dalam APBN dari segi kurs, harga minyak ICP dan volume BBM bersubsidi. "Sudah kami hitung. Yang penting defisitnya tidak melewati 2,3 %, bahkan di skenario terburuk sekalipun," ujarnya.

Yang jelas, pemerintah memastikan porsi penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan dititikberatkan pada premium.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, premium memiliki porsi besar, dari tambahan kuota BBM bersubsidi sebesar empat juta kiloliter (kl). "Premium paling besar, kan mobil motor paling banyak premium," ungkapnya

Menurut Jero, pihaknya berharap pengajuan tambahan tersebut bisa disepakati DPR. Sehingga mengabulkan permintaan pemerintah yang mengajukan kuota tambahan sebesar 40 juta Kl. "Kalau enggak bisa disetujui DPR bagaimana? Motor enggak pakai bensin? Mau pakai pertamax? Jangan pakai kalau untuk rakyat mestinya semuanya sepakat," jelasnya

Sementara itu, Kepala Ekonomi British Pertroleum (BP) Chirstof Ruhl mengatakan penghapusan subsidi pada Bahan Bakar Minyak (BBM) sulit dilakukan di negara yang menganut sistem demokratis seperti Indonesia. "Subsidi bahan bakar merupakan hal yang sulit karena berada dalam negara demokratis. Banyak pertimbangan seperti ekonomi dan lainnya untuk mencabut subsidi BBM," ucapnya

Menurut Christof, penggunaan BBM bersubsidi di Indonesia saat ini belum tepat sasaran karena kalangan yang mampu masih bisa menikmati BBM bersubsidi tanpa ada yang membatasi. "Jadi engggak tepat sasaran, jadi kalau tidak tidak ada insentif untuk yang membutuhkan," paparnya

Christof menambahkan, untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi harus ada peraturan yang mengatur seperti peraturan yang membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi kalangan yang mampu. Karena saat ini di Indonesia kalangan yang mampu, masih bisa mengunakan BBM bersubsidi. "Seperti orang mengemudikan mobil Mercy bisa membeli BBM subsidi," imbuhnya

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan pemerintah mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi sebesar empat juta kiloliter ke DPR RI.

Menurut Rudi, dengan tambahan empat juta kiloliter, total kuota BBM bersubsidi yang akan diajukan pemerintah mencapai 44 juta kiloliter. Pertimbangannya, menurut dia, tanpa melakukan penghematan yang dilakukan di lingkungan Kementerian Lembaga, kuota BBM bakal mencapai 46 juta kiloliter. “Namun dengan penghematan tambahannya menjadi hanya 44 juta kiloliter,” ujarnya.

Rudi menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan habisnya kuota APBN-Perubahan 2012 sebesar 40 juta kiloliter. "Kami akan tetap jamin ketersediaan BBM sampai akhir tahun. Saat ini, subsidi energi untuk BBM bersubsidi dalam APBN-Perubahan 2012 ditetapkan sebesar Rp137,5 triliun,” tukasnya.

Begitu juga Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Legowo sempat mengatakan tambahan kuota BBM tersebut hanya untuk premium dan solar karena kerosen (minyak tanah) masih di bawah target kuota BBM. "Premium dengan solar saja. Karena kerosin masih di bawah target. Angka persis saya enggak hapal. Pokoknya minta premium sama solar saja. Porsi paling banyak premium," pungkasnya. **bari/cahyo